Tolak PPPK Paruh Waktu, Ratusan Honorer Nakes Geruduk Kantor DPRD Merangin

- Penulis

Senin, 20 Januari 2025 - 13:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, Merangin – Ratusan tenaga honorer Kesehatan (Nakes) dari Puskesmas yang ada di Kabupaten Merangin menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Merangin dengan membawa sepanduk panjang bertuliskan,

‘Bukan Tentang honorer atau PPPK, Ini tentang Keadilan dan Kemanusiaan, kami menolak Paruh waktu, Pengabdian kalah dengan dua jam.

HARGA MATI PENUH WAKTU..!!! Senin, 20 Januari 2025.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Tolak PPPK Paruh Waktu, Ratusan Honorer Nakes Geruduk Kantor DPRD Merangin Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aksi ini dilakukan untuk menuntut pemerintah memberikan kejelasan terkait status pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami datang ke gedung DPRD Kabupaten Merangin ini sekitar 800 orang dan sudah ikut seleksi  PPPK tapi tidak lulus, untuk itu kami mohon kepada anggota DPRD Kabupaten Merangin agar kami tenaga Nakes Honorer ini menjadikan kami PPPK penuh waktu bukan paruh waktu,” kata koordinato akasi saat ditemui di sela-sela aksinya.

Kedatangan para tenaga honorer Kesehatan di Gedung wakil rakyat tersebut di sambut oleh Ketua DRPD Kabupaten Merangin beserta Wakil Ketua l dan Ketua ll .

BACA JUGA :  Tenaga Kerja Honorer RSUD Nabire Memprotes Hasil Verifikasi K2 yang Sudah di Publikasikan.

Dalam orasinya para tenaga honorer Kesehatan, meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Merangin untuk menyampaikan kepada pejabat kepala daerah untuk menuntaskan status mereka R3 (partuh time) menjadi full time atau penuh waktu.

Sempat di temui oleh Pj.Bupati Merangin Jangcik Mohza namun para tenaga honorer Kesehatan tidak puas dengan apa yang di sampaikan oleh PJ.Bupati dan akan terus berorasi dan menduduki kantor DPRD Kabupaten Merangin sampai permohonan mereka di kabulkan.

Mereka memohon kepada pejabat daerah dalam seleksi rekrutmen PPPK harus dilihat dari lamanya masa kerja atau pengabdian dengan status aktif di tempat dia bekerja dan mengangkat semua honorer yang sudah lama bekerja dan tidak mendahulukan honorer yang baru masa kerjanya.

“Jika memang semua tuntutan yang kami sampaikan tidak ada kepastian atau kejelasan status, kami tenaga honorer dengan gaji Rp.700 ribu ini akan mengadakan mogok kerja ,” demikian tegas para tenaga honorer Kesehatan yang menggelar Aksi

Penulis : Ady Lubis

Sumber Berita : Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang
Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi
Proyek Sumur Bor APBN di Dusun Baru Diduga Tidak Transparan, Warga Pertanyakan Tanpa Papan Informasi
Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan
Ironi Merangin: Jembatan Hampir Ambruk, Warga Terjatuh, Pemerintah Belum Juga Hadir
Proyek Drainase Tanpa Papan Informasi di Kelurahan Mampun Diduga Milik CV Masyarakat Merangin Mandiri: Warga Pertanyakan Transparansi
Memahami SP2DK dari Kacamata Wajib Pajak dan Fiskus
Berita ini 787 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:32 WIB

Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:16 WIB

Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sabtu, 13 Desember 2025 - 06:46 WIB

Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 05:16 WIB

Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan

Jumat, 12 Desember 2025 - 22:12 WIB

Ironi Merangin: Jembatan Hampir Ambruk, Warga Terjatuh, Pemerintah Belum Juga Hadir

Jumat, 12 Desember 2025 - 21:53 WIB

Proyek Drainase Tanpa Papan Informasi di Kelurahan Mampun Diduga Milik CV Masyarakat Merangin Mandiri: Warga Pertanyakan Transparansi

Jumat, 12 Desember 2025 - 17:49 WIB

Memahami SP2DK dari Kacamata Wajib Pajak dan Fiskus

Jumat, 12 Desember 2025 - 13:50 WIB

Jumat Bersih, Pemdes Bersama Warga Gotong Royong Membersihkan Lokasi Objek Wisata

Berita Terbaru

Dr. Firman Tobing

Hukum

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Des 2025 - 15:21 WIB