Kepastian Hukum Arsip - Suara Utama ID

Topik Kepastian Hukum

Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP di depan Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya

Berita Utama

Penulis Tak Lagi Dibebani Administrasi Pajak? Kemenekraf Mulai Lakukan Pembenahan

Selasa, 2 Desember 2025 - 14:11 WIB

SUARA UTAMA — Surabaya, 2 Desember 2025 — Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) tengah mempercepat proses rekonstruksi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas royalti…

Ilustrasi Spirit Fiskal dan Etika Penegakan Pajak menampilkan sosok bergaya klasik yang melambangkan kebijaksanaan dan keadilan

Berita Utama

Spirit Fiskal dan Etika Penegakan Pajak

Selasa, 11 November 2025 - 16:43 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 11 November 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerukan agar seluruh aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap bersemangat mengejar…

Ilustrasi perdebatan filsafat klasik menggambarkan dialektika antara hukum dan keadilan merefleksikan ambiguitas konsep “menguji kepatuhan” dalam pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 12A PMK 15/2025.

Berita Utama

Ambiguitas Konsep ‘Menguji Kepatuhan’ dalam Pemeriksaan Pajak: Kritik terhadap Pasal 12A PMK 15/2025

Sabtu, 8 November 2025 - 13:03 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 8 November 2025 Kebijakan terbaru Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 menuai perhatian dari kalangan…

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP Konsultan pajak senior sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jawa Timur. Yulianto menilai pendekatan cooperative compliance yang disiapkan DJP akan memperkuat kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas pajak, serta mendorong transparansi dan pembinaan berkelanjutan di bidang perpajakan.

Berita Utama

DJP Siapkan Skema Cooperative Compliance untuk Wajib Pajak Besar Mulai Tahun Depan

Rabu, 5 November 2025 - 09:26 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 5 November 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan terobosan baru dalam strategi pengawasan terhadap wajib pajak…

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP praktisi pajak dan hukum menegaskan bahwa prinsip lex favor reo tidak boleh dipandang sekadar norma pidana, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak warga negara di hadapan hukum.

Berita Utama

Asas Lex Favor Reo Belum Diakomodasi dalam RUU Pelaksanaan Pidana Mati

Selasa, 4 November 2025 - 12:30 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 4 November 2025 — Sejumlah pakar hukum menilai Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (RUU Pelaksanaan Pidana Mati)…

Cuplikan materi “Klasifikasi Pajak Usaha Kos: PBJT Daerah atau PPh Pusat?” karya Yulianto Kiswocahyono, SE, SH, BKP. Gambar ini menggambarkan fokus pembahasan tentang dualisme kewenangan antara pajak pusat dan pajak daerah terhadap usaha kos-kosan. Materi menjelaskan dasar hukum, klasifikasi layanan, serta dampak kebijakan pajak terhadap kepatuhan dan beban usaha pemilik kos.

Bisnis

Diskusi 31 Oktober 2025 Bahas Tumpang Tindih Pajak Daerah dan Pusat pada Usaha Kos-Kosan

Sabtu, 1 November 2025 - 14:03 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 1 November 2025 – Sebagaimana dibahas dalam diskusi pada tanggal 31 Oktober 2025 tentang “Klasifikasi Pajak Usaha Kos”, para pelaku…

Ilustrasi konsep hukum klasik: seorang orator Romawi menjelaskan asas “Lex Specialis Derogat Lex Generali” di hadapan para murid hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Berita Utama

Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali

Rabu, 29 Oktober 2025 - 14:54 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 29 Oktober 2025 – Dalam sistem hukum Indonesia, asas lex specialis derogat lex generali menjadi salah satu prinsip fundamental yang…

Ilustrasi suasana forum perdebatan hukum di era Romawi kuno yang menggambarkan lahirnya asas Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti.

Berita Utama

Makna Asas “Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti” dalam Penegakan Hukum Indonesia

Selasa, 28 Oktober 2025 - 16:24 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 28 Oktober 2025 – Asas Ignorantia excusatur non juris sed facti tengah menjadi sorotan di kalangan praktisi dan akademisi hukum…

Ilustrasi infografis bertema “Prinsip Substance Over Form!” menampilkan patung Dewi Keadilan (Lady Justice) sebagai simbol penegakan hukum yang adil dan berimbang, berdampingan dengan foto Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur.

Ekonomi

Pakar Pajak Dorong Pedoman Jelas dalam Penerapan Prinsip Substance Over Form

Senin, 27 Oktober 2025 - 10:16 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 27 Oktober 2025 – Konsultan pajak senior sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (KADIN)…

Ilustrasi Hukum yang berlaku di Indonesia memiliki akar panjang dari tradisi hukum Eropa kontinental

Hukum

Jejak Civil Law: Dari Prancis ke Belanda, Menjadi Fondasi Sistem Hukum Indonesia

Hukum | Nasional | Opini | Politik | Selasa, 21 Oktober 2025 - 08:24 WIB

Selasa, 21 Oktober 2025 - 08:24 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 21 Oktober 2025 – Sistem hukum yang digunakan Indonesia saat ini memiliki akar panjang dari tradisi hukum Eropa kontinental. Dikenal…

Ilustrasi seorang lawyer menyampaikan pembelaan di hadapan majelis hakim dalam sidang perkara pidana.

Berita Utama

Dilema Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Jumat, 10 Oktober 2025 - 09:01 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 10 Oktober 2025 — Konsep restorative justice atau keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia terus menjadi sorotan publik. Sistem…

ilustrasi simbol keadilan dengan sosok wanita yang mengenakan penutup mata dan memegang neraca, mencerminkan tema ketidakadilan yang sering terjadi. Dihiasi dengan nuansa dramatis, gambar ini menyampaikan pesan mendalam tentang keadilan yang terkadang tidak objektif.

Hukum

Asas Preferensi Hukum Jadi Kompas Penegakan Aturan di Indonesia

Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 1 Oktober 2025 - 15:36 WIB

Rabu, 1 Oktober 2025 - 15:36 WIB

SUARA UTAMA – Jakarta, 01 Oktober 2025 – Di tengah kompleksitas peraturan di Indonesia yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, benturan antaraturan hukum kerap tidak…

Topik Kepastian Hukum

Penulis Tak Lagi Dibebani Administrasi Pajak? Kemenekraf Mulai Lakukan Pembenahan

Spirit Fiskal dan Etika Penegakan Pajak

Ambiguitas Konsep ‘Menguji Kepatuhan’ dalam Pemeriksaan Pajak: Kritik terhadap Pasal 12A PMK 15/2025

DJP Siapkan Skema Cooperative Compliance untuk Wajib Pajak Besar Mulai Tahun Depan

Asas Lex Favor Reo Belum Diakomodasi dalam RUU Pelaksanaan Pidana Mati

Diskusi 31 Oktober 2025 Bahas Tumpang Tindih Pajak Daerah dan Pusat pada Usaha Kos-Kosan

Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali

Makna Asas “Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti” dalam Penegakan Hukum Indonesia

Pakar Pajak Dorong Pedoman Jelas dalam Penerapan Prinsip Substance Over Form

Jejak Civil Law: Dari Prancis ke Belanda, Menjadi Fondasi Sistem Hukum Indonesia

Dilema Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Asas Preferensi Hukum Jadi Kompas Penegakan Aturan di Indonesia

Trending

Nasional

Artikel