FK-PMLHK Menggelar Diskusi Lepas Pembungkaman Ruang Demokrasi di Papua

- Publisher

Senin, 21 November 2022 - 23:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Diskusi Lepas FK-PMLHK Jayapura, Papua

Diskusi Lepas FK-PMLHK Jayapura, Papua

SUARA UTAMA, Jayapura – Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Lembah Hijau (FK-PMLHK) Jayapura, menggelar diskusi tentang pembungkaman ruang demokrasi di Papua bertempat asrama Kamuu, Perumnas 1 Waena, Jayapura, Papua, Minggu (20/11/2022) malam.

Diskusi ini dilakukan oleh Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) FK-PMLHK dengan tema “Respons Mahasiswa Papua Terhadap Pembungkaman Ruang Demokrasi di Papua.” dimoderatori oleh Petrus Bobii, anggota FK-PMLHK dan narasumber Jhon F.Tebai

 

Dalam sesi diskusi itu, Jhon F.Tebai mengajak supaya membangun rasa solidaritas dan jejaring dengan orang-orang di luar Papua.

 

“Setiap kali kita menyampaikan aspirasi, pasti ujung-ujungnya ditodong dan dikejar namun jika pemerintah bahkan elemen-elemen negara yang melakukan kesalahan itu tidak diperhatikan,” jelas Tebai melalui sambungan telepon kepada Suara Utama.Id

 

“Menyampaikan aspirasi itu adalah hak kami, sebab itu saya mengajak kawan-kawan semua yang hadir di sini, kita harus membangun jejaring dengan kawan-kawan di luar Papua. Supaya mereka juga mempunyai rasa kepedulian dan dapat bersuara untuk kita di sini.”

BACA JUGA :  KUNJUNGAN KERJA BADAN KEHORMATAN DPRD KALTIM KE JAWA TIMUR Perkuat Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Perlindungan Hak Ketenagakerjaan

 

Pada kesempatan yang sama, koordinator SDM FK-PMLHK, Habaku Dogomo mengatakan undang-undang bukan milik pemerintah dan saat ini yang terjadi di Papua itu hukum makin tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

 

Sementara itu, Dogomo sangat terkesan karena diskusi ini dapat dilakukan bersama-sama. Sebab, isi diskusi ini sangat penting untuk semua kalangan baik mahasiswa pemuda di Papua.

BACA JUGA :  DPRD Se-Kalimantan Ikuti Bimtek PKS di Jakarta, Perkuat Sinergi Legislatif demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

 

“Saya terkesan pada diskusi kali ini karena memang ada beberapa mahasiswa di antara kita tidak sadar bahkan menganggap hal ini sepeleh dengan apa yang sedang terjadi di atas tanah kita sendiri,” jelas Dogomo pada seluruh partisipan diskusi.

Berita Terkait

Perkuat Tata Kelola PAW, BK DPRD Kaltim Gelar Studi Banding ke Kukar
Ancaman Konstitusional Pasal 50A UU P2SK terhadap Sistem Anti Pencucian Uang Nasional
KUNJUNGAN KERJA BADAN KEHORMATAN DPRD KALTIM KE JAWA TIMUR Perkuat Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Perlindungan Hak Ketenagakerjaan
DPRD Se-Kalimantan Ikuti Bimtek PKS di Jakarta, Perkuat Sinergi Legislatif demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Menakar Etika Demokrasi Dan Keadilan Pemilu Dalam Bayang Politik Kepentingan
Masyarakat Layangkan Mosi Tidak Percaya ke PT Berau coal. Ketidakefektifan 4 Pilar CSR PT Berau Coal yang mencakup Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi (UKM/BUMDes), Serta Pertanian/Perikanan. 
Fardy Iskandar: Seleksi KPID Kaltim Bukan Sekadar Formalitas, Ini Soal Marwah Penyiaran Daerah
PUTUSAN FENOMENAL PRA PERADILAN 2026: KORBAN MENANG, NEGARA DIPAKSA MEMBERI KEPASTIAN HUKUM
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 17:56 WIB

Perkuat Tata Kelola PAW, BK DPRD Kaltim Gelar Studi Banding ke Kukar

Rabu, 1 Juli 2026 - 16:22 WIB

Ancaman Konstitusional Pasal 50A UU P2SK terhadap Sistem Anti Pencucian Uang Nasional

Jumat, 19 Juni 2026 - 14:56 WIB

KUNJUNGAN KERJA BADAN KEHORMATAN DPRD KALTIM KE JAWA TIMUR Perkuat Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Perlindungan Hak Ketenagakerjaan

Minggu, 14 Juni 2026 - 19:26 WIB

DPRD Se-Kalimantan Ikuti Bimtek PKS di Jakarta, Perkuat Sinergi Legislatif demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Kamis, 28 Mei 2026 - 02:12 WIB

Menakar Etika Demokrasi Dan Keadilan Pemilu Dalam Bayang Politik Kepentingan

Berita Terbaru