DBH Pusat Vs Daerah, harus diubah menjadi : 30% Pusat, 70% Daerah

- Publisher

Senin, 8 September 2025 - 23:07 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

DBH (Dana Bagi Hasil), Pusat Vs Daerah, harus diubah menjadi : 30% Pusat, 70% Daerah* 80 tahun kemerdekaan tidak mengubah wajah penderitaan, kusut dan kumuh dibeberapa daerah luar pulau Jawa. Kemiskinan masih membelit Papua, padahal mereka punya tambang emas disana. Kalimantan kaya hutan, tambang, galian, emas, batubara, bauxite, tapi habis oleh keserakahan segelintir orang, dan masih berlanjut, dengan tamak dan serakah. Belum lagi, hasil dari kelapa sawit, entah kemana perginya. Ternyata, Kita memang belum sepenuhnya merdeka.

 

Kita hanya berganti penjajah, dari kulit putih berbahasa Belanda, kemudian ke kulit coklat sama dengan Kita, bahasa nya, budaya nya, bahkan mereka mengaku yang paling NKRI ? Setelah 80 tahun merdeka, baru tersadar bahwa sejak awal aturan yang dibuat memang salah. DBH dibuat dengan aturan dari pusat, lebih dari 70 % hingga 90 % diambil pemerintah pusat Jakarta.

 

Sisanya baru dikembalikan ke daerah penghasilnya ? Pantaslah, hingga 80 tahun merdeka, yang berubah hanya jalan dan jembatan saja. Dulu banyak jembatan dari pohon kelapa, sekarang berganti baja. Gedung yang dulu ber atap nipah, sekarang berganti glazur dan bitumen. Bagaimana dengan rakyat nya? 80 tahun adalah bentang 3 generasi.

BACA JUGA :  Wartawan Wajib Taat Pasal 1 KEJ: Independen dan Tanpa Itikad Buruk

 

Hingga hari ini, generasi ke 3, anak bangsa masih sengsara. Untuk menyelesaikan pendidikan setingkat SMU saja, susahnya setengah mati. Cari S1, Asli, butuh perjuangan berat. S2 apalagi. Belum lagi setelah selesai pendidikan, cari kerja setengah mati? Sebagian besar orang tua mereka, generasi ke 2, hidup pas – pasan, bergulat dengan kemiskinan, bersahabat dengan kemelaratan, air mata dan kepedihan. Inikah wajah 80 tahun kemerdekaan? DBH harus diubah menjadi lebih adil, lebih ber adab, lebih bijak, lebih manusiawi, lebih menunjukan penghormatan kepada daerah – daerah yang telah menggabung kan diri dalam negara Kesatuan Republik ini. DBH harus diubah menjadi, 70 % untuk Daerah, dan 30% untuk Pusat.

BACA JUGA :  Ingkar Janji Bukan Perkara Sepele: Ada Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab Akhirat

 

Jika Kita sepakat mempertahankan NKRI harga mati, dan tetap ada.

 

Penghisapan hanya akan melahirkan ketimpangan, penderitaan, kesengsaraan mayoritas, dalam sistem yang serakah ini. Kalau Kami tetap sengsara dan menderita, apa artinya slogan “Merdeka?” Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan ( dan penghisapan Pusat ) harus dihapuskan dari muka bumi (Nusantara), karena tidak sesuai dengan Peri Kemanusiaan dan Peri Keadilan Ubah kebijakan DBH Pusat Vs Daerah !! Sebelum terlambat !!

Penulis : Ziqro Fernando

Berita Terkait

Ingkar Janji Bukan Perkara Sepele: Ada Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab Akhirat
Karya Terbaik Lahir dari Pemikiran Sendiri, Bukan Copas atau Ketergantungan pada AI
Menjaga Kompetensi dan Etika Wartawan
Wartawan Wajib Taat Pasal 1 KEJ: Independen dan Tanpa Itikad Buruk
Jangan Sekadar Menjadi Anggota, Mari Menjadi Pelaku Sejarah
KKN UMAHA Hadir untuk UMKM Desa KarangTanjung melalui Pendampingan Penerbitan NIB
Tambang PT MTN Makin Dekat dengan Rumah Warga, 100 KK Palayo Mengeluh: Sosialisasi Dipertanyakan, Manajemen Bungkam ‎
Mubeslub Ormawa UT Surabaya Bahas dan Tetapkan AD/ART sebagai Landasan Organisasi Mahasiswa
Berita ini 105 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:26 WIB

Ingkar Janji Bukan Perkara Sepele: Ada Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab Akhirat

Minggu, 18 Oktober 2026 - 16:42 WIB

Karya Terbaik Lahir dari Pemikiran Sendiri, Bukan Copas atau Ketergantungan pada AI

Kamis, 15 Oktober 2026 - 11:48 WIB

Menjaga Kompetensi dan Etika Wartawan

Senin, 21 September 2026 - 22:38 WIB

Wartawan Wajib Taat Pasal 1 KEJ: Independen dan Tanpa Itikad Buruk

Sabtu, 12 September 2026 - 21:11 WIB

Jangan Sekadar Menjadi Anggota, Mari Menjadi Pelaku Sejarah

Berita Terbaru

Konpers Putusan Ijazah Gibran Dibatalkan Mendadak, Ada Apa? (sumber resmi Humas MA, dari portal berita resmi Mahkamah Agung MARINews)

Berita Utama

Konpers Putusan Ijazah Gibran Dibatalkan Mendadak, Ada Apa?

Senin, 2 Nov 2026 - 18:38 WIB

Polres Metro Bekasi Identifikasi Kecelakaan Truk Molen || Sumber gambar : https://tribratanews.metro.polri.go.id/

Berita Utama

Truk Molen Maut di Bekasi: 6 Tewas, Sopir Jadi Tersangka

Senin, 2 Nov 2026 - 18:31 WIB

Penggrebekan Kampung Bahari oleh Polres Jakarta Utara || Sumber : tribratanews.metro.polri.go.id

Berita Utama

1.800 Polisi Gerebek Kampung Bahari, 26 Orang Diamankan

Minggu, 1 Nov 2026 - 14:49 WIB

Chat via WhatsApp