SUARA UTAMA,Merangin – Proyek pembangunan Ruang UKS di 19 SD Negeri di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 kini berubah menjadi potret buruk tata kelola pendidikan daerah. Total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp1.170.000.000, dengan nilai kontrak masing-masing sekitar Rp61,6 juta per sekolah.
Namun, fakta di lapangan memperlihatkan kondisi yang memalukan: bangunan tanpa plester, tanpa plafon, tanpa pintu, dan tanpa jendela.Sebagian hanya berupa rangka tembok setengah jadi yang ditinggalkan kontraktor.
Proyek ini berjalan saat H. Abd Gani, S.Pd., M.E. menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin. Sementara Riskandi kala itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pembina SD, sebelum pindah menjadi Kasi di Kantor Camat Nalo Tantan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang jadi pertanyaan publik: ke mana pengawasan dinas saat proyek ini berjalan?Mengapa 19 bangunan bisa mangkrak dalam kondisi serupa tanpa tindakan evaluasi?
Proyek ini dieksekusi 19 rekanan berbeda, di antaranya:
1. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 126/VI MUARA JERNIH (DAK) TA 2023 CV. PUNCAK ANDALAS Nilai Kontrak : Rp. 61.651.800
2. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 143/VI KUNGKAI II (DAK) TA 2023 CV. SARFARAZ PUTRA JAYANilai Kontrak : Rp. 61.646.900
3. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 158/VI PALIPAN (DAK) TA 2023 CV. AMANDA Nilai Kontrak : Rp. 61.662.100
4. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 241/VI MUARA DELANG I (DAK) TA 2023 CV. KOTO JAYO PUTRA Nilai Kontrak : Rp.61.661.300
5. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 114/VI BANGKO VII (DAK) TA 2023 CV. KOTO JAYO PUTRA Nilai Kontrak : Rp. 61.663.600
6. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 152/VI RANTAU PANJANG IX (DAK) TA 2023 CV. KOTO JAYO PUTRANilai Kontrak : Rp. 61.663.600
7. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 122/VI SIDO MAKMUR I (DAK) TA 2023 CV. WILTEX JAYA LESTARINilai Kontrak : Rp.61.662.900
8. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 131/VI MUARA PANCO I (DAK) TA 2023 CV. KAMBER SEJATI Nilai Kontrak : Rp.61.659.900
9. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 142/VI KOTO TAPUS II (DAK) TA 2023 CV. KARYA PRATAMA Nilai Kontrak : Rp.61.659.600
10. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 113/VI MUARA MADRAS (DAK) TA 2023 CV. KARYA PRATAMA Nilai Kontrak : Rp.61.659.600
11. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 127/VI MUARA KIBUL II (DAK) TA 2023 CV. KAMBER SEJATI Nilai Kontrak : Rp.61.659.900
12. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 156/VI DURIAN BETAKUK (DAK) TA 2023 CV. KARYA PRATAMA Nilai Kontrak : Rp.61.659.900
13. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 70/VI DESA GEDANG I (DAK) TA 2023 CV. KAMBER SEJATI Nilai Kontrak : Rp.61.659.000
14. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 123/VI SIDO RUKUN (DAK) TA 2023 Parbayo Engineering Nilai Kontrak : Rp. 61.662.900
15. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 102/VI MARKEH I (DAK) TA 2023 JAYA UTAMA MANDIRI, CV Nilai Kontrak : Rp. 61.659.900
16. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 147/VI LANGLING I (DAK) TA 2023 CV. SINAR BUNGLON Nilai Kontrak : Rp. 61.663.600
17. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 150/VI LUBUK BUMBUN (DAK) TA 2023 Parbayo Engineering Nilai Kontrak : Rp. 61.636.000
18. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 168/VI MAMPUN BARU II (DAK) TA 2023 CV. ALAN SAINS Nilai Kontrak : Rp. 61.663.000
19. Pembangunan Ruang UKS SD NEGERI 067/VI TANJUNG GEDANG (DAK) TA 2023 CV. Ummi Jaya Nilai Kontrak : Rp. 61.662.000
Meski CV berbeda-beda, kondisi proyek hampir seragam: setengah jadi, tak bisa dipakai, dan dibiarkan membusuk.
Beberapa tokoh masyarakat geram melihat sikap Dinas Pendidikan yang dinilai berusaha lepas tangan.
“Ini bukan proyek satu atau dua sekolah. Ada sembilan belas! Kok bisa dinas pura-pura tidak tahu? Kalau rakyat bangun kandang ayam saja, pasti dicek. Ini uang negara miliaran malah dibiarkan, Jika kepala dinas dan pejabat bidangnya tak merasa bertanggung jawab, artinya sistemnya sakit. Jangan hanya lempar alasan, tapi tunjukkan siapa yang mengawasi.”
Masyarakat mendesak Kejaksaan Negeri Merangin, Inspektorat, dan aparat terkait untuk segera mengaudit proyek ini secara fisik dan administratif.
Poin desakan publik:
Cek progres dan realisasi fisik ke 19 titik sekolah
Audit penggunaan anggaran Rp1,17 miliar
Telusuri peran kontraktor, PPK, PPTK, dan pejabat dinas
Tetapkan pihak yang bertanggung jawab jika ditemukan penyimpangan
Sejumlah warga bahkan menyatakan siap menunjukkan titik lokasi proyek yang mangkrak agar aparat tidak hanya berpatokan pada laporan di atas meja.
Kasus ini kini menjadi sorotan luas karena melibatkan dana besar dan menyentuh fasilitas penting bagi kesehatan siswa SD.
Jika proyek semiliar lebih bisa hilang tanpa pengawasan, maka dugaan adanya pembiaran, permainan, dan kongkalikong semakin menguat.
Warga kini menunggu bukti:
apakah penegak hukum akan bertindak, atau justru ikut menjaga sunyi di atas proyek yang tak pernah selesai?
Penulis : Ady Lubis
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
