Membongkar Dugaan Pungli DPUPR Bidang Cipta Karya Kabupaten Merangin Bantuan Ponpes 2022

- Publisher

Senin, 10 Februari 2025 - 06:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, Merangin — Pada tahun anggaran 2022 puluhan Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Merangin mendapatkan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dalam dua tahap.

Berdasarkan pantauan media ini dilapangan mendapati informasi jika Pembangunan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren tahun 2022, APBD Kabupaten Merangin dengan Pagu Rp. 80.000.000 Sebanyak 40 Pondok Pesantren.

Selanjutnya pembangunan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren tahun 2022pada tahap dua ada sebanyak 27 Pondok Pesantren dengan Pagu Rp 79.700.000, dikerjakan secara Swakelola.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Foto: Salah satu bangunan pondok pesantren di Margo Tabir yang menerima bantuan 2022

Berdasarkan informasi dari sumber yang ada di beberapa pesantren salah satunya Pondok Pesantren di Kecamatan Margo Tabir menyebutkan jika dana yang di kucurkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut di potong oleh oknum pegawai Dinas PUPR Kabupaten Merangin Bidang Cipta Karya yang jumlahnya sangat fantastis dengan dalih untuk pembayaran pajak dan pembuatan LPJ.

BACA JUGA :  LSM GARDA 08 Desak Pemkot Makassar Tak Tebang Pilih: Dugaan Peternakan Babi Ilegal di Panaikang Jadi Sorotan, Warga Tuntut Ketegasan

“Ya bang, pesantren kami mendapat bantuan yang tahap Dua untuk bangunan RKB, tapi dengan dana yang di anggarkan sekitar Rp 80 juta tersebut tidak sesuai dengan bangunan yang harus di kerjakan, karena dari Rp.80 juta itu kami hanya menerima sekitar Rp. 60 juta’an lah, Ndak tau kok banyak sekali potongan nya, katanya untuk pajak, padahal kami juga sudah bayar juga pajak yang di BPPRD, jadi pada akhirnya untuk menyelesaikan bangunan tersebut kami dari pihak pondok pesantren nombok lah bang,’ demikian kata salah satu pengasuh Ponpes di Margo Tabir Minggu (9/2/25).

BACA JUGA :  Sengketa Tanah di Kalimantan Timur: Kenapa Sertifikat Tidak Selalu Menjamin Kepemilikan?

Ditambahkannya menurut sumber tersebut mengatakan jika untuk pengerjaan LPJ di Handle oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Merangin melalui pegawai Bidang Cipta Karya berinisial ‘R’.

“Ya bang, untuk pembuatan LPJ di Handle oleh ‘R’ pegawai PU bang, katanya kalau pihak Ponpes yang buat nanti banyak kesalahan, dan untuk jasa pembuatan LPJ tersebut Kami membayar Rp. 3 juta ke pegawai PU tersebut, dan itupun kami masih di bebani untuk pembelian materai, itulah bang kalau Rp. 3 juta kali 60 ponpes lumayan besar juga duitnya bang,” demikian ungkap salah satu pengasuh Ponpes yang namanya minta dirahasiakan.

BACA JUGA :  Keluhan Warga Soal Dugaan Antrean Solar di Barru

Sementara itu terkait dengan hal tersebut sebelumnya media ini beberapa kali mendatangi Kantor DPUPR Kabupaten Merangin Bidang Cipta Karya guna mengkonfirmasi kepada Kepala Bidang yakni Suhelmi, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat, hanya ada beberapa staf saja.

Penulis : Ady Lubis

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Keluhan Warga Soal Dugaan Antrean Solar di Barru
Tim Investigasi HAM Soroti Penanganan Kasus Kembru Berdarah oleh Komnas HAM
Pemerintah Desa Bontolempangan Dorong Solusi Komprehensif Atasi Dampak Tambang
Aktivitas Tambang Diduga Tak Berizin di Karst Bontolempangan Terus Berjalan
Kepolisian Resor (Polres) Berau bersama tim gabungan lintas instansi, Sidak terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
LSM GARDA 08 Desak Pemkot Makassar Tak Tebang Pilih: Dugaan Peternakan Babi Ilegal di Panaikang Jadi Sorotan, Warga Tuntut Ketegasan
Dugaan Mafia Solar di SPBU Hertasning Jadi Sorotan Warga
SPBU Kalaserenna Diserbu Mobil Siluman, Warga Desak Polisi Turun Tangan
Berita ini 773 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 21:48 WIB

Keluhan Warga Soal Dugaan Antrean Solar di Barru

Selasa, 23 Juni 2026 - 20:21 WIB

Tim Investigasi HAM Soroti Penanganan Kasus Kembru Berdarah oleh Komnas HAM

Selasa, 23 Juni 2026 - 10:51 WIB

Pemerintah Desa Bontolempangan Dorong Solusi Komprehensif Atasi Dampak Tambang

Selasa, 23 Juni 2026 - 06:57 WIB

Aktivitas Tambang Diduga Tak Berizin di Karst Bontolempangan Terus Berjalan

Senin, 22 Juni 2026 - 19:07 WIB

Kepolisian Resor (Polres) Berau bersama tim gabungan lintas instansi, Sidak terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Berita Terbaru

Hukum

Keluhan Warga Soal Dugaan Antrean Solar di Barru

Kamis, 25 Jun 2026 - 21:48 WIB

Nasional

Polres Barsel Bedah Rumah Warga Keladan

Kamis, 25 Jun 2026 - 21:11 WIB

Berita Utama

Keadilan Tak Boleh Jauh, Bapelkum Bitung Perkuat Posbankum Desa

Kamis, 25 Jun 2026 - 20:43 WIB