Tim Investigasi HAM Soroti Penanganan Kasus Kembru Berdarah oleh Komnas HAM

SUARA UTAMA, Jakarta– Tim Investigasi HAM bersama Mahasiswa Puncak Se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap terkait penanganan kasus yang mereka sebut sebagai peristiwa “Kembru Berdarah” yang terjadi di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta, Selasa (23/6/2026), sebagai bentuk evaluasi terhadap proses penyelidikan yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI.

 

Dalam keterangannya, Tim Investigasi HAM menjelaskan bahwa rangkaian advokasi kasus tersebut diawali dengan aksi nasional serentak pada 27 April 2026 yang digelar di delapan kota di Indonesia. Aksi tersebut melibatkan mahasiswa asal Puncak dan sejumlah aktivis HAM dengan salah satu titik utama di Kantor Komnas HAM RI di Jakarta.

 

Menurut mereka, aksi tersebut direspons oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM yang menerima laporan resmi terkait dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. Sehari setelah laporan diterima, tim Komnas HAM bersama perwakilan Papua disebut turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan.

 

Perjalanan investigasi dilanjutkan menuju Kabupaten Puncak Jaya sebelum tim bergerak ke Kampung Tenoti pada 29 April 2026 menggunakan dua unit kendaraan. Setibanya di lokasi sekitar pukul 15.15 WIT, tim melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan berbagai temuan lapangan.

 

Tim Investigasi HAM mengklaim menemukan sejumlah bukti fisik di lokasi, di antaranya jejak kaki yang diduga milik personel TNI Satgas Habema, bekas ledakan pada atap honai, selongsong peluru, serpihan granat, serta jenazah korban. Selain itu, tim juga melakukan pengukuran jarak penembakan dan mengambil keterangan dari sejumlah warga yang selamat dari peristiwa tersebut.

 

Mereka juga menyebut bahwa Komnas HAM telah memanggil sejumlah pihak, termasuk Pangdam Papua dan jajaran kepolisian di Papua Tengah, guna dimintai keterangan terkait peristiwa yang terjadi.

 

Berdasarkan hasil investigasi lapangan tersebut, Tim Investigasi HAM menilai alat bukti yang ditemukan telah memenuhi unsur yang cukup untuk dilakukan pendalaman hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Soroti Rekomendasi Komnas HAM

Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak Se-Indonesia turut menyoroti Surat Rekomendasi Komnas HAM RI Nomor 513/PM.00/R/VI/2026 yang diterbitkan pada 17 Juni 2026 dan dilimpahkan kepada Polri serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

 

Mereka menilai terdapat sejumlah fakta penting yang tidak tercantum dalam dokumen tersebut. Salah satunya adalah informasi mengenai seorang perempuan bernama Mondokmbri Walia (48) yang dilaporkan hilang sejak operasi militer berlangsung dan hingga kini belum ditemukan.

 

Selain itu, mereka juga mempertanyakan perbedaan data jumlah warga yang mengungsi akibat peristiwa tersebut. Tim Investigasi mengklaim jumlah pengungsi mencapai 12.620 jiwa berdasarkan data yang mereka himpun dari berbagai sumber, termasuk data kependudukan daerah, sedangkan dalam rekomendasi Komnas HAM disebutkan sebanyak 1.546 jiwa.

 

Perbedaan data tersebut dinilai berpotensi memengaruhi pemenuhan hak-hak warga terdampak, termasuk bantuan kemanusiaan dan perlindungan hukum bagi para pengungsi.

 

Tim Investigasi juga mengkritik narasi yang digunakan dalam laporan rekomendasi tersebut. Mereka menilai terdapat penggambaran kronologi yang berbeda dengan fakta lapangan yang mereka temukan, terutama terkait penyebab terjadinya operasi militer di wilayah tersebut.

 

Dugaan Perlambatan Proses Penyelidikan

Dalam pernyataannya, Tim Investigasi HAM menilai terdapat indikasi perlambatan dalam proses penanganan kasus. Mereka menyoroti rentang waktu antara kejadian yang terjadi pada 14 April 2026 dengan pelaksanaan olah TKP yang baru dilakukan pada 29 April 2026.

 

Menurut mereka, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai status hukum peristiwa tersebut, apakah akan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM biasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

 

Mereka berpendapat bahwa ketidakjelasan status hukum tersebut berpotensi menghambat proses penegakan hukum dan pemulihan hak-hak korban.

 

Dampak Hukum yang Dinilai Serius

Tim Investigasi HAM menyebut terdapat sejumlah dampak hukum yang muncul akibat perbedaan data dan belum adanya penetapan status hukum kasus tersebut.

 

Pertama, mereka menilai terdapat potensi pelemahan status hukum perkara apabila tidak diproses dalam kerangka pelanggaran HAM berat.

 

Kedua, tidak dicantumkannya informasi mengenai korban yang dilaporkan hilang dinilai dapat memengaruhi proses pencarian kebenaran dan pemenuhan hak korban atas keadilan.

 

Ketiga, perbedaan data pengungsi dianggap berpotensi berdampak pada pemenuhan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak.

 

Keempat, mereka menilai narasi yang berkembang mengenai peristiwa tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

 

Sampaikan Enam Tuntutan

Sebagai tindak lanjut, Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak Se-Indonesia menyampaikan enam poin tuntutan. Mereka menolak rekomendasi Komnas HAM yang telah diterbitkan karena dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan fakta lapangan.

 

Mereka juga mendesak Komnas HAM melakukan revisi terhadap kronologi dan basis data korban, termasuk memasukkan data korban hilang serta memperbarui jumlah pengungsi berdasarkan data yang mereka miliki.

 

Selain itu, mereka meminta Komnas HAM segera menetapkan peristiwa “Kembru Berdarah” sebagai pelanggaran HAM berat sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000.

 

Tim Investigasi turut mendesak Panglima TNI dan Pangdam Papua untuk menghentikan operasi militer dan menarik Satgas Habema dari wilayah Kabupaten Puncak guna mencegah bertambahnya dampak kemanusiaan terhadap warga sipil.

 

Mereka juga meminta pertanggungjawaban hukum secara transparan terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan operasi tersebut.

 

Di akhir pernyataannya, Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak Se-Indonesia mengajak mahasiswa Papua, aktivis kemanusiaan, serta berbagai lembaga nasional maupun internasional untuk terus mengawal proses penanganan kasus tersebut hingga tercapainya keadilan bagi para korban dan masyarakat terdampak di Kabupaten Puncak.

 

Catatan Redaksi: Seluruh isi berita ini merupakan rangkuman pernyataan resmi Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak Se-Indonesia. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Komnas HAM RI maupun pihak TNI terkait sejumlah tudingan yang disampaikan dalam pernyataan tersebut.