SUARA UTAMA,Merangin – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tanjung Benuang, Kecamatan Pamenang Selatan, kembali menjadi sorotan tajam publik. Bagaimana tidak, satu unit alat berat excavator yang diduga kuat milik Susan terus beroperasi tanpa hambatan, seolah-olah kebal hukum dan tak tersentuh aparat penegak hukum.
Berdasarkan informasi dan pantauan langsung media ini di lapangan, alat berat tersebut tampak bebas menggarap dan membolak-balik tanah di kawasan desa. Aktivitas itu berlangsung terang-terangan, bahkan di lokasi yang mudah dijangkau siapa saja. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: benarkah aparat tidak mengetahui, atau justru sengaja membiarkan?
Salah satu warga sekitar mengatakan bahwa excavator tersebut sudah lama bekerja tanpa gangguan. “Aman-aman saja. Kalau tidak ada orang kuat di belakangnya, tidak mungkin dia bisa sebebas itu,” ujar sumber warga yang enggan disebutkan namanya.
Publik pun mulai bertanya-tanya, ada apa dengan penegakan hukum di wilayah Merangin? Mengapa penindakan PETI terasa seperti seremonial belaka, hanya ramai pernyataan tetapi minim aksi di lapangan?
Sorotan tajam kini mengarah kepada aparat kepolisian serta instansi terkait yang selama ini dianggap “setengah hati” dalam menertibkan tambang ilegal. Padahal, kerusakan lingkungan akibat PETI sudah menjadi isu nasional—aktivis lingkungan, pemerintah daerah, hingga masyarakat luar Kabupaten Merangin turut mengkritik keras maraknya perusakan alam yang dibiarkan begitu saja.
Ironisnya, bukan hanya satu dua alat berat yang bekerja. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, puluhan excavator diduga beroperasi liar di berbagai titik wilayah Merangin. Mustahil jika keberadaan alat-alat besar itu tidak diketahui aparat, mengingat akses lokasi sangat mudah dan aktivitas berlangsung di ruang terbuka.
Fenomena ini membuat publik menilai bahwa aparat sedang diuji: Apakah berani menindak atau tidak? Dan jika tidak, benarkah terdapat “baking kuat” di belakang para pelaku PETI sehingga penegakan hukum seolah lumpuh?
Kini, semua mata tertuju kepada institusi yang seharusnya menjadi garda depan penegakan hukum. Masyarakat menunggu langkah konkret, bukan lagi janji atau operasi sesaat tanpa hasil. Jika pembiaran terus terjadi, maka kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan hilangnya kewibawaan aparat menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
Penulis : Ady Lubis
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
