SUARA UTAMA,Merangin – Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir, seolah memiliki “langganan tetap” dalam urusan pekerjaan proyek. Nama Aris Kurniawan kembali muncul sebagai pelaksana sejumlah kegiatan pada tahun anggaran 2025, meski rekam jejak pekerjaannya pada 2024 lalu dinilai warga jauh dari kata memuaskan.
Alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka ruang bagi pelaksana lain yang lebih profesional, pemerintah kelurahan justru kembali menggandeng Ormas Masyarakat Merangin Mandiri milik Aris Kurniawan. Keputusan ini sontak memantik sindiran publik: apakah di Kelurahan Mampun tidak ada pilihan lain, atau memang sengaja tidak ingin memilih yang lain?
Puncaknya, proyek drainase yang kini tengah dikerjakan tanpa papan informasi proyek seakan menjadi simbol keterbukaan yang sengaja dihilangkan. Padahal, papan proyek bukan sekadar formalitas, melainkan alat kontrol publik terhadap uang negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah warga menilai, pekerjaan yang dikerjakan Aris Kurniawan pada tahun 2024 lalu menyisakan banyak catatan, mulai dari kualitas hingga pelaksanaan. Namun anehnya, catatan tersebut tampak tidak pernah benar-benar dibaca, apalagi dijadikan bahan evaluasi.
“Kalau tahun lalu saja banyak yang tidak beres, kok sekarang masih dia lagi? Ini bukan soal suka atau tidak, tapi soal logika,” ujar seorang warga dengan nada getir.
Publik pun mulai menyindir: apakah buruknya hasil kerja bukan masalah, selama pelaksana masih ‘dekat’ dengan pengambil kebijakan?
Tidak dipasangnya papan informasi proyek justru semakin mempertebal kecurigaan. Tanpa keterangan anggaran, sumber dana, dan pelaksana, proyek ini terkesan lebih nyaman bekerja dalam sunyi, jauh dari sorotan masyarakat.
Kondisi tersebut membuat dugaan kongkalikong antara pelaksana dan pihak kelurahan kian menguat di tengah masyarakat. Apalagi, pola penunjukan pelaksana yang sama terus berulang, seolah sudah menjadi kebiasaan yang tak perlu dipertanyakan lagi.
“Kalau semuanya jelas, kenapa harus ditutup-tutupi? Kalau tidak ada apa-apa, papan proyek itu justru harus dipasang paling depan,” sindir warga lainnya.
Sikap Kelurahan Mampun dinilai publik lebih piawai mempertahankan orang lama ketimbang memperbaiki sistem. Ketika kritik muncul, yang terjadi bukan pembenahan, melainkan pengulangan pola lama dengan wajah yang sama.
Bagi masyarakat, kondisi ini bukan lagi sekadar persoalan teknis pembangunan, melainkan soal keberpihakan dan integritas pengelolaan anggaran. Transparansi yang seharusnya menjadi prinsip dasar justru terlihat seperti beban yang ingin dihindari.
Tak sedikit warga yang mulai melontarkan sindiran pedas: apakah proyek di Kelurahan Mampun dikelola oleh pemerintah, atau sudah seperti halaman belakang yang hanya boleh dimasuki nama-nama tertentu?
Pertanyaan ini wajar muncul ketika pelaksana yang sama terus mendapat pekerjaan, papan informasi tak kunjung dipasang, dan evaluasi hasil kerja seolah tak pernah benar-benar ada.
Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu penjelasan terbuka dari pihak Kelurahan Mampun, terutama terkait alasan tetap digunakannya Aris Kurniawan sebagai pelaksana proyek, meski rekam jejak sebelumnya menuai kritik.
Satu hal yang pasti, ketika transparansi ditinggalkan, kecurigaan akan selalu datang menggantikan. Dan di Kelurahan Mampun, kecurigaan itu kini tumbuh subur di tengah proyek yang bekerja tanpa papan nama.
Penulis : Ady Lubis
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
