Hukum Transplantasi Organ Tubuh

- Penulis

Kamis, 30 Januari 2025 - 10:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Kabiro Palembang, Adv.Andrii Harahap dan Wakil Humas Suara Utama Hengky Revandi

Foto Kabiro Palembang, Adv.Andrii Harahap dan Wakil Humas Suara Utama Hengky Revandi

Oleh : Andri Harahap, S.IP, SH

SUARA UTAMA, – Transplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Sedangkan Transplantasi Organ adalah operasi untuk memindahkan organ sehat dari seorang pendonor untuk ditransplantasikan ke orang lain atau penerima yang mengalami kerusakan organ.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klimis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia, Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk memindahkan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. (Pasal 1 (Satu) Poin C). 

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Hukum Transplantasi Organ Tubuh Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Prosedur transplantasi organ yang telah dilakukan saat ini diantaranya transplantasi ginjal, pankreas, hati, jantung, paru-paru dan usus halus. Dalam situasi khusus, transplantasi dobel juga dijalankan, misalnya ginjal dan pankreas atau jantung dan paru-paru. https://hellosehat.com

Aturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia diatur dalam hukum positif di Indonesia. Aturan tersebut diantara lain diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengatur berbagai hal, diantara sebagai berikut :

BACA JUGA :  Praktik Ilegal Pengisian BBM Solar di Jambi, Bukti Kebijakan Belum Tegas

* Hak dan kewajiban warganegara dalam bidang kesehatan,

* Definisi kesehatan, sumber daya kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan,

* Aturan mengenai aborsi,

* Aturan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh,

* Aturan mengenai penempatan tenaga kesehatan,

* Definisi sediaan Farmasi,

* Definisi alat kesehatan,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. aturanny tentang transplantasi organ dan aturan pelaksanaannya. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta jaringan Tubuh Manusia. 

Menurut Rio Christiawan dalam buku yang berjudul Aspek Hukum kesehatan dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh, hlm. 28, transplantasi merupakan tindakan medik yang beresiko tinggi, oleh karena itu tindakan medik transplantasi seharusnya dilakukan oleh sebuah tim yang minimal dari dokter spesialis. Tim transplantasi ini dibagi dua kelompok, satu kelompok menangani kesehatan resipien atau orang yang akan menerima donor dan kelompok lainnya menangani kesehatan donor. 

Demikianlah artikel ini saya buat semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Lebih dan kurang, saya menerima kritik dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I Love You All

IMG 20250128 WA0007 Hukum Transplantasi Organ Tubuh Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama
Dok : Foto Kabiro Palembang dan Wakil Humas Suara Utama

Penulis : Andri Harahap, S.IP, SH

Editor : Redaksi Suara Utama

Sumber Berita : Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta sumber berita dan buku lainnya

Berita Terkait

PGRI Padang Pariaman Salurkan Bantuan ke Murid dan Warga Terdampak Banjir di Padang Pariaman
Tuntutan Tinggi BCKS, Minat Guru Rendah: Alarm Peringatan Kepemimpinan Sekolah di Daerah
Krisis Penegakan Hukum di Indonesia
Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Menjelang Nataru, harga Cabai di pasar Simpang Pematang melonjak tajam
Pernah Berhadapan dengan Hukum, Eko Wahyu Pramono Kini Aktif di Advokasi Publik
Memahami SP2DK dari Kacamata Wajib Pajak dan Fiskus
Sapri Diduga Jadi Penampung Emas Ilegal Terbesar di Sungai Limau, Warga Pertanyakan Penegakan Hukum
Berita ini 164 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Desember 2025 - 10:27 WIB

PGRI Padang Pariaman Salurkan Bantuan ke Murid dan Warga Terdampak Banjir di Padang Pariaman

Minggu, 14 Desember 2025 - 17:02 WIB

Tuntutan Tinggi BCKS, Minat Guru Rendah: Alarm Peringatan Kepemimpinan Sekolah di Daerah

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:21 WIB

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:16 WIB

Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Jumat, 12 Desember 2025 - 20:02 WIB

Menjelang Nataru, harga Cabai di pasar Simpang Pematang melonjak tajam

Jumat, 12 Desember 2025 - 18:30 WIB

Pernah Berhadapan dengan Hukum, Eko Wahyu Pramono Kini Aktif di Advokasi Publik

Jumat, 12 Desember 2025 - 17:49 WIB

Memahami SP2DK dari Kacamata Wajib Pajak dan Fiskus

Selasa, 9 Desember 2025 - 21:17 WIB

Sapri Diduga Jadi Penampung Emas Ilegal Terbesar di Sungai Limau, Warga Pertanyakan Penegakan Hukum

Berita Terbaru