SUARA UTAMA – Langkah “halus” Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam mengintervensi kewenangan bupati dan wali kota diduga dilakukan melalui mekanisme pengawasan, penegakan aturan, dan penguatan administrasi di tingkat provinsi.
Intervensi ini tidak muncul dalam bentuk perintah langsung atau keputusan politik terbuka, melainkan melalui jalur birokrasi yang legal secara hukum. Pendekatan seperti ini membuat kewenangan kepala daerah tetap terlihat berjalan, tetapi ruang gerak mereka secara perlahan menjadi terbatas.
Secara hukum, tindakan Gubernur ini memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menegaskan bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah dan memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasal 91 hingga 93 menjelaskan bahwa gubernur berhak menilai, mengevaluasi, serta mengoreksi kebijakan daerah jika dianggap tidak sejalan dengan aturan provinsi atau nasional.
Selain itu, dalam pasal 266 hingga 269 ditegaskan bahwa seluruh perencanaan pembangunan daerah wajib diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan nasional. Inilah celah hukum yang digunakan untuk mengontrol kebijakan di tingkat kabupaten/kota.
Namun, pertanyaannya kemudian bergeser dari legalitas ke substansi demokrasi. Apakah pengawasan ini murni pembinaan, atau sesungguhnya bentuk baru sentralisasi kekuasaan? Di lapangan, pola intervensi yang dilakukan tidak bersifat eksplisit.
Gubernur memperkuat peran Inspektorat Provinsi untuk lebih intens melakukan audit dan evaluasi terhadap kebijakan kabupaten/kota. Banyak kepala daerah akhirnya merasa harus menyesuaikan semua programnya agar tidak bertentangan dengan rencana provinsi.
Selain itu, pengendalian terhadap perizinan tambang, tata ruang, dan investasi besar semakin dipusatkan di pemerintah provinsi, sehingga bupati atau wali kota tidak memiliki ruang menentukan arah pembangunan tanpa “izin” dari atas. Arahan juga sering diberikan melalui forum rapat koordinasi, musyawarah Forkopimda, atau komunikasi informal, bukan melalui surat resmi. Dengan cara ini, gubernur tidak tampak mendikte, tetapi tetap mengendalikan.
Sejumlah pakar pemerintahan daerah menilai langkah ini sebagai fenomena yang perlu dikritisi. Prof. Djohermansyah Djohan, pakar otonomi daerah dari IPDN, menyebut bahwa gubernur memang berhak mengawasi, tetapi tidak seharusnya menggantikan kewenangan teknis kabupaten/kota. Jika pengawasan berubah menjadi instruksi, hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi.
Sementara itu, Prof. Ryaas Rasyid menilai bahwa langkah semacam ini merupakan reinkarnasi dari gaya sentralistik ala Orde Baru: kekuasaan dikendalikan dari atas, tetapi dibungkus rapi dengan istilah pembinaan. Pakar lainnya, Dr. Luthfi J. Kurniawan, mendefinisikan pola seperti ini sebagai “otoritarianisme halus tingkat lokal”—birokrasi bekerja dengan wajah demokrasi, tetapi substansinya tetap mengontrol.
Pandangan media nasional juga tidak jauh berbeda. Harian Kompas memandang bahwa pengawasan provinsi memang diperlukan agar kebijakan daerah tidak simpang siur dan anggaran tidak disalahgunakan. Namun media ini mengingatkan bahwa pembinaan tidak boleh berubah menjadi dominasi kekuasaan.
Tempo menilai strategi ini sebagai cara baru menundukkan kepala daerah—menggunakan hukum dan regulasi untuk melemahkan otonomi tanpa perlu konflik terbuka. Sementara itu.
CNN Indonesia dan Republika mengangkat suara beberapa kepala daerah yang merasa takut mengambil keputusan sendiri karena khawatir tidak mendapatkan restu provinsi. Akibatnya, muncul budaya “asal aman” atau “asal gubernur senang”.
Dengan demikian, Langkah halus yang diambil Gubernur Jawa Barat berada di wilayah abu-abu: secara hukum sah karena sesuai dengan UU Otonomi Daerah, namun secara demokratis menimbulkan pertanyaan serius. Di satu sisi, pengawasan provinsi dapat menciptakan keteraturan, keselarasan pembangunan, serta mencegah penyimpangan anggaran. Tetapi di sisi lain, jika dilakukan berlebihan, hal ini justru menggerus makna otonomi daerah, membuat kepala daerah seperti operator kebijakan provinsi, bukan pemimpin mandiri yang dipilih rakyat.
Kesimpulannya,
- Langkah Dedi Mulyadi tergolong “intervensi administratif”, bukan politik langsung.
- Legal di atas kertas, karena merujuk pada pasal pengawasan dalam UU 23/2014.
- Namun bisa mengikis demokrasi lokal, jika dijalankan secara dominatif dan menimbulkan ketakutan di tingkat bupati/wali kota.
- Diskursus ini bukan soal hukum semata, tetapi juga etika kekuasaan dan masa depan otonomi daerah.
Jadi apa yang dilakukan merupakan bentuk intervensi administratif yang elegan dan sulit digugat secara hukum, tetapi tetap memancing perdebatan etika kekuasaan. Pertanyaan akhirnya adalah: apakah ini cara efektif mempercepat pembangunan, atau strategi halus menciptakan sentralisasi kekuasaan baru di era otonomi daerah?
