SUARA UTAMA, BERAU.- Kesultanan Sambaliung Layangkan Surat resmi ke Gubernur Kaltim, Desak Transparansi CSR dan Solusi Konflik Agraria di Berau
Samarinda, – Kesultanan Sambaliung resmi menyampaikan aspirasi tertulis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna menyikapi dinamika industri pertambangan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Berau. Surat tersebut diterima langsung oleh pihak ajudan Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya diplomasi kultural dalam menjembatani keluhan masyarakat lokal dengan kebijakan perusahaan serta pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangan resminya, pihak Kesultanan menyoroti beberapa isu krusial yang selama ini menjadi sumber ketimpangan di wilayah tersebut.
Kesultanan mendesak seluruh perusahaan yang beroperasi di Berau, khususnya raksasa pertambangan PT Berau Coal, untuk membuka data penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) secara transparan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Meminta penyederhanaan regulasi internal perusahaan yang dinilai terlalu birokratis dan menyulitkan warga lokal Kabupaten Berau untuk mendapatkan pekerjaan di tanah kelahiran mereka sendiri dan Lain lainnya
Mendesak percepatan proses pembebasan lahan milik masyarakat serta menuntut pengembalian alat kerja warga yang saat ini masih ditahan.
Pemangku Adat Kesultanan Sambaliung, Hasanudin, menyatakan optimisme terkait hasil pertemuan dan penyampaian surat tersebut.
Menurutnya, pemerintah provinsi menunjukkan itikad baik untuk memediasi konflik yang ada.
“Alhamdulillah, usulan saya sangat direspon oleh Bapak Gubernur. Dan semua perusahaan akan di undang,” ujar Hasanudin.
Meski melayangkan peringatan keras (himbauan), langkah Kesultanan Sambaliung ini tetap mengedepankan koridor hukum dan etika.
Gerakan ini dipandang bukan sebagai upaya menghambat investasi, melainkan sebagai upaya sinkronisasi agar kehadiran perusahaan besar selaras dengan eksistensi adat dan kesejahteraan ekonomi kerakyatan.
Diharapkan dengan adanya mediasi oleh Gubernur Kalimantan Timur, tercipta ekosistem industri di Berau yang lebih inklusif, transparan, dan menghargai hak-hak masyarakat adat serta kepemilikan lahan warga lokal.
Penulis : Rudi Salam
Editor : R'Salam
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
