Oleh: Rinto Setiyawan
SUARA UTAMA – 6 September 2025 – Pernyataan mengejutkan datang dari Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, dalam forum resmi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Lucky Alfirman, Adil menyebut kantor Kemenkeu diisi “iblis dan setan”. Ungkapan keras ini dipicu oleh kekecewaannya terhadap kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang dianggap merugikan daerahnya.
Meranti Produsen Minyak, Tapi Alokasi Dana Dipersoalkan
Meranti saat ini memproduksi sekitar 7.500 barel minyak mentah per hari, meningkat dari 3.000–4.000 barel sebelumnya. Namun, menurut Bupati Adil, alokasi DBH yang diterima daerahnya minim dan tidak transparan.
“Kalau hasil minyak kami diambil negara, lalu kami hanya diberi secuil dengan alasan teknis yang tak kami pahami, untuk apa kami bernegara?” ujarnya dalam forum tersebut.
Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan daerah penghasil sumber daya alam yang merasa kontribusinya besar, namun manfaat yang diterima tidak sebanding. Kemenkeu sendiri sebelumnya menyatakan bahwa penyaluran DBH dilakukan sesuai mekanisme Undang-Undang Keuangan Negara dan aturan teknis yang berlaku.
Polemik Fiskal Lebih Luas
Kritik serupa juga datang dari kalangan organisasi masyarakat sipil. Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menilai kompleksitas aturan perpajakan dan lemahnya perlindungan hukum terhadap wajib pajak membuat sistem fiskal terasa menekan.
IWPI menyoroti lebih dari 6.000 aturan perpajakan yang berlaku, dengan prosedur yang dinilai berbelit dan sulit dipahami publik. Beberapa lembaga pengawas internal juga disebut belum sepenuhnya efektif menjalankan fungsi pengawasan.
Cak Nun: Iblis Sebagai Simbol
Di tengah polemik ini, publik kembali mengingat pandangan budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) tentang istilah “iblis”. Dalam tulisannya, Cak Nun menjelaskan bahwa iblis bukan hanya makhluk gaib, melainkan simbol keputusasaan, kebohongan, dan kesombongan yang menolak kebenaran.
Menurutnya, “tradisi iblis” dapat melekat pada perilaku pemimpin atau institusi yang mengabaikan kejujuran dan sumpah jabatan. Dengan demikian, istilah keras yang digunakan pejabat daerah dapat dipahami sebagai kritik simbolik terhadap praktik birokrasi yang dinilai tidak adil.
Menjaga Kritik dalam Koridor Etika
Pernyataan Bupati Meranti menuai pro dan kontra. Sebagian menilai ucapannya terlalu emosional, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan fiskal pusat-daerah.
Namun, pakar hukum keuangan negara mengingatkan bahwa kritik seharusnya tetap disampaikan dalam bahasa yang konstruktif agar tidak menimbulkan salah tafsir atau konflik politik baru.
Penutup
Kontroversi ini membuka kembali diskusi lama: bagaimana membangun sistem fiskal yang transparan, adil, dan memberi manfaat seimbang bagi pusat maupun daerah. Pertanyaan mendasarnya bukan lagi siapa yang “iblis” atau “malaikat”, melainkan bagaimana memastikan tata kelola fiskal Indonesia berpihak pada kepentingan rakyat.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
