Pinjaman ADB: Solusi atau Beban Fiskal bagi Indonesia?

- Publisher

Jumat, 15 Agustus 2025 - 16:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA – Jakarta, 15 Agustus 2025 – Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman senilai USD500 juta untuk mendukung modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Pendanaan ini merupakan bagian pertama dari tiga subprogram dalam Program Mobilisasi Sumber Daya Domestik (Domestic Resource Mobilization/DRM), yang bertujuan untuk memperkuat basis penerimaan negara.

Menurut Jiro Tominaga, Direktur ADB untuk Indonesia, program ini merupakan langkah strategis bagi keberlanjutan fiskal Indonesia. “Dengan digitalisasi administrasi pajak dan peningkatan kerja sama internasional dalam perpajakan, Indonesia akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mendanai prioritas pembangunan sambil menjaga stabilitas makroekonomi,” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (14/8/2025).

Reformasi ini mencakup tiga pilar utama: peningkatan efisiensi administrasi pajak, perluasan kerja sama pajak lintas negara, serta penyusunan kebijakan pajak yang mendukung pembangunan berkelanjutan. ADB memperkirakan bahwa subprogram pertama ini dapat meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 1,28 poin persentase pada tahun 2030. Peningkatan ini diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk memperbesar investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu elemen utama dalam program ini adalah penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), sebuah platform digital baru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax akan menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat kemampuan deteksi ketidakpatuhan. Di samping itu, reformasi juga difokuskan pada penanggulangan praktik penghindaran pajak internasional dengan merujuk pada Kerangka Inklusif OECD/G20 mengenai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Pelaku usaha, khususnya sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), juga akan memperoleh manfaat dari penyederhanaan proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan percepatan penyelesaian sengketa pajak.

BACA JUGA :  Viral Keributan di Halaman Masjid Polda Sulsel, Publik Pertanyakan Etika dan Marwah Profesi

ADB meyakini bahwa rangkaian reformasi ini akan mempercepat Indonesia menuju status negara berpenghasilan menengah ke atas dan meningkatkan daya saing perekonomian di tingkat global.

Dalam sebuah pernyataan, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, seorang konsultan pajak senior, mengungkapkan pandangannya mengenai kebijakan pemerintah Indonesia yang mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Ia berpendapat bahwa meskipun utang luar negeri dapat menjadi solusi pembiayaan jangka pendek, ketergantungan yang berlebihan terhadap pinjaman dapat menimbulkan beban fiskal yang berat di masa depan.

“Memang, pinjaman luar negeri bisa memberikan pembiayaan cepat, namun ini bukan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Pemerintah perlu lebih fokus pada pengoptimalan penerimaan domestik dan efisiensi pengelolaan belanja negara. Rasio pajak terhadap PDB memang harus ditingkatkan, tetapi hal ini harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak menambah beban pada masyarakat, terutama pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM),” ujar Yulianto.

BACA JUGA :  Tim Investigasi HAM Soroti Penanganan Kasus Kembru Berdarah oleh Komnas HAM

Ia juga mempertanyakan apakah pengembangan Coretax dapat dilakukan tanpa bergantung pada utang luar negeri. “Di tengah ketidakstabilan ekonomi yang dirasakan masyarakat, dengan meningkatnya angka PHK dan banyaknya industri yang tutup, apakah pemerintah tidak bisa mengembangkan Coretax dengan memanfaatkan sumber daya domestik, tanpa harus menambah beban utang negara? Tentu saja, teknologi dan digitalisasi administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan memanfaatkan anggaran yang efisien dan dengan menggali potensi penerimaan domestik yang lebih besar.”

Kritik ini disampaikan dalam konteks ketergantungan Indonesia pada pinjaman luar negeri yang terus meningkat, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kestabilan fiskal jangka panjang jika tidak dikelola dengan hati-hati. Yulianto juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang sedang sulit, di mana ketidakstabilan ekonomi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

 

Penulis : Odie Priambodo

Editor : Andre Hariyanto

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

HUT Bhayangkara ke-80, Polres Barsel Kumpulkan 26 Kantong Darah Lewat Donor Massal
Tim Investigasi HAM Soroti Penanganan Kasus Kembru Berdarah oleh Komnas HAM
Berkumpul tokoh sentral adat, PYM Datu Amir MA (Sultan Sambaliung), PYM Adji Raden M. Bahkrun (Sultan Gunung Tabur), serta H. Datu Dissan Hasanudin Maulana (Sultan Bulungan)
Lapas Kelas IIB Sarolangun Klarifikasi Dugaan Keterlibatan Petugas, Kalapas: Kami Masih Lakukan Pendalaman Secara Menyeluruh
Lapas Kelas IIB Bangko dan BPS Merangin Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Pemerintah Desa Bontolempangan Dorong Solusi Komprehensif Atasi Dampak Tambang
Aktivitas Tambang Diduga Tak Berizin di Karst Bontolempangan Terus Berjalan
Kepolisian Resor (Polres) Berau bersama tim gabungan lintas instansi, Sidak terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Berita ini 49 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 10:17 WIB

HUT Bhayangkara ke-80, Polres Barsel Kumpulkan 26 Kantong Darah Lewat Donor Massal

Selasa, 23 Juni 2026 - 18:45 WIB

Berkumpul tokoh sentral adat, PYM Datu Amir MA (Sultan Sambaliung), PYM Adji Raden M. Bahkrun (Sultan Gunung Tabur), serta H. Datu Dissan Hasanudin Maulana (Sultan Bulungan)

Selasa, 23 Juni 2026 - 16:45 WIB

Lapas Kelas IIB Sarolangun Klarifikasi Dugaan Keterlibatan Petugas, Kalapas: Kami Masih Lakukan Pendalaman Secara Menyeluruh

Selasa, 23 Juni 2026 - 16:11 WIB

Lapas Kelas IIB Bangko dan BPS Merangin Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 23 Juni 2026 - 10:51 WIB

Pemerintah Desa Bontolempangan Dorong Solusi Komprehensif Atasi Dampak Tambang

Berita Terbaru

Berita Utama

Aliansi Lingkungan Soroti Rencana PT Conch di Barru

Selasa, 23 Jun 2026 - 21:43 WIB