Kabupaten Pandeglang hari ini sedang menghadapi kenyataan yang pahit. Yang rusak bukan hanya jalan, drainase, tata ruang, atau pembangunan fisiknya saja. Yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah rusaknya cara berpikir dan mental sebagian pejabat yang memegang kendali arah kebijakan daerah. Infrastruktur yang rusak sebenarnya hanyalah pantulan dari cara berpikir yang juga rusak. Sebab pembangunan tidak pernah lahir dari birokrasi yang kehilangan akal sehat dan etika kekuasaan.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang tidak baik-baik saja, seharusnya para pejabat mulai memikirkan langkah serius untuk mencari jalan keluar. Bagaimana meningkatkan PAD, bagaimana membuka ruang investasi yang sehat, bagaimana menghadirkan kebijakan yang mampu menopang pembangunan jangka panjang. Itu yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah para pejabat di Kabupaten Pandeglang hari ini. Karena masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang sibuk membangun pencitraan pribadi, masyarakat membutuhkan pejabat yang mampu berpikir dan bekerja untuk masa depan daerahnya.
Namun yang terlihat justru sebaliknya. Di saat rakyat menghadapi persoalan pembangunan yang stagnan, ada pejabat yang malah sibuk mencari panggung untuk memvalidasi dirinya sebagai orang paling berpengaruh dalam program tertentu. Jabatan akhirnya diperlakukan bukan sebagai alat pelayanan publik, melainkan alat untuk membangun dominasi dan pengaruh pribadi. Bahkan sampai melontarkan tuduhan yang sama sekali tidak memiliki dasar dan bukti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saya dituduh berkeliling ke dapur-dapur mitra dan meminta uang Rp10 juta kepada yayasan atau mitra Program Makan Bergizi Gratis. Tuduhan itu dilempar begitu saja tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa keberanian mempertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Cara seperti ini menunjukkan bagaimana sebagian birokrasi mulai kehilangan nalar sehatnya. Ketika argumentasi tidak lagi dibangun di atas data, maka fitnah menjadi alat politik yang paling mudah digunakan.
Di titik itu kita bisa melihat bahwa kerusakan birokrasi bukan lagi soal administrasi semata, melainkan sudah masuk pada krisis mentalitas kekuasaan. Jabatan digunakan untuk membangun ketakutan, bukan membangun solusi. Kritik dianggap ancaman, pengawasan dianggap gangguan, dan orang-orang yang berbicara dianggap harus disingkirkan dengan cara apa pun. Ini yang membuat publik semakin kehilangan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Belum lagi persoalan terkait pelaksanaan pelatihan KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih. Di lapangan muncul informasi mengenai adanya pengondisian uang dari desa-desa yang dikumpulkan dan dikoordinir oleh satu perusahaan swasta.
Yang menjadi persoalan bukan hanya soal pungutan itu sendiri, tetapi bagaimana aliran dan penggunaan anggarannya tidak diketahui secara jelas bahkan oleh Kepala Dinas DPMPD yang secara struktural berada di bidang tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan kebijakan dan permainan anggaran di daerah ini. Kalau benar ada praktik-praktik semacam itu, maka masalahnya sudah sangat serius.
Artinya ada mekanisme kekuasaan informal yang bergerak di luar sistem pemerintahan resmi. Kebijakan publik akhirnya tidak lagi berjalan berdasarkan tata kelola yang sehat, tetapi berdasarkan kepentingan kelompok tertentu yang bermain di belakang meja kekuasaan. Daerah akhirnya dikelola bukan dengan transparansi, tetapi dengan pengondisian dan jaringan kepentingan.
Kabupaten Pandeglang hari ini seperti kehilangan arah. Potensinya besar, sumber dayanya ada, masyarakatnya kuat, tetapi tata kelola kekuasaannya justru berjalan tanpa visi yang jelas. Infrastruktur rusak memang bisa diperbaiki dengan anggaran. Tetapi mental pejabat yang rusak tidak cukup diperbaiki dengan rapat dan seremoni. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengembalikan etika dalam kekuasaan dan akal sehat dalam birokrasi.
Karena pada akhirnya daerah tidak pernah benar-benar hancur akibat jalan yang berlubang. Daerah hancur ketika para pejabatnya kehilangan rasa malu, kehilangan kejujuran, dan kehilangan kesadaran bahwa jabatan itu seharusnya dipakai untuk melayani rakyat, bukan untuk mempertontonkan ego kekuasaan.
Artikel ini ditulis oleh saya, Iding Gunadi Turtusi, sebagai bentuk tanggung jawab intelektual dan sosial untuk terus menjaga ruang kritik tetap hidup di tengah situasi daerah yang semakin kehilangan arah pembangunan dan etika kekuasaan.
Penulis : IdGunadi Turtusi
Editor : IdGunadi Turtusi
