IPMPPR Malang Desak Investigasi Independen Konflik Dogiyai

SUARAUTAMA.Dogiyai- Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua Paniai Raya (IPMPPR Malang) mendesak pemerintah dan aparat keamanan segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut konflik yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.

Mahasiswa Papua Desak Usut Tuntas Kekerasan di Dogiyai

Dalam pernyataan sikap yang dirilis di Malang pada Sabtu (4/4), pelajar dan mahasiswa tersebut juga menuntut penghentian tindakan represif terhadap warga sipil serta mendorong pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan situasi di Dogiyai.

BACA JUGA :  Wakil Ketua I DPRD Berau Kembali Soroti Minimnya Transparansi CSR Perusahaan Tambang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. IPMPPR Malang menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
   Segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas konflik di Dogiyai.
2. Menghentikan segala bentuk kekerasan dan tindakan represif terhadap warga sipil.
3. Mengadili pelaku pelanggaran HAM secara tegas, adil, dan tanpa impunitas
   Mewujudkan transparansi penuh dalam penyelidikan kasus penembakan di Dogiyai.
4. Menolak penambahan personel aparat keamanan yang dinilai berpotensi memperpanjang konflik.
5. Mendesak pencopotan Kapolres Dogiyai dari jabatannya.
6. Memberikan keadilan dan pemulihan bagi keluarga korban.
7. Menarik militer organik dan non-organik dari Dogiyai dan Tanah Papua.
8. Menghentikan kriminalisasi terhadap mahasiswa Papua di seluruh Indonesia.
9. Menjamin kebebasan berpendapat dan menghentikan pembungkaman ruang demokrasi.
10. Menghentikan kegiatan seremonial di tengah situasi konflik.
11. Menolak konflik horizontal atau perang suku di Papua.
12. Menghentikan dan menarik investasi ilegal di Tanah Papua.
13. Menolak pemekaran wilayah di Papua.
14. Memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat.

IPMPPR Malang menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia tanpa adanya perlakuan khusus. Mereka juga menuntut transparansi dalam proses penyelidikan kasus penembakan di Dogiyai.

Enam Warga Sipil Tewas dalam Insiden Kekerasan Di Kabupaten Dogiyai

Dalam penyataan itu penyelesaian konflik di Papua, khususnya di Dogiyai, harus dilakukan secara damai, adil, dan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia,tegasnya.