SUARA UTAMA – Jakarta, 8 September 2025 — Presiden Prabowo Subianto resmi merombak jajaran kabinet, termasuk mengganti Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan. Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ditunjuk sebagai penggantinya melalui Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025.
Pergantian ini menjadi bagian dari langkah penyegaran besar di sektor ekonomi. Namun, di tengah perubahan tersebut, muncul sorotan publik terkait dugaan korupsi pengadaan proyek sistem administrasi perpajakan Coretax, yang disebut menelan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun.
IWPI Laporkan ke KPK
Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menyatakan telah melaporkan dugaan penyimpangan dalam proyek Coretax ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah menyerahkan laporan resmi ke KPK terkait dugaan korupsi pengadaan Coretax. Uang pajak adalah amanah rakyat, sehingga harus digunakan secara tepat. Reshuffle adalah urusan politik, tetapi penegakan hukum tetap harus berjalan,” kata Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan.
- Aparatur Desa Tagih Janji Bank Jatim Cabang Kraksaan, Pimpinan Sibuk Full Hingga 10 Hari Kerja Tidak Bisa Temui Media
- Oknum Kepala SDN Sumberagung Memilih Diam, Ketua DPC Projamin Geram Atas Dugaan Praktek Pungli dan Penjualan LKS
- Jokowi Perlihatkan Ijazah SD hingga S1 dalam Persidangan Kasus Polemik Ijazah
Pergantian Menkeu dan Respons Publik
Sri Mulyani meninggalkan jabatan di tengah meningkatnya protes masyarakat atas kebijakan perpajakan. Bahkan, kediamannya sempat menjadi sasaran unjuk rasa.
Sementara itu, Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pernyataannya menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih mungkin dicapai dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta.
Jejak Coretax
Coretax awalnya digagas sebagai proyek modernisasi administrasi pajak. Namun, hingga kini, publik mempertanyakan efektivitas sistem tersebut setelah menghabiskan anggaran besar. IWPI menilai hal ini menjadi alasan penting agar penegak hukum mempercepat proses klarifikasi dan penyelidikan.
Harapan ke Depan
Reshuffle kabinet diharapkan membawa stabilitas baru bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, sejumlah kalangan menekankan pentingnya penyelesaian dugaan kasus Coretax agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Catatan: Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sri Mulyani maupun Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan resmi atas isu dugaan penyimpangan proyek Coretax. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga belum mengumumkan perkembangan terbaru terkait laporan IWPI.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
