Sosialisasi Perundang – undangan DPRD Kabupaten Gresik masalah sampah, BPJS, dan Tenaga kerja 2023

- Writer

Sabtu, 5 Agustus 2023 - 11:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Ibu Hj.Komsatun sedang menyampaikan peraturan perundang-undangan 
Kabupaten Gresik

DPRD Ibu Hj.Komsatun sedang menyampaikan peraturan perundang-undangan Kabupaten Gresik

SUARA UTAMA, Gresik – Memasuki pertengahan tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik ibu Hj.Komsatun, S.Sos turun ke masyarakat melakukan sosialisasi perda. Pada sosialisasi tahap 2023 ini, wakil rakyat menyampaikan beberapa isu terkait kemiskinan dan sampah.

Kedua isu tersebut telah dibahas ditingkat kabupaten untuk mencari solusi terbaik, karena tingkat kemiskinan kabupaten gresik masuk tingkat ke dua di provinsi jawa timur sedamgkan terkait masalah sampah pemerintah kabupaten gresik telah tempat pembuangan akhir sampah salah satunya di daerah kecamatan kedamean.

Maka untuk mendukung langkah pemerintah di perlukanlan aturan perundang yang mengatur sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan kedepannya, dan diharapkan DPRD Kabupaten Gresik untuk melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat dan stakeholder ditingkat bawah merupakan kewajiban legislasi.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Sosialisasi Perundang - undangan DPRD Kabupaten Gresik masalah sampah, BPJS, dan Tenaga kerja 2023 Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anggota DPRD Gresik dapil Balongpanggang-Benjeng salah satunya yaitu ibu Komsatun,S.Sos dalam acara Sosisalisai Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Gresik tersebut di Depot Cokro Jln Kalipang Kecamatan Balongpanggang pada Ahad (30/7/2023).

Menurut beliau DPRD Gresik Dapil Balongpanggang – Benjeng ini, adapun peraturan perundang undangan Tahap VI Tahun 2023, yang disosialisasikan yaitu Perda No. 14 Tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perda no. 3 Tahun 2021 tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Pertama, terkait Perda No. 14 Tahun 2019 yang mana upaya pemerintah Kabupaten Gresik dalam percepatan pengentasan atau penanggulangan kemiskinan, salah satu diantaranya perekrutan pekerja lokal di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Gresik.

” Sesuai aturan dan kesepakatan pemerintah dan para pengusaha dimana komposisi penyerapan pekerja lokal dan luar daerah adalah 60 banding 40. Dimana 60 persen pekerja lokal Gresik dan 40 persennya pekerja luar daerah,” pungkasnya.

Adapun bidang kesehatan, terkait BPJS baik kesehatan serta sistem pelayanan kesehatan berupa UHC diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jika ada kesulitan bisa menghubungi beliau.

BACA JUGA :  Kuliah Gratis: Pelajar Indonesia Gapai Beasiswa di Kolej Universiti Islam Perlis-Malaysia

” oleh sebab itu upaya pemerintah daerah ini merunut aturan pemerintah pusat dalam rangka mengurangi penggunaan sampah plastik yang bisa di daur ulang atau sekali pakai di masyarakat. Sehingga diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang kian meningkat dan mengganggu kualitas lingkungan hidup,” pungkas Hj.Komsatun.

Dengan adanya Perda No. 3 Tahun 2021 menjadi dasar Pemkab Gresik untuk melarang penggunaan kantong plastik di toko modern seperti indomart dan alfamart sekaligus perkantoran di seluruh kota Santri, agar tidak terjadi pencemaran udara dan kerusakan tanah dilingkungan masyarakat.

Turut hadir juga Muhammad Amri, S.SiT selaku Camat Balongpanggang juga menjelaskan bahwa terkait perda no. 3 tahun 2021 tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dimana perda ini menindaklanjuti peraturan perundangan dari pemerintah pusat dan sewaktu – waktu bisa ada perubahan.

Beliau juga menjelaskan perihal kemiskinan kabupaten gresik sangat luar biasa, hal itu terjadi ketika masyarakat mengalami kesulitan perihal pembayaran kesehatan di angka Rp.500.000 sekian itu sudah dikatakan masuk kategori indeks Miskin.

“Maka perlunya pengurangan penanganan kemiskinan, lanjutnya pemerintahan Gresik yang di nahkodai Gus Yani melalui Nawa Karsa telah membuat perda terkait komposisi penyerapan tenaga kerja lokal dan luar daerah di perusahaan-perusahaan di Gresik. Diharapkan peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap.”/katanya.

Semoga Program Gus Yani yang tercantum dalam Nawa Karsa bisa terlaksana karena itu salah satu upaya dan kerja nyata untuk menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dan ini menjadi tugas tambahan DPRD untuk mengaawal program tersebut agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. //Sulaiman,S.Pd

Berita Terkait

Bupati Intan Jaya Launching Penerbangan Perdana Subsidi Jasa Angkutan Udara 2025
Bupati Subang Hadiri Laga Final ASN Subang Soccer Festival 2025
Polemik Mutasi Letjen TNI Kunto: Benarkah Kubu Jokowi Masih Pegang Kendali?
LSM LIRA DPD Kabupaten Lumajang Gelar Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Rutin Bulanan
Pimpinan Muhammadiyah Bersama Warga Bangun Rumah Sederhana untuk Hendri Warga Tulang Bawang
“Macan Ngegol”: Simbol Semangat dan Kecantikan Ibu-Ibu Sumbergamol
Kebersamaan dan Kepedulian dalam Khitanan Massal Saba Desa
Reformasi Pendidikan Jadi Sorotan, Bupati Subang Lantik Dewan Pendidikan Baru
Berita ini 59 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 5 Mei 2025 - 11:53 WIB

Bupati Intan Jaya Launching Penerbangan Perdana Subsidi Jasa Angkutan Udara 2025

Senin, 5 Mei 2025 - 10:40 WIB

Bupati Subang Hadiri Laga Final ASN Subang Soccer Festival 2025

Minggu, 4 Mei 2025 - 16:32 WIB

Polemik Mutasi Letjen TNI Kunto: Benarkah Kubu Jokowi Masih Pegang Kendali?

Minggu, 4 Mei 2025 - 13:39 WIB

LSM LIRA DPD Kabupaten Lumajang Gelar Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Rutin Bulanan

Sabtu, 3 Mei 2025 - 20:54 WIB

Pimpinan Muhammadiyah Bersama Warga Bangun Rumah Sederhana untuk Hendri Warga Tulang Bawang

Sabtu, 3 Mei 2025 - 18:14 WIB

“Macan Ngegol”: Simbol Semangat dan Kecantikan Ibu-Ibu Sumbergamol

Sabtu, 3 Mei 2025 - 00:02 WIB

Kebersamaan dan Kepedulian dalam Khitanan Massal Saba Desa

Jumat, 2 Mei 2025 - 23:11 WIB

Reformasi Pendidikan Jadi Sorotan, Bupati Subang Lantik Dewan Pendidikan Baru

Berita Terbaru

Nafian Faiz. Dok Pribadi. (suarautama.id)

Opini

Camp Militer untuk Siswa Bermasalah? Kenapa Tidak!

Senin, 5 Mei 2025 - 12:52 WIB