SUARA UTAMA Probolinggo- penerimaan pendapatan asli daerah (PAD Kabupaten Probolinggo dari sektor Penarikan PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan) Tahun 2024 di informasi belum Terealisasi secara maksimal. Pasal nya Masih ada 12 Kecamatan yang masih belum melunasi PBB tahun 2024. di antaranya Kecamatan Banyuanyar. 26/02/2025.
dari beberapa informasi yang di peroleh oleh team media, terindikasi ada Oknum pemerintah Desa Nakal, Hasil penarikan PBB tidak di setor. sehingga muncul dugaan penggelapan Uang Hasil penarikan PBB di wilayah kecamatan Banyuanyar.
Jika dugaan tersebut benar adanya, selain ada sanksi dari Kepala Desa setempat. Inspektorat kabupaten Probolinggo Harus memberikan sanksi susuai aturan dan undang-undang. dengan tujuan ada efek jera, sehingga kasus serupa tidak terulang kembali kedepan.
adanya dugaan penggelapan uang Hasil PBB tersebut, team media mengkonfirmasi camat Banyuanyar “Hudan Kurniawan W”. dirinya membenarkan adanya dugaan Oknum petugas Nakal. “Masih banyak petugas pemungut yang nakal tidak disetor. Ucap nya.
Camat Banyuanyar juga Memaparkan Hasil Sharing dengan koordinator kecamatan dan beberapa camat Sehubungan dengan Hasil penarikan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terindikasi di Gelapkan Oleh Oknum petugas.
“Kades kurang tanggung jawab mengkambing hitamkan koordinator desa tanpa kontrol dan pembinaan cenderung dibiarkan karena sudah di pasrahkan katanya. dan Sudah di BAP inspektorat cuma masih belum ada saksi dan tindak lanjut dari inspektorat. “papar nya.
selain sanksi dari inspektorat dirinya juga menambah sanksi dari kepala Desa. “Janji di libatkan kejaksaan karena termasuk dugaan penggelapan pajak, juga tidak di tindak lanjuti sehingga desa tidak jera dan cenderung meremehkan. Sanksi kinerja oleh kades juga tidak ada Padahal petugas pemungut itu Ber SK kades. “imbuh nya.
Sementara Kepala inspektorat kabupaten Probolinggo”Imron Rosyadi” Saat di konfirmasi media lewat jejaring Sosial watshap via vhat, Terkait Hasil Audit dan Sanksi atas dugaan Penggelapan Uang hasil penarikan PBB. dirinya mengatakan bahwa sudah melakukan evaluasi dan sanksi menunggu penyelesaian.
“Waalaikumsalam wr wb.. terkait PBB, inspektorat bersama bidang Pendapatan (BPPKAD) melakukan evaluasi pada desa (sekitar Nopember)… Kalau terkait sanksi masih belum Karena masih nunggu penyelesaian pelunasannya (untuk lebih jelas bisa konfirmasi Kabid Pendapatan Pak. terimakasih. “kata kepala inspektorat.
Penulis : Ali Misno
