instagram youtube tiktok
logo✖

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif Rakor Berlangsung Khidmat, Persiapan HUT ke-22 Kabupaten Lebong Dimatangkan Pekerjaan Proyek 2025 Jadi Sorot Publik, Pengawasan Yang Lemah Dari Komisi III DPRD Pentas “Harmoni Budaya Nusantara” Mempersatukan Keragaman Lewat Seni dan Budaya Tionghoa – Indonesia Longsor Menutup Akses Jalan di Sariwangi, Kemacetan Mencapai 2 Kilometer

Topik kepatuhan wajib pajak

ilustrasi Sosok Dewi Keadilan (Lady Justice) menggambarkan penegakan hukum yang tegas namun berimbang dalam kebijakan gijzeling atau penyanderaan pajak. Pemerintah menegaskan langkah ini sebagai upaya hukum terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ekonomi

Gijzeling, Langkah Tegas Pemerintah untuk Penunggak Pajak

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Jumat, 31 Oktober 2025 - 11:29 WIB

Jumat, 31 Oktober 2025 - 11:29 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 31 Oktober 2025 – Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta pengeluaran negara. Namun,…

Eko Wahyu Pramono, S.Ak anggota Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) sekaligus pemegang Izin Kuasa Hukum (IKH) Pajak menegaskan pentingnya penerapan prinsip “substance over form” dalam sistem perpajakan nasional. Menurutnya, pajak harus menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar kewajiban administratif.

Berita Utama

Eko Wahyu Pramono: Pajak Harus Jadi Alat Keadilan, Bukan Sekadar Kewajiban

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Selasa, 28 Oktober 2025 - 10:28 WIB

Selasa, 28 Oktober 2025 - 10:28 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 28 Oktober 2025 — Pajak tidak hanya soal angka dan peraturan, melainkan juga tentang keadilan sosial serta keberpihakan negara kepada…

Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, mengimbau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar berhati-hati dalam menerapkan metode benchmarking industri dalam pemeriksaan pajak. Ia menekankan pentingnya transparansi, konteks bisnis, dan dialog terbuka antara fiskus dan wajib pajak untuk menjaga keadilan dan kepatuhan sukarela dalam sistem perpajakan nasional.

Berita Utama

Yulianto Kiswocahyono Minta DJP Hati-hati Terapkan Benchmarking Industri dalam Pemeriksaan Pajak

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Senin, 20 Oktober 2025 - 10:27 WIB

Senin, 20 Oktober 2025 - 10:27 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 22 Oktober 2025 — Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Yulianto Kiswocahyono,…

Ilustrasi kesiapan sistem Coretax sebagai wajah baru administrasi pajak.

Berita Utama

DJP Masif Gelar Edukasi Pengisian SPT via Coretax, Praktisi Ingatkan Kesiapan Sistem

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Jumat, 3 Oktober 2025 - 13:31 WIB

Jumat, 3 Oktober 2025 - 13:31 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 3 Oktober 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin intensif menggelar edukasi terkait pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Coretax,…

Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP menegaskan bahwa pajak harus ditegakkan secara adil dan konsisten. Menurutnya, menakut-nakuti wajib pajak justru akan menurunkan kepercayaan publik. Kepatuhan akan tumbuh bila ada rasa keadilan serta transparansi dalam penggunaan penerimaan negara.

Bisnis

Yulianto Kiswocahyono: Pajak Butuh Kepastian Hukum, Bukan Tekanan

Bisnis | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 24 September 2025 - 09:13 WIB

Rabu, 24 September 2025 - 09:13 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 24 September 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak boleh ditempuh dengan cara menekan…

Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, konsultan pajak senior sekaligus pengurus KADIN Jawa Timur, saat memberikan pernyataan terkait penolakan wacana Tax Amnesty Jilid III di Surabaya. Ia menegaskan bahwa pengampunan pajak berulang justru menghilangkan efek jera dan merugikan wajib pajak yang sudah patuh.

Ekonomi

Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty Jilid III, Mengingatkan Risiko Kerusakan Kepatuhan Pajak

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Senin, 22 September 2025 - 09:12 WIB

Senin, 22 September 2025 - 09:12 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 22 September 2025 – Wacana Tax Amnesty Jilid III kembali mencuat di tengah tekanan penerimaan negara. Namun, Menteri Keuangan Purbaya…

utipan Eko Wahyu Pramono, anggota IWPI, yang menekankan kewajiban membayar pajak serta pentingnya asas keadilan dalam pemungutannya.

Ekonomi

Eko Wahyu Pramono: Pemerintah Tepat Tidak Menambah Beban Pajak 2026

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Minggu, 7 September 2025 - 19:12 WIB

Minggu, 7 September 2025 - 19:12 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 7 September 2025 – Anggota Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Eko Wahyu Pramono, menilai keputusan pemerintah untuk tidak mengenakan pajak…

Yulianto Kiswocahyono, Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Jatim, mengkritisi alokasi anggaran dan risiko penerimaan pajak 2026.

Ekonomi

Yulianto Kiswocahyono Ingatkan Risiko Jika Penerimaan Pajak 2026 Tak Capai Target

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Sabtu, 6 September 2025 - 20:13 WIB

Sabtu, 6 September 2025 - 20:13 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 6 September 2025 – Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun pada 2026, atau tumbuh 13,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya….