Hearing Dengan BK DPRD Kampar, GM-PM Desak Usut Tuntas Dugaan Asusila Oknum Dewan.

- Penulis

Senin, 26 Mei 2025 - 15:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hearing BK-DPRD Kampar bersama Gerakan Masyarakat Peduli Moral (GM-PM) Kampar

Hearing BK-DPRD Kampar bersama Gerakan Masyarakat Peduli Moral (GM-PM) Kampar

Suara Utama, Kampar – Kasus dugaan asusila yang menyeret salah satu anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai NasDem terus bergulir. Gerakan Masyarakat Peduli Moral (GM-PM) Kabupaten Kampar, melalui koordinatornya Zulfaimi, menyampaikan pernyataan tegas usai melakukan hearing bersama Badan Kehormatan (BK) DPRD Kampar pada Senin, (26/05/2025).

 

Zulfaimi mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang dilayangkan GM-PM kepada BK DPRD, terkait dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh oknum dewan berinisial P.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Hearing Dengan BK DPRD Kampar, GM-PM Desak Usut Tuntas Dugaan Asusila Oknum Dewan. Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Kami hadir untuk memastikan bahwa lembaga kehormatan DPRD benar-benar menjalankan fungsinya. Dugaan ini tidak bisa dianggap angin lalu, karena menyangkut integritas dan moral pejabat publik,” ujar Zulfaimi.

 

Dalam forum tersebut, GM-PM menyampaikan tiga tuntutan utama kepada BK DPRD Kampar:

 

1. Mendesak BK DPRD Kampar agar segera menindaklanjuti dugaan kasus asusila yang melibatkan anggota DPRD aktif.

 

2. Meminta agar BK segera memanggil korban atau kuasa hukum korban untuk dimintai keterangan secara resmi.

BACA JUGA :  Dugaan Praktik Ilegal Pengolahan Limbah Medis, 4 Karyawan RS Swasta Bethesda Diamankan Polres Nias

 

3. Memberikan tenggat waktu selama 14 hari kerja kepada BK DPRD Kampar untuk menindaklanjuti dan memberikan perkembangan nyata atas kasus ini.

 

GM-PM menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi massa jika tuntutan mereka diabaikan.

 

Hearing tersebut dihadiri oleh empat anggota BK DPRD Kabupaten Kampar, yakni Fahmil, Toni Hidayat, Irwan Sahputra, dan Jordan Saragih.

 

Sementara dari pihak GM-PM Kampar, hadir empat perwakilan, yaitu:

 

1. Zulfaimi (Koordinator)

 

2. Fahri Darmawan

 

3. Muhammad Hasbi

 

4. Febri

 

GM-PM menegaskan, mereka tidak akan tinggal diam jika lembaga legislatif tidak menunjukkan komitmen dalam menjaga marwah dan etika publik.

 

“Jika dalam 14 hari tidak ada progres, kami akan mengambil langkah lebih besar. Ini bukan sekadar soal politik, tapi soal moral,” tegas Zulfaimi.(rls)

Penulis : Joell

Sumber Berita : SUARA UTAMA

Berita Terkait

Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang
Krisis Penegakan Hukum di Indonesia
Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi
Proyek Sumur Bor APBN di Dusun Baru Diduga Tidak Transparan, Warga Pertanyakan Tanpa Papan Informasi
Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan
Ironi Merangin: Jembatan Hampir Ambruk, Warga Terjatuh, Pemerintah Belum Juga Hadir
Proyek Drainase Tanpa Papan Informasi di Kelurahan Mampun Diduga Milik CV Masyarakat Merangin Mandiri: Warga Pertanyakan Transparansi
Berita ini 413 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:32 WIB

Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:21 WIB

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:16 WIB

Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sabtu, 13 Desember 2025 - 06:46 WIB

Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 05:16 WIB

Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan

Jumat, 12 Desember 2025 - 22:12 WIB

Ironi Merangin: Jembatan Hampir Ambruk, Warga Terjatuh, Pemerintah Belum Juga Hadir

Jumat, 12 Desember 2025 - 21:53 WIB

Proyek Drainase Tanpa Papan Informasi di Kelurahan Mampun Diduga Milik CV Masyarakat Merangin Mandiri: Warga Pertanyakan Transparansi

Jumat, 12 Desember 2025 - 18:30 WIB

Pernah Berhadapan dengan Hukum, Eko Wahyu Pramono Kini Aktif di Advokasi Publik

Berita Terbaru

Dr. Firman Tobing

Hukum

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Des 2025 - 15:21 WIB