Pimpinan DPRD Kampar Lamban Proses Pengaduan Korban Dugaan Asusila, Ada Apa?

- Penulis

Senin, 16 Juni 2025 - 17:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi korban asusila

Ilustrasi korban asusila

SUARA UTAMA, Kampar – Ricuhnya skandal oknum DPRD Kampar Praksi NasDem, P masih menjadi sorotan masyarakat ramai hingga saat ini. Ironisnya lagi surat pengaduan dari korban AA sudah lebih dari dua minggu, (04/06/25) belum juga di disposisikan unsur pimpinan DPRD Kampar kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk ditindaklanjuti sebagai mana mestinya, Bangkinang, (16/06/25).

 

” Hingga sekarang kami BK belum menerima disposisi dari unsur pimpinan DPRD bang, jadi kami belum bisa melakukan pemanggilan kepada korban,” ujar Fahmil, Ketua BK DPRD Kampar.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Pimpinan DPRD Kampar Lamban Proses Pengaduan Korban Dugaan Asusila, Ada Apa? Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Ditempat terpisah, Zulfaimi, koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Moral (GM-PM) Kampar menyayangkan sikap unsur pimpinan DPRD Kampar yang terkesan lamban, padahal AA selaku korban dari P sudah membuat laporan resmi kepada DPRD dan BK DPRD Kampar.

BACA JUGA :  Hearing Dengan BK DPRD Kampar, GM-PM Desak Usut Tuntas Dugaan Asusila Oknum Dewan.

” Kita sangat menyayangkan lambannya respons dari pimpinan DPRD yang saat ini seakan tidak peduli kepada korban, padahal kita tahu secara phisikis korban sangat terluka,” ungkap Zulfaimi.

 

” Padahal dalam satu bulan ini Kampar diguncang dengan perbuatan pidana asusila, baik sesama jenis (sodomi) hingga pencabulan anak perempuan dibawah umur, ini adalah preseden buruk bagi kita masyarakat Kampar yang selama ini terkenal sangat religius dan permasalahan ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah, DPRD serta kita masyarakat Kampar,” pungkas koordinator GM-PM Kampar mengakhiri.

 

 

Penulis : Joell

Sumber Berita : SUARA UTAMA

Berita Terkait

Diduga Tak Pernah Beres di 2024, Aris Kurniawan Tetap Dipercaya Kerjakan Proyek 2025 di Kelurahan Mampun
Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan
Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang
Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi
Proyek Sumur Bor APBN di Dusun Baru Diduga Tidak Transparan, Warga Pertanyakan Tanpa Papan Informasi
Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan
Ironi Merangin: Jembatan Hampir Ambruk, Warga Terjatuh, Pemerintah Belum Juga Hadir
Berita ini 290 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 Desember 2025 - 05:23 WIB

Diduga Tak Pernah Beres di 2024, Aris Kurniawan Tetap Dipercaya Kerjakan Proyek 2025 di Kelurahan Mampun

Sabtu, 13 Desember 2025 - 22:45 WIB

Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:32 WIB

Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:16 WIB

Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sabtu, 13 Desember 2025 - 06:46 WIB

Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 05:56 WIB

Proyek Sumur Bor APBN di Dusun Baru Diduga Tidak Transparan, Warga Pertanyakan Tanpa Papan Informasi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 05:16 WIB

Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan

Jumat, 12 Desember 2025 - 22:12 WIB

Ironi Merangin: Jembatan Hampir Ambruk, Warga Terjatuh, Pemerintah Belum Juga Hadir

Berita Terbaru

Gambar Kegiatan Jambore Pos Yandu Kabupaten Subang 2025 – Sabtu, 13/12/2025.

Berita Utama

Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan

Sabtu, 13 Des 2025 - 22:45 WIB

Dr. Firman Tobing

Hukum

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Des 2025 - 15:21 WIB