Suarautama.id, Nias – Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Desa La’uri, Kecamatan Sogaeadu, yang dibiayai melalui dana DAK APBD Kabupaten Nias tahun anggaran 2024 dengan nilai paket sebesar Rp. 1.618.119.000,00, kini memicu keluhan serius dari masyarakat. Proyek yang dimenangkan oleh CV. Gemilang Jaya ini diduga tidak memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, bahkan menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas air dan keberlanjutan pasokan air bersih.
Masyarakat Desa La’uri menyampaikan bahwa distribusi air yang dijanjikan proyek ini tidak merata. Beberapa dusun di desa tersebut masih belum mendapatkan pasokan air yang cukup. Salah satu yang paling terdampak adalah Dusun 5 yang hingga kini masih mengalami kendala dalam mendapatkan air bersih. Sebagian warga mengungkapkan bahwa meskipun air sempat mengalir ke rumah mereka setelah proyek selesai, aliran tersebut hanya bertahan beberapa hari, dan kini mereka kembali kesulitan mendapatkan air bersih.
Lebih parah lagi, Hasil investigasi pada hari senin yang dilakukan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Kepulauan Nias, Agri Helpin Zebua kepada awak media hari ini, Selasa (21/01/25) mengatakan bahwa ia menemukan adanya sejumlah masalah fatal di lapangan. Salah satunya adalah jalur perpipaan yang tersumbat di sumber mata air yang seharusnya menjadi titik utama distribusi air. Sumber mata air yang semestinya mengalirkan air ke masyarakat tidak berfungsi dengan baik, bahkan aliran air ke beberapa wilayah, khususnya Dusun 5, terhenti sama sekali. Selain itu ia juga menemukan kebocoran pada persambungan pipa yang menuju bak penambungan, serta kondisi pipa yang rawan akan kerusakan dikarenakan secara bebas dibiarkan berada dipermukaan tanah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Helpin menilai bahwa proyek ini dikerjakan dengan sangat buruk dan terkesan asal-asalan. Menurutnya, sejak awal hingga selesai, proyek tersebut tidak dilengkapi dengan papan informasi, yang menambah kesan tertutup dan tidak transparannya proyek ini. Belum lagi dengan bak penampungan pertama yang membendung titik mata air sangat kecil dan tidak tertutup sehingga sumber mata air bebas dan terbuka begitu saja. Kepada awak media Masyarakat juga melaporkan bahwa mereka tidak pernah diberitahu secara jelas mengenai anggaran dan proses pelaksanaan proyek, yang seharusnya terbuka untuk umum.
Proyek yang bernilai hampir 1,6 miliar rupiah ini, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, malah menambah beban mereka. Alih-alih meningkatkan akses terhadap air bersih, proyek ini justru menjadi sumber masalah baru. Warga yang sempat merasa lega dengan aliran air yang masuk ke rumah mereka, kini kembali mengalami kesulitan dan kekhawatiran akan kualitas air yang terancam tercemar.
Selain itu, Helpin juga menyoroti potensi pencemaran di sumber mata air yang sangat mengkhawatirkan. Dalam pemeriksaan lapangan, beberapa warga menyampaikan kekhawatiran mereka terkait adanya praktik pencemaran sumber mata air, termasuk kemungkinan penyebaran racun ikan yang dapat merusak ekosistem dan mengancam kebersihan air. Hal ini semakin memperburuk citra proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Nias kini dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menyelesaikan persoalan ini. Ketua DPW LSM KCBI mendesak agar pihak pemerintah kabupaten turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang sesungguhnya dan mendengarkan keluhan masyarakat. Ia juga meminta agar pihak rekanan, CV. Gemilang Jaya, segera memperbaiki jalur perpipaan yang tersumbat dan memastikan air dapat mengalir ke seluruh dusun secara merata.
Lebih jauh, Helpin menyarankan agar pemerintah kabupaten bekerja sama dengan pemerintah desa untuk membentuk manajemen pengelola SPAM yang dapat mengawasi dan menjaga keberlanjutan serta kebersihan sumber mata air. Tanpa adanya pengelolaan yang baik, ia khawatir masalah ini akan terus berlanjut dan semakin merugikan masyarakat.
Proyek senilai 1,6 miliar rupiah ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Nias. Masyarakat sudah memberikan kepercayaan penuh terhadap proyek ini, namun kenyataannya mereka malah merasa dikecewakan. Pemerintah harus bertindak tegas, mengusut tuntas masalah ini, dan memastikan bahwa anggaran yang sudah digelontorkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat benar-benar dapat terealisasi dengan baik. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut dan merugikan rakyat yang membutuhkan air bersih sebagai kebutuhan dasar mereka.
