SUARA UTAMA, Probolinggo –Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia yang di anggarkan oleh Bakes bangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) kabupaten Probolinggo,dan di berikan kepada ASN serta ketua DPRD, menjadi sorotan publik. Honorarium tersebut di anggap pemborosan. pasal nya, Pemerintah sedang menggalakkan efisiensi anggaran di berbagai tingkatan.14/10/2025.
Di ketahui Honorarium dari bakes bangpol, nilai nya cukup fantastis di tahun 2025. Dalam sekali tampil, narasumber menerima Honorarium, mulai dari Rp.1.000.000, Rp.2.800.000,Rp.5.800.000, bahkan Rp.6.000.000, yang di berikan kepada ASN serta ketua DPRD kabupaten Probolinggo, pada saat menjadi narasumber.
Padahal, Aparatur Sipil Negara (ASN) selain menerima gaji, Juga mendapat biaya operasional dalam bentuk tunjangan. Begitu pula ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selain menerima gaji, Mendapat dana operasional khusus untuk menunjang kegiatan representasi, pelayanan serta kebutuhan sehari hari.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakes bangpol) kabupaten Probolinggo “Doddy Nur Baskoro” saat di konfirmasi Media, Ia menegaskan bahwa, menganggarkan Honorarium berdasarkan aturan. Namun, jika tidak di ijinkan oleh Bapedda dan Keuangan, Pihak nya tidak akan menganggarkan.
“Waallaikum salam. Ada aturan nya mas, tentang pedoman penyusunan anggaran ada permendagri atau permenkeu. Biasa nya kita sebelum menyusun berdasarkan aturan itu, terus di verifikasi oleh keuangan dan Bappeda,jika tidak boleh,kita tidak menganggarkan. “Jawab nya.
Honorarium yang di anggarkan untuk ASN dan Ketua DPRD kabupaten Probolinggo yang nilai nya cukup mencengangkan mendapat respon dari seorang petani dari wilayah kecamatan Maron “Hamidi” Ia membandingkan oknum pejabat dengan petani.
“Enak ya mas jadi oknum pejabat, Gaji besar, Tunjangan ada, masih menerima honor lagi. Sementara kami sebagai petani untuk mendapat penghasilan Rp. 100.000 perhari susah nya bukan main. Nah, Oknum pejabat ini sekali tampil jadi narasumber honor nya bisa di makan satu bulan. “ungkap nya.
Lebih lanjut, Ia mempertanyakan efesiensi anggaran. menurut nya, efesiensi hanya berlaku bagi masyarakat kecil namun, tidak untuk oknum pejabat. Ia juga menyambut kan, masyarakat menjerit oknum pejabat melejit.
“Katanya saat ini efesiensi anggaran mas?. Efesiensi anggaran ini apa hanya berlaku untuk masyarakat?. Bagi oknum pejabat tidak?.. maaf mas, kami tidak tau apa itu efesiensi karena kami setiap hari ada di sawah. Mungkin ini yang di katakan “Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. “Imbuh nya.
Penulis : Ali Misno
