Seruan Global: PBB dan Dunia Islam Harus Segera Evakuasi Korban Sipil Gaza

Kamis, 18 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Ilustrasi penampakan Gelombang evakuasi warga Palestina.

Gambar Ilustrasi penampakan Gelombang evakuasi warga Palestina.

SUARA UTAMA – Krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai titik nadir. Ribuan warga sipil — terutama anak-anak dan perempuan — menjadi korban dari konflik berkepanjangan yang terus menelan korban jiwa. Laporan organisasi internasional menyebutkan bahwa lebih dari separuh korban jiwa sejak pecahnya eskalasi terbaru adalah kelompok rentan: anak-anak, perempuan, dan lansia. Di tengah situasi yang semakin memburuk, seruan global pun menggema: PBB dan dunia Islam harus segera bertindak untuk mengevakuasi warga sipil Gaza sebelum terlambat.

Realitas di Lapangan: Krisis Kemanusiaan yang Tak Terbantahkan

Gaza kini ibarat penjara terbuka. Infrastruktur kesehatan lumpuh, rumah sakit kewalahan, akses listrik dan air bersih terputus, dan obat-obatan semakin menipis. Menurut laporan UN OCHA, lebih dari 70% fasilitas medis rusak atau tidak berfungsi. Anak-anak yang seharusnya bermain, kini hidup dalam ketakutan setiap hari. Situasi ini bukan sekadar tragedi, tetapi ancaman nyata terhadap generasi mendatang.

PBB: Perlu Beranjak dari Retorika ke Aksi Nyata

Sebagai organisasi internasional yang memikul mandat menjaga perdamaian dan keamanan dunia, PBB telah mengeluarkan resolusi demi resolusi, tetapi implementasinya kerap terhambat oleh veto negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan. Retorika saja tidak cukup. Sekretaris Jenderal PBB harus menggalang misi kemanusiaan bersama negara-negara anggota untuk membentuk koridor kemanusiaan aman (safe humanitarian corridor) dan mengoordinasikan evakuasi warga sipil.

Dunia Islam: Dari Solidaritas Simbolik ke Gerakan Nyata

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan negara-negara mayoritas Muslim memikul tanggung jawab moral yang besar. Dukungan simbolik seperti doa dan pernyataan keprihatinan penting, tetapi tidak cukup. Negara-negara seperti Turki, Qatar, Mesir, dan Indonesia dapat memimpin upaya nyata:

  • Mendorong gencatan senjata sementara untuk membuka akses kemanusiaan.
  • Mendirikan rumah sakit lapangan di perbatasan Gaza.
  • Menawarkan suaka sementara bagi anak-anak, perempuan, dan korban luka parah yang memerlukan perawatan medis lanjutan.
BACA JUGA :  Peran Ekstrakurikuler Jurnalistik Dalam Membentuk Karakter Generasi Z

Pendapat Pakar dan Tokoh Dunia

Prof. Richard Falk, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, menegaskan bahwa kegagalan dunia internasional mengevakuasi korban sipil adalah pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Sementara itu, cendekiawan Muslim Dr. Tariq Ramadan menekankan pentingnya solidaritas praktis: “Dunia Islam harus berhenti hanya bereaksi emosional. Kita perlu menciptakan sistem perlindungan nyata bagi mereka yang tak berdaya.”

Pandangan Media dan Ormas

Media global seperti The Guardian dan Al Jazeera menyoroti bahwa setiap hari keterlambatan berarti bertambahnya jumlah korban. Di Indonesia, ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyerukan pemerintah untuk memimpin diplomasi kemanusiaan di PBB dan OKI.

Analisis Penulis

Langkah evakuasi ini bukan hanya urusan kemanusiaan, tetapi juga ujian bagi tata dunia internasional. Jika PBB gagal, maka kredibilitasnya sebagai penjamin perdamaian global akan semakin dipertanyakan. Bagi dunia Islam, ini adalah momen sejarah untuk menunjukkan bahwa solidaritas Muslim bukan hanya slogan, tetapi gerakan nyata yang menyelamatkan nyawa.

Kesimpulan: Dunia tidak boleh berpangku tangan. PBB dan dunia Islam harus segera membentuk misi kemanusiaan terkoordinasi untuk mengevakuasi anak-anak, perempuan, dan warga sipil Gaza. Koridor kemanusiaan harus dijaga oleh pasukan penjaga perdamaian internasional agar aman dari serangan. Setiap jam keterlambatan berarti satu nyawa melayang. Saatnya bergerak — bukan hanya berbicara.

Berita Terkait

Bahlil : Menteri yang Amankan Kedaulatan Rakyat
Indonesia, Negara Hukum di Persimpangan Jalan
Negara untuk Warga atau Warga untuk Negara? Membaca Indonesia Hari Ini lewat Cermin La Politica Aristoteles
Kebijakan Penghangusan Kuota Internet Digugat ke MK
Demokrasi Indonesia Dalam Cengkeraman Elit
Penegakan Hukum Indonesia di Persimpangan Das Sein dan Das Sollen
PMK 111/2025 Perkuat Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Mulai Berlaku 2026
PERMA 3/2025 Dinilai Perkuat Kepastian Hukum Penindakan Kejahatan Pajak

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 06:27

Bahlil : Menteri yang Amankan Kedaulatan Rakyat

Selasa, 20 Januari 2026 - 14:38

Indonesia, Negara Hukum di Persimpangan Jalan

Minggu, 18 Januari 2026 - 23:47

Negara untuk Warga atau Warga untuk Negara? Membaca Indonesia Hari Ini lewat Cermin La Politica Aristoteles

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:28

Kebijakan Penghangusan Kuota Internet Digugat ke MK

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:03

Demokrasi Indonesia Dalam Cengkeraman Elit

Rabu, 7 Januari 2026 - 11:59

Penegakan Hukum Indonesia di Persimpangan Das Sein dan Das Sollen

Selasa, 6 Januari 2026 - 16:04

PMK 111/2025 Perkuat Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Mulai Berlaku 2026

Selasa, 6 Januari 2026 - 14:59

PERMA 3/2025 Dinilai Perkuat Kepastian Hukum Penindakan Kejahatan Pajak

Berita Terbaru