Suara Utama Id.- Setiap 1 Juni, bangsa ini kembali membacakan teks Pancasila dengan penuh khidmat. Dari istana hingga sekolah-sekolah.
Melansir dari Dari Istana (https://setkab.go.id), Presiden Prabowo Subianto, memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 yang digelar secara khidmat di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin, 2 Juni 2025.
Upacara tersebut menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai dasar negara sebagai kompas moral bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat persatuan dalam kebinekaan yang telah menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia sejak Pancasila pertama kali dirumuskan. “Kita pada hari ini kembali memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momen dan peristiwa bersejarah ketika dasar negara kita dirumuskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita.
Pada saat itulah dicapai suatu konsensus besar bangsa. Konsensus besar bangsa yang harus kita akui sebagai suatu prestasi cemerlang dari bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo. Acara ini dihadiri oleh ratusan tamu undangan, termasuk para mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, pimpinan lembaga tinggi negara, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat setingkat menteri.
Tampak hadir diantaranya adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. Read more: https://setkab.go.id/pimpin-upacara-peringatan-harlah-pancasila-2025-presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-menuju-indonesia-raya/
Sebagai sebuah Refleksi kita sebagai penerus anak menyimak Teks lima sila itu dikumandangkan sebagai dasar negara yang tak tergoyahkan. Namun, ketika euforia peringatan usai, sering kali nilai-nilai luhur Pancasila justru hilang dari praktik kehidupan bernegara, terutama di kalangan pejabat publik.
Ironisnya, sila-sila yang mestinya menjadi pedoman moral justru bertolak belakang dengan realita perilaku sejumlah pejabat: korupsi merajalela, konflik kepentingan dibiarkan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat hanya menjadi slogan kosong. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, misalnya, menjadi sulit dipercaya ketika pelayanan publik tidak manusiawi dan hak-hak dasar rakyat diabaikan demi keuntungan politik atau ekonomi.
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan, terutama bagi para pejabat negara yang memegang amanah rakyat. Lima sila Pancasila menekankan pentingnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini idealnya tercermin dalam sikap, keputusan, dan tindakan para pemimpin.
Namun, dalam realitasnya, sering kali kita menyaksikan perilaku sebagian pejabat yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, gaya hidup hedonistik, hingga rendahnya empati terhadap penderitaan rakyat mencerminkan adanya ketimpangan antara nilai yang diakui dan praktik yang dijalankan. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, misalnya, kerap terabaikan ketika kebijakan lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu daripada kesejahteraan bersama.
Refleksi ini hendaknya menjadi peringatan bahwa implementasi Pancasila bukan sekadar seremonial atau retorika, tetapi harus menjadi landasan moral dan etika yang hidup dalam perilaku sehari-hari para pejabat. Diperlukan keteladanan, integritas, dan keberanian untuk kembali menjadikan Pancasila sebagai arah dalam membangun pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat.sls.
Penulis : Tonny Rivani
