Sosialisasi Sekolah Lapang Tematik Pertanian di Ikuti Poktan dan Gapoktan  Pajarakan 

- Penulis

Selasa, 22 Juli 2025 - 14:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SUARA UTAMA, Probolinggo – Sosialisasi sekolah lapang tematik pertanian Sub kegiatan pengembangan kelembagaan petani di kecamatan dan desa. DAK non fisik tahun 2025 Balai penyuluhan pertanian (BPP) kecamatan pajarakan Dinas pertanian kabupaten Probolinggo. bertempat di Desa karanggeger kecamatan pajarakan. 22/07/2015.

Acara tersebut di hadiri Forkopimcam Pajarakan, Kepala Desa karanggeger “Bawon Santoso” PPL Pajarakan. Koordinator BPP Pajarakan “Eko Budi Santoso” dan Petugas POPT “Didik Harianto” hadir pula dari  Kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dari seluruh desa yang ada di kecamatan pajarakan.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Sosialisasi Sekolah Lapang Tematik Pertanian di Ikuti Poktan dan Gapoktan  Pajarakan  Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat ditemui team media seusai acara tersebut “Eko Budi Santoso” sebagai koordinator BPP Pajarakan menegaskan perbedaan antara Desa tematik dengan Sekolah lapang tematik pertanian. Ia mengaku salah satu dari team penilai lomba desa tematik.

“Kebetulan saya team penilai juga dalam lomba tematik desa, tematik tanaman hijau. tanaman hijau yang penilai nya dari pemerintah kabupaten Probolinggo. Dalam rangka mensukseskan program Gus Bupati. Dari 335 Desa itu terpilih ada 30 desa. termasuk diantaranya Dua Desa yang ada di pajarakan. yaitu, Desa karanggeger dan karangpranti. “Tegas nya.

Ia juga menegaskan tentang sekolah lapang tematik pertanian yang menurut nya wilayah kecamatan pajarakan di dominasi petani Padi. Ia menyebutnya ada tiga seperempat persen petani padi.

“Berkaitan dengan sekolah lapang tematik pertanian. ya itu tadi kembali kepada komunitas unggulan di kecamatan tersebut. kebetulan di kacamatan pajarakan lebih dominan tanaman padi. ada sekitar Tiga perempat persen tanaman padi nya. Selain tanaman bawang, tembakau dan lain sebagainya. “Tegas nya lagi.

Lebih lanjut “Eko Budi Santoso” menyinggung perang dagang dan menjelaskan Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang sudah di tetapkan oleh pemerintah ketika nantinya petani padi panen.

BACA JUGA :  Ketua Paguyuban PKDI Tekankan Tegak Lurus, Pakopak Mendukung Visi dan Misi PKDI Kabupaten Probolinggo 

“Namanya perang dagang itu memang sudah lama ya. pemerintah itu mengupayakan masyarakat nya makmur, makanya HPP yang Rp 6500, kalau menurut petani ini sudah lumayan mahal harga yang dari pemerintah. Ternyata pedagang lebih dari harga itu, Tujuan pedagang mencari barang kepada petani. ya otomatis petani kan mencari yang lebih mahal. “Jelas nya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan Nominal Harga pembelian pemerintah (HPP) Gabah. menurut nya Harga Rp. 6500 per Kg itu adalah mahal. Ia juga yakin, nanti nya pedagang akan mengikuti harga yang sudah di tetapkan.

“Tapi perlu di ingat juga, yang namanya pedagang, jika nanti barang sudah banyak yang terserap oleh pemerintah, ujung ujungnya nanti pedagang akan memperbaiki harga juga, dan mengikuti HPP dari pemerintah. Selama pemerintah komitmen dengan harga Rp. 6500. ya, aman lah, pedagang tidak bisa main main. “Ujar nya.

Koordinator BPP Pajarakan berharap kepada seluruh petani padi menjual nya kepada pemerintah tidak terpengaruh dengan iming iming harga lebih tinggi di karenakan nanti nya akan berdampak langsung kepada masyarakat saat membeli beras.

“Dengan harga yang lebih tinggi dari HPP akan berdampak kepada masyarakat, apa dampak nya, ya harga beras ke petani sekarang Rp. 13000 belum lagi sampai ke pedagang dan seterusnya. Jadi kami, mengedukasi masyarakat, agar menjual barang melalui Bulog sehingga HPP dari pemerintah ini dapat di laksanakan di tingkat bawah. jangan petani kita di iming imingi dengan harga yang tinggi. “Imbuh nya.

Penulis : Ali Misno

Berita Terkait

Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan
Krisis Penegakan Hukum di Indonesia
Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Kaleidoskop 2025: Bukan Sekadar Bencana Alam, tetapi Bencana Tata Kelola
Pernah Berhadapan dengan Hukum, Eko Wahyu Pramono Kini Aktif di Advokasi Publik
Memahami SP2DK dari Kacamata Wajib Pajak dan Fiskus
Moekajat Fun Camp 2025 #1 Sukses Digelar, Pererat Kebersamaan Keluarga Lintas Generasi
FES 2025 Dorong Kolaborasi Positif Generasi Muda Lewat Sport, Expo, dan SEKSOS
Berita ini 38 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 22:45 WIB

Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:21 WIB

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:11 WIB

Kaleidoskop 2025: Bukan Sekadar Bencana Alam, tetapi Bencana Tata Kelola

Jumat, 12 Desember 2025 - 18:30 WIB

Pernah Berhadapan dengan Hukum, Eko Wahyu Pramono Kini Aktif di Advokasi Publik

Jumat, 12 Desember 2025 - 17:49 WIB

Memahami SP2DK dari Kacamata Wajib Pajak dan Fiskus

Jumat, 12 Desember 2025 - 17:13 WIB

Moekajat Fun Camp 2025 #1 Sukses Digelar, Pererat Kebersamaan Keluarga Lintas Generasi

Jumat, 12 Desember 2025 - 16:54 WIB

FES 2025 Dorong Kolaborasi Positif Generasi Muda Lewat Sport, Expo, dan SEKSOS

Jumat, 12 Desember 2025 - 14:25 WIB

Oknum BRI Unit Banyuanyar Bungkam, Diduga Tidak Profesional Karepe Dewe

Berita Terbaru

Gambar Kegiatan Jambore Pos Yandu Kabupaten Subang 2025 – Sabtu, 13/12/2025.

Berita Utama

Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan

Sabtu, 13 Des 2025 - 22:45 WIB

Dr. Firman Tobing

Hukum

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Des 2025 - 15:21 WIB