Home / Berita Utama / Hukum / Liputan Khusus / Nasional

90 Unit PETI di Solok Libatkan Oknum Aparat dan Anggota DPRD. Apa Benar?

Muhazir Syukur - Publisher

Minggu, 28 September 2025 - 19:20 WIB

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme

+ Berpartisipasi

FOTO : Sebuah alat berat jenis excavator beroperasi di lokasi pertambangan, mengeruk material tanah dan batuan (Ziqro Fernando/SUARA UTAMA)

SUARA UTAMA, Solok – Minggu (28/09/2025), Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru, tercatat 90 unit PETI beroperasi di bawah wilayah hukum Polres Aro Suka, tersebar di tiga kecamatan, yakni Hilir Gumanti, Payung Sikaki, dan Tigo Lurah, dengan total 51 jorong terdampak.

90 Unit PETI di Solok Libatkan Oknum Aparat dan Anggota DPRD. Apakah Benar?

Sebaran Wilayah PETI

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Kecamatan Hilir Gumanti – Nagari Sungai Abu, Sariak Alahan Tigo, dan Talang Babungo (20 jorong).

2. Kecamatan Payung Sikaki – Nagari Supayang, Sirukam, dan Aia Luo (11 jorong).

3. Kecamatan Tigo Lurah – Nagari Simanau, Tanjung Balik Sumiso, Gerobak Data, Batu Bajanjang, dan Rangkiang Luluih (20 jorong).

Pemain dan Keterlibatan Oknum

Berdasarkan data lapangan per 24 Juni 2025, aktivitas PETI di Payung Sikaki dan Tigo Lurah melibatkan sejumlah nama, baik sipil maupun oknum aparat. Beberapa di antaranya tercatat menguasai lebih dari satu unit alat PETI.

Pelaku PETI menurut profesi:

Oknum TNI

Oknum Anggota DPRD Kabupaten Solok

Sipil/Wiraswasta

Oknum Polisi

Bahkan, berdasarkan identifikasi, terdapat 1 orang perempuan yang ikut terlibat dalam aktivitas ilegal ini.

Institusi Terkait

Sejumlah institusi keamanan dan penegak hukum diketahui memiliki kewenangan dalam penanganan PETI di wilayah ini, di antaranya:

Kodim 0309/Solok (Unit Intel Kodim Solok)

Korem (Tim Intel Korem)

Polda Sumbar (Dirkrimsus)

Brimob

Polres Solok Aro Suka (Kasat Reskrim)

Desakan Publik

Masyarakat mendesak agar aparat segera menindak tegas aktivitas PETI yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merusak tatanan hukum. Fakta keterlibatan oknum aparat dan anggota legislatif semakin memperburuk citra lembaga negara, sehingga penindakan yang transparan dan akuntabel menjadi tuntutan utama.

Rilis ini diharapkan dapat membuka mata publik sekaligus memberi tekanan kepada pihak berwenang agar tidak lagi menutup mata terhadap maraknya aktivitas PETI di Kabupaten Solok.

Penulis : Ziqro Fernando

Editor : Andre Hariyanto