๐— ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ธ๐—ฎ๐—บ 20 Hari di Lapas Kelas II A Bengkulu Tersangka diduga terlibat dalam Kasus manipulasi Neraca keuangan PT Pos Indonesia

- Publisher

Rabu, 29 Oktober 2025 - 06:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, Bengkulu – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu memastikan berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di PT Pos Indonesia Cabang Bengkulu hampir rampung. Saat ini, berkas perkara tersebut telah masuk tahap satu atau proses pelimpahan ke jaksa peneliti. โ€œUntuk kasus Pos itu sudah tahap 1 dan akan segera rampung,โ€ ungkap Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH, Senin 27 Oktober 2025.

Danang menjelaskan, untuk jumlah pasti kerugian negara dalam kasus korupsi PT Pos Bengkulu belum dapat disampaikan. Nilai kerugian baru akan diungkap pada perkembangan penyidikan berikutnya.
โ€œKalau kerugian negara masih kami lihat, dan akan kami sampaikan pada press release berikutnya,โ€ jelasnya.

BACA JUGA :  Polsek Manggala Berhasil Amankan Pelaku Penganiayaan Ojol Maxim Bersajam Busur Panah

Sementara itu, Kuasa Hukum tersangka, Ferdiansyah, SH, ST, menyatakan pihaknya masih mempelajari sejauh mana keterlibatan kliennya dalam perkara tersebut. Ia menegaskan, semua masih sebatas dugaan hingga proses pembuktian di persidangan nanti. โ€œKami masih mempelajari kasus ini, dan akan bersiap melakukan pembelaan para tersangka di tahap pembuktian di persidangan,โ€ tutup Ferdiansyah.

Diketahui, dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana BUMN PT Pos Indonesia itu ditetapkan pada 12 Agustus 2025. Keduanya ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas II A Bengkulu. Kedua tersangka diduga terlibat dalam manipulasi neraca keuangan PT Pos. Jaksa menjerat keduanya dengan Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP.

Kasus ini berawal dari laporan resmi PT Pos Indonesia kepada Kejati Bengkulu, yang menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Setelah dilakukan penyelidikan dan penggeledahan, penyidik mengamankan ratusan berkas dokumen keuangan yang diduga terkait tindak pidana korupsi tersebut.

BACA JUGA :  Hukum yang Mandiri Menuju Ekonomi yang Berdikari

Berdasarkan hasil sementara penyidikan, dugaan penyimpangan mencakup sejumlah transaksi dan pembayaran yang berkaitan dengan dana pensiunan serta administrasi keuangan internal perusahaan. Kasus ini kini menunggu hasil penelitian berkas sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.

๐—ฃ๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐—น๐—ถ๐˜€ : Munawar khalik
๐—ฆ๐˜‚๐—บ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฎ: Rakyat Bengkulu.

Penulis : munawar khalik

Sumber Berita: Rakyat Bengkulu

Berita Terkait

Tim Investigasi HAM Soroti Penanganan Kasus Kembru Berdarah oleh Komnas HAM
Pemerintah Desa Bontolempangan Dorong Solusi Komprehensif Atasi Dampak Tambang
Aktivitas Tambang Diduga Tak Berizin di Karst Bontolempangan Terus Berjalan
Kepolisian Resor (Polres) Berau bersama tim gabungan lintas instansi, Sidak terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
LSM GARDA 08 Desak Pemkot Makassar Tak Tebang Pilih: Dugaan Peternakan Babi Ilegal di Panaikang Jadi Sorotan, Warga Tuntut Ketegasan
Dugaan Mafia Solar di SPBU Hertasning Jadi Sorotan Warga
SPBU Kalaserenna Diserbu Mobil Siluman, Warga Desak Polisi Turun Tangan
Warga Soppeng Laporkan Dugaan Penipuan Online Skema Segitiga, Kerugian Capai Rp30 Juta
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 20:21 WIB

Tim Investigasi HAM Soroti Penanganan Kasus Kembru Berdarah oleh Komnas HAM

Selasa, 23 Juni 2026 - 10:51 WIB

Pemerintah Desa Bontolempangan Dorong Solusi Komprehensif Atasi Dampak Tambang

Selasa, 23 Juni 2026 - 06:57 WIB

Aktivitas Tambang Diduga Tak Berizin di Karst Bontolempangan Terus Berjalan

Senin, 22 Juni 2026 - 19:07 WIB

Kepolisian Resor (Polres) Berau bersama tim gabungan lintas instansi, Sidak terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Senin, 22 Juni 2026 - 11:46 WIB

LSM GARDA 08 Desak Pemkot Makassar Tak Tebang Pilih: Dugaan Peternakan Babi Ilegal di Panaikang Jadi Sorotan, Warga Tuntut Ketegasan

Berita Terbaru