Suara Utama, Tanggamus – Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Tanggamus, Lampung, dikejutkan oleh viralnya kabar di berbagai media online mengenai salah satu oknum pimpinan organisasi profesi wartawan yang memaksakan kerjasama (MoU) dengan Ketua APDESI Kecamatan Ulu Belu. Berita ini telah menyebar luas di grup Berita Tanggamus, memicu perdebatan dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai etika dan integritas dalam kerjasama antara media dan pemerintah desa.
Kerjasama media dengan pemerintahan desa seharusnya menjadi sinergi yang saling menguntungkan. Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen resmi yang dirancang untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat bekerja sama secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, media berperan penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai program dan kegiatan desa, membantu pemerintah desa meningkatkan transparansi, promosi, serta pendidikan dan informasi kepada warga.
Namun, kasus yang terjadi di Kecamatan Ulu Belu menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar tersebut. Intimidasi dan pemaksaan dalam kerjasama bukan hanya melanggar etika jurnalistik, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap media. Media, sebagai pilar keempat demokrasi, memiliki tanggung jawab besar untuk melaporkan berita secara objektif dan independen. Pemaksaan untuk menandatangani MoU mencederai nilai-nilai ini dan menciptakan preseden buruk bagi hubungan antara media dan pemerintah desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam menanggapi situasi ini, penting bagi semua pihak untuk kembali ke dasar hukum dan etika yang mengatur kerjasama media dan pemerintah desa. Beberapa undang-undang yang relevan, seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Pemerintah desa harus bersikap tegas dalam menolak intimidasi dan memprioritaskan kerjasama yang sesuai dengan kapasitas anggaran dan kebutuhan informasi masyarakat.
Sebaliknya, media harus menjalankan fungsi kontrol sosialnya tanpa menindas atau menekan pihak lain. Menjaga independensi dan integritas jurnalistik adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Proses seleksi media untuk kerjasama harus dilakukan secara transparan, dengan kriteria yang jelas dan objektif. Ini tidak hanya memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan berkualitas, tetapi juga bahwa anggaran desa digunakan secara efisien dan efektif.
Sebagai penutup, polemik ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak mengenai pentingnya mematuhi etika dan peraturan yang ada. Pemerintah desa dan media perlu berkolaborasi dengan dasar saling menghormati dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, sinergi yang terbangun akan lebih kuat dan berdampak positif bagi pembangunan desa.
Penulis : Ki Mas Prasasti (Aktivis Sosial, Jurnalis Kampung tinggal di Tanggamus)
Editor : Irawan
Sumber Berita: Dari berbagai sumber
