Diduga KKN, Pengadaan Buku Kurikulum Merdeka SD Dan SMP TA 2023 Di Kampar Tengah Di Lidik Pidsus Kejari Kampar.

Rabu, 22 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejaksaan Negeri Kampar

Kejaksaan Negeri Kampar

SUARA UTAMA, Kampar – Pengadaan buku kurikulum Merdeka untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) TA 2023 Kampar diduga sarat dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) antara pihak Disdikpora Kampar dengan Perusahaan Penyedia.Rabu, (22/05/2024)

 

Dugaan KKN dalam pengadaan Buku Kurikulum Merdeka SD dan SMP TA 2023 tersebut berawal dari rapat bersama oknum pejabat Disdikpora Kampar dengan para ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD dan ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk SMP, serta pihak PT. Riau Cahaya Harapan (PT.RCH) sebagai perusahaan penyedia buku kurikulum Merdeka yang telah di tunjuk sebelumnya oleh oknum pejabat Disdikpora Kampar, PT. RCH tersebut diduga milik anak Kasi perencanaan Disdikpora Kampar.

 

Di dalam rapat tersebut pejabat Disdikpora Kampar memerintahkan ketua K3S dan ketua MKKS harus membeli buku kurikulum Merdeka kepada PT. RCH, ironisnya PT. RCH saat itu tidak terdaftar sebagai perusahaan penyedia seperti perintah Surat Edaran Ditjen Paud Dikdasmen nomor 4012/C/LK.00.03/2023 tanggal 3 Mei 2023.

 

Merunut Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang Jasa oleh Satuan Pendidikan, dan diundangkan pada tanggal 14 April 2022, Permen tersebut menyatakan apa bila melakukan belanja sekolah yang memakai dana BOS, maka satuan pendidik wajib berbelanja di SIPLah, yang mana SIPLah tersebut adalah instrumen dari Permendikbudristek.

BACA JUGA :  Indonesia, Negara Hukum di Persimpangan Jalan

 

Perencanaan dugaan KKN pembelian buku kurikulum Merdeka tersebut memang sudah diatur dengan rapi oleh oknum pejabat Disdikpora Kampar lewat rapat bersama Ketua K3S dan Ketua MKKS ke seluruh sekolah – sekolah di Kampar hingga akhirnya pembelian buku kurikulum Merdeka diketahui banyak mengalami permasalahan, termasuk pihak penyedia mendatangkan buku kurikulum Merdeka yang belum terverifikasi oleh kemendikbud.

 

” Buku pesanan sekolah kami hingga sekarang belum datang pak, padahal sekarang sudah akhir tahun (November),” ujar salah seorang Kepsek SDN Kecamatan Kampar yang namanya tidak mau di publikasikan.

Serta pengakuan pihak Sekolah SDN 024 Limau Manis mengatakan buku kurikulum merdeka yang mereka pesan hingga akhir tahun 2023 tidak lengkap, sedangkan kejadian SDN 012 Naumbai buku kurikulum Merdeka tidak sesuai debgan pesanan.

“Kami pesan buku pokok namun yang datang adalah buku penunjang,” kata Kepsek SDN 012 tersebut.

Penulis : Joell

Sumber Berita : Redaksi Suara Utama

Berita Terkait

AR Learning Center Resmi Tetapkan Struktur Manajemen Kelembagaan Masa Kerja 2026
Tips Menyambut Ramadhan 1447 H: Bulan Penuh Rahmat, Ampunan, dan Keberkahan
Kesempatan Emas! AR Learning Center Buka 10 Program Pelatihan Profesional Sekaligus dengan Promo Spesial
Satgas Jalan Lurus Kunjungi Ponpes Al Fatah, Untuk Klarifikasi Dugaan Bullying: Ponpes Al Fatah Akui Tidak Ada Bullying di Ponpes Al Fatah
Pimpinan Suara Utama Andre Hariyanto Sharing Jurnalistik bersama Mahasiswa Universitas Lampung
PTNBH dan Ikhtiar Membangun LBH Universitas Terbuka: Dari Otonomi Kampus Menuju Akses Keadilan
Negara untuk Warga atau Warga untuk Negara? Membaca Indonesia Hari Ini lewat Cermin La Politica Aristoteles
Cegah Luka Psikis Akibat Bullying, Mahasiswa UMAHA Lakukan Penyuluhan Hukum

Berita Terkait

Jumat, 6 Februari 2026 - 19:15

AR Learning Center Resmi Tetapkan Struktur Manajemen Kelembagaan Masa Kerja 2026

Jumat, 6 Februari 2026 - 12:39

Tips Menyambut Ramadhan 1447 H: Bulan Penuh Rahmat, Ampunan, dan Keberkahan

Jumat, 6 Februari 2026 - 10:41

Kesempatan Emas! AR Learning Center Buka 10 Program Pelatihan Profesional Sekaligus dengan Promo Spesial

Sabtu, 31 Januari 2026 - 15:20

Satgas Jalan Lurus Kunjungi Ponpes Al Fatah, Untuk Klarifikasi Dugaan Bullying: Ponpes Al Fatah Akui Tidak Ada Bullying di Ponpes Al Fatah

Selasa, 27 Januari 2026 - 20:56

Pimpinan Suara Utama Andre Hariyanto Sharing Jurnalistik bersama Mahasiswa Universitas Lampung

Senin, 26 Januari 2026 - 15:19

PTNBH dan Ikhtiar Membangun LBH Universitas Terbuka: Dari Otonomi Kampus Menuju Akses Keadilan

Minggu, 18 Januari 2026 - 23:47

Negara untuk Warga atau Warga untuk Negara? Membaca Indonesia Hari Ini lewat Cermin La Politica Aristoteles

Selasa, 13 Januari 2026 - 23:05

Cegah Luka Psikis Akibat Bullying, Mahasiswa UMAHA Lakukan Penyuluhan Hukum

Berita Terbaru