Program Sapa Bansos Berpotensi Menyisakan Cemburu Sosial dan Konflik, Korlap PKL GMK Menyesalkan Permintaan Foto Kopi KTP

SUARA UTAMA, Probolinggo –
Program Sapa Bansos dan Bakti Sosial dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di kabupaten Probolinggo tanggal 03 November 2026, berpotensi terjadinya kecemburuan sosial dan konflik antar pedagang dan kepercayaan terhadap pemerintah surut. 09/11/2026.

Pasal nya, para PKL di Gelora Merdeka Kraksaan (GMK) sebelum nya di minta untuk menyetorkan foto kopi data pribadi (KTP) melalui Paguyuban GMK yang selanjutnya di serahkan kepada oknum pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) kabupaten Probolinggo.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Potensi kecemburuan sosial dan konflik antar pedagang, faktanya para PKL di GMK di bawah naungan paguyuban yang telah terdaftar di Kemenkumham tidak mendapatkan bantuan melalui Program Sapa Bansos dan Bakti Sosial. Sehingga, timbul perdebatan untuk apa di minta menyetorkan foto kopi KTP.

Salah satu pedagang kaki lima (PKL) Gelora Merdeka Kraksaan (GMK) yang enggan di publikasikan identitas nya menyampaikan kekecewaannya terkait Program Sapa Bansos dan Bakti Sosial Gubernur Jatim. Menurutnya, Walaupun para PKL di GMK telah di minta untuk menyetorkan foto kopi KTP oleh Paguyuban, ujung ujungnya mengecewakan dan timbul cemburu sosial.

“Sebelum Gubernur Jawa timur datang ke Probolinggo melalui program Sapa Bansos dan Bakti Sosial. Kami para Pedagang di GMK di minta untuk menyetorkan KTP oleh Paguyuban, yang katanya KTP itu di Minta Oleh DKUPP. Tentu Kami bangga di bawah naungan Paguyuban yang sah di akui oleh pemerintah. Namun, Faktanya kami kecewa. Jadi untuk apa kami di minta setor foto kopi KTP. “Papar nya.

Sementara Koordinator Lapangan (Korlap) PKL GMK “Hartono” melalui sambungan jaringan sosial whatsap via telpon. membenarkan adanya permintaan foto kopi KTP para PKL sebelum Gubernur Jatim “Khofifah Indar parawansa” memberikan bantuan melalui Sapa Bansos dan Bakti Sosial di kabupaten Probolinggo.

“Kami memang meminta foto kopi KTP para PKL sekira 50 orang dan sudah kami berikan kepada oknum DKUPP inisial “EW” di GMK tanggal 02 November 2026. Kami kira, berkaitan dengan progam Sapa Bansos Gubernur Jatim di tanggal 03 November 2026. Ternyata yang mendapat bantuan para PKL yang di Alun Alun Kraksaan dan Unzah. Lalu untuk apa foto kopi KTP PKL GMK di minta. “Tegas nya.

Lebih lanjut kata Korlap PKL GMK, Ia mengira permintaan foto kopi KTP PKL berkaitan dengan Program Gubernur Jatim. Menurutnya, timbul nya cemburu sosial PKL GMK di sebabkan oleh permintaan untuk menyetorkan foto kopi KTP para PKL. Ia juga menyesalkan permintaan foto kopi KTP PKL GMK oleh oknum DKUPP.

“Wajar Jika para PKL di GMK mempertanyakan kenapa tidak mendapat bantuan juga?. Sementara mereka di bawah naungan Paguyuban yang sah. Seandainya tidak di minta untuk menyetorkan KTP mungkin tidak ada cemburu sosial seperti ini. Kalau sudah seperti ini bisa jadi mereka menduga kami yang tidak becus. “Pungkas nya.

Melalui jejaring yang sama, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian “Sugeng Wiyanto” menegaskan, Bahwa kegiatan tersebut murni progam provinsi Jawa Timur. Pemerintah kabupaten Probolinggo hanya memfasilitasi agar kegiatan berjalan dengan sukses dan lancar. Ia kembali menegaskan bahwa, Penyaluran bansos dari team provinsi sendiri dan sangat ketat penyaluran nya.

“Program Sapa Bansos provinsi Jawa Timur meminta bantuan pak Camat Kraksaan, salah satu kegiatannya adalah pemberian bantuan Zakat Produktif untuk PKL sebanyak 50 orang. Sebagian dihadirkan di kecamatan dengan membawa dagangan nya, penyaluran sangat ketat tidak boleh di wakilkan. Kami hanya memfasilitasi, kegiatan itu murni progam provinsi. “Tegasnya.

Penulis : Ali Misno