SUARA UTAMA – Insiden keracunan yang menimpa puluhan hingga ribuan anak sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola dan akuntabilitas. Di satu sisi Badan Gizi Nasional (BGN) — sebagai pengelola — mengaku ada kelalaian operasional dan sejumlah layanan dapur ditutup; di sisi lain, banyak kepala daerah dinilai belum mengawal pelaksanaan sehingga gugus amanah gizi berubah menjadi ladang risiko bagi anak sekolah. Kasus Subang (11 siswa SDN Rawalele) hanyalah satu episode dalam rangkaian insiden yang sudah muncul di banyak daerah.
Masalah Struktural: Bukan Sekadar Kegagalan Dapur
Rangkaian insiden ini menunjukkan masalah lebih besar ketimbang satu kesalahan teknis. Skema MBG yang diluncurkan cepat dengan target nasional menuntut rantai pasokan, standar keamanan pangan, dan pengawasan lintas kementerian yang kuat — namun semua ini belum sepenuhnya siap. Laporan media nasional dan internasional mencatat ribuan kasus keracunan di berbagai daerah, sementara pengakuan dari BGN sendiri menandakan kegagalan institusional dalam tahap implementasi.
Pendapat Pakar dan Pengamat
Ahli gizi menekankan pentingnya penerapan protokol keamanan pangan (HACCP), audit independen, dan sertifikasi dapur sebelum program berjalan penuh. Menurut pengamat pendidikan dari JPPI, risiko jangka panjang dari konsumsi makanan ultra-proses tanpa kajian gizi lokal juga perlu diwaspadai. Mereka mendesak evaluasi total dan moratorium distribusi sampai semua standar terpenuhi.
Sikap Politisi dan Pejabat Daerah
Reaksi kepala daerah bervariasi.
- Bupati Subang menyatakan akan memperketat pengawasan setelah 11 siswa keracunan.
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di wilayahnya.
- Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menutup sementara dapur penyedia setelah 194 siswa keracunan.
- Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan penelusuran menyeluruh oleh Dinkes dan memastikan vendor diawasi ketat.
- Gubernur Kalbar Ria Norsan meminta koordinasi cepat antara penyelenggara MBG dan pemda.
- Bupati Karimun Ing Iskandarsyah mengirim sampel makanan ke laboratorium.
- Bupati Wonogiri Setyo Sukarno memanggil mitra penyedia agar lebih berhati-hati.
- Gubernur DIY Sri Sultan HB X menegaskan perlu investigasi serius terhadap katering penyedia.
- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta semua bupati/wali kota memperketat pengawasan agar kasus di Sragen tidak terulang.
Kasus Keracunan di Berbagai Daerah
Selain Subang, banyak daerah mengalami kasus serupa.
Di Bandung Barat, ratusan siswa mengalami mual dan muntah. Gubernur Jabar memerintahkan audit dapur SPPG.Di Cianjur, 78 siswa keracunan hingga ditetapkan status KLB dan dapur penyedia dihentikan sementara.
Di Sumatera Selatan, lebih dari 100 siswa di PALI dan OKI mengalami keracunan, mendorong gubernur memerintahkan investigasi menyeluruh.
Di Bengkulu, dapur SPPG baru disorot setelah menimbulkan korban, BGN menyarankan pembukaan dapur bertahap.Di Garut, 194 pelajar mengalami gejala keracunan, 19 di antaranya harus dirawat intensif.Di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, 157 siswa dirawat di RSUD Trikora dengan gejala mual, kram perut, bahkan sesak napas.
Pola kejadian di berbagai daerah memperlihatkan kesamaan: gejala mirip, respons pemerintah cenderung reaktif, dan penanganan berupa penutupan dapur serta pengiriman sampel makanan ke laboratorium. Namun, langkah pencegahan jangka panjang masih lemah.
Posisi Ormas Islam
Ormas Islam juga bersuara. Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak evaluasi total program. MUI Jawa Barat bahkan menyerukan penghentian sementara MBG sampai ada jaminan keamanan dan kehalalan. Sejumlah sekolah Muhammadiyah juga memilih menghentikan sementara distribusi MBG pascainsiden.
Analisis Pola Penyebab
Melihat rangkaian kasus, ada pola yang berulang:
- Dapur belum siap dan SOP lemah, banyak beroperasi tanpa sertifikasi HACCP.
- Distribusi tidak terkendali, makanan menempuh jarak jauh tanpa rantai dingin sehingga basi sebelum dikonsumsi.
- Pengadaan vendor kurang transparan, membuka peluang maladministrasi.
- Tenaga dapur kurang pelatihan higienitas, meningkatkan risiko kontaminasi.
- Sistem deteksi dini lemah, baru bertindak setelah puluhan siswa jatuh sakit.
- Koordinasi pusat-daerah lambat, membuat publik menilai kepala daerah abai.
Masalah ini bukan hanya teknis, melainkan struktural dan sistemik. Bila tidak dibenahi, MBG bisa kehilangan legitimasi publik dan menjadi liabilitas politik.
Rekomendasi Kebijakan
- Audit nasional dan sertifikasi dapur SPPG.
- Rantai dingin wajib untuk distribusi lebih dari dua jam.
- Pelatihan massal higienitas untuk tenaga dapur.
- Platform digital pelaporan cepat agar distribusi bisa dihentikan jika ada gejala awal keracunan.
- Keterlibatan publik dan komite sekolah sebagai pengawas independen.
Penutup: Program MBG lahir dari niat mulia memperbaiki gizi anak dan memutus siklus kemiskinan. Namun, tanpa tata kelola yang baik, program ini justru menimbulkan risiko kesehatan serius. Diduga pandangan terhadap BGN dan kepala daerah perlu dibuktikan melalui audit, investigasi, dan keterbukaan data publik. Negara berkewajiban memastikan anak-anak tidak menjadi korban dari program sosial. Transparansi, pengawasan ketat, dan akuntabilitas adalah syarat agar MBG kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Karena program MBG sangat bermanfaat sekali bagi anak siswa untuk generasi Indonesia yang baik.Kita selalu dukung program Presiden Prabowo sebagai tugas mulya bagi kemajuan Indonesia.
Sumber Berita : • Bisnis.com, “Gubernur Jabar Minta Audit Dapur MBG”, 25/9/2025 • Antara News, “Bupati Garut Tutup Dapur MBG Setelah 194 Pelajar Keracunan”, 18/9/2025 • Kompas.com, “78 Siswa Keracunan di Cianjur, Pemda Tetapkan KLB”, 23/4/2025 • Kontan.co.id, “Kepala BGN Buka Suara Soal Kasus Keracunan MBG”, 17/9/2025 • Reuters & AP, laporan internasional tentang tuntutan penghentian sementara MBG dan investigasi nasional, 2025 • Detik.com, “Sri Sultan HB X Soroti Kasus Keracunan MBG di DIY”, 20/9/2025 • RMOL.id, “Pemkab Wonogiri Panggil Mitra Penyedia MBG”, 15/9/2025 • Banggaikep.go.id, “157 Siswa Dirawat di RSUD Trikora Akibat Keracunan MBG”, 2025
