SUARA UTAMA, – Istilah Negara Hukum telah lama dikenal dan dianut oleh berbagai negara sejak Abad ke XVIII dan istilah tersebut populer digunakan pada sekitar Abad ke XIX sampai Abad ke XX. Di Indonesia sendiri istilah Negara hukum telah digunakan sejak negara ini merdeka. Pernyataan negara Hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-undang Dasar (UUD) 1945, butir ke Satu (1) tentang Sistem Pemerintahan.
Berikut pengertian tentang Negara Hukum menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :
– Menurut Supiono, Negara Hukum sebagai negara yang tunduk kepada hukum, peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi segala Alat Negara, Badan Negara, dan semua Komponen Negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
– Menurut Munir Fuady, Negara Hukum adalah suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis
– Menurut F. R. Bothing, Negara Hukum adalah kekuasaan pemegang kekuasaan yang dibatasi oleh Hukum, namun diwujudkan dengan pembuatan Undang-undang.
– Menurut Johan Nasution, Negara Hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahannya didasarkan atas Hukum.
– Menurut A. Hamid S. Attamini, Negara Hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan Hukum.
– Menurut Jimly Asshiddiqie, Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada Hukum. Dalam negara hukum, hukum menjadi paling utama dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik atau ekonomi.
Jadi bisa diartikan bahwa Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Atau dengan kata lain negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.
Penulis : Andri Harahap, S.IP, SH
Editor : Andri Harahap, S.IP, SH
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
