DPR Papua Tengah Siap Kawal Aspirasi Penolakan DOB Mapia Raya ke Tingkat Nasional

Rabu, 10 September 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAUTAMA.Dogiyai — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah menyatakan komitmennya untuk mendampingi aspirasi penolakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya hingga ke tingkat nasional. Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Dogiyai yang digelar di Warung Makan Sari Kuning, Nabire, Selasa (9/9/2025).

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua Tengah Delius Tabuni, didampingi Wakil Ketua I Diben Elabi, Wakil Ketua II Petrus Izaach Suripatty, dan Wakil Ketua III Bekies Kogoya. Turut hadir sejumlah anggota DPR Papua Tengah lainnya, di antaranya Elias Anou, Kristianus Agapa, Yones Waine, Jhon R. Gobai, Donatus Mote, dan Petrus Asso.

BACA JUGA :  Menakar Etika Demokrasi Dan Keadilan Pemilu Dalam Bayang Politik Kepentingan

Sementara itu, dari pihak Kabupaten Dogiyai, hadir 16 anggota Pansus DPRD Dogiyai, serta sejumlah mahasiswa, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan yang ikut menyampaikan sikap penolakan terhadap DOB Mapia Raya.

Ketua DPR Papua Tengah Delius Tabuni menginstruksikan kepada anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Dogiyai untuk mendampingi Pansus DPRD Dogiyai dalam menyampaikan aspirasi ke Komisi II DPR RI dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

BACA JUGA :  Pertalite dan Solar Langka di Banjar Kalsel, Namun Masih Banyak Dijual Eceran

Anggota DPR Papua Tengah Dapil VI, Yones Waine, menyatakan kesiapannya mengawal aspirasi masyarakat.

“Kami anggota DPR Provinsi Papua Tengah Dapil VI Kabupaten Dogiyai siap mendampingi Pansus DPRD Dogiyai tentang penolakan Daerah Otonomi Baru Mapia Raya, sesuai dengan instruksi Ketua DPR Papua Tengah,” tegas Yones Waine kepada Selasa malam (9/9).

BACA JUGA :  Warga Desa Gading Kulon Mendesak ATR/BPN, Segera Mengambil Tindakan dan Keputusan Agar Kebenaran Terungkap 

Menurutnya, pendampingan ini merupakan langkah strategis untuk menyampaikan suara masyarakat secara langsung kepada otoritas di tingkat pusat.

Rencananya, tim gabungan DPR Papua Tengah dan Pansus DPRD Dogiyai akan melakukan audiensi resmi dengan Komisi II DPR RI, yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, serta Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dalam waktu dekat, ujar waine.

Berita Terkait

Transformasi IAI TABAH Lamongan Resmi menjadi Universitas Tarbiyatut Tholabah Lamongan
Presiden DPP Aliansi Alam Bersatu Jaya Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran Kantor Organisasi
Wamenlu: Tugas Jurnalis Mengantar Publik dari Pendangkalan Menuju Pendalaman
GEGER PEMBEBASAN TERDUGA PENGEDAR NARKOBA MUARA SINGOAN, WARGA DESAK AUDIT INVESTIGASI
DJKI Sesuaikan Tarif Pendaftaran Merek Mulai 1 Agustus, UMK Tetap Nikmati Tarif Khusus Rp500 Ribu
TPA Langling Kian Memprihatinkan, Tumpukan Sampah Diduga Tak Terkelola, Akses Warga ke Kebun Lumpuh
Diduga Milik Cuncun, Aktivitas PETI dan Galian C di Kecamatan Tabir Kembali Jadi Sorotan
Bapelkum Bitung Pastikan Pelatihan Berdampak Nyata, Evaluasi Kompetensi ASN di Kanwil Kemenkum Sulsel

Berita Terkait

Minggu, 19 Juli 2026 - 22:35

Transformasi IAI TABAH Lamongan Resmi menjadi Universitas Tarbiyatut Tholabah Lamongan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 06:29

Presiden DPP Aliansi Alam Bersatu Jaya Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran Kantor Organisasi

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:36

Wamenlu: Tugas Jurnalis Mengantar Publik dari Pendangkalan Menuju Pendalaman

Jumat, 17 Juli 2026 - 13:56

GEGER PEMBEBASAN TERDUGA PENGEDAR NARKOBA MUARA SINGOAN, WARGA DESAK AUDIT INVESTIGASI

Jumat, 17 Juli 2026 - 03:47

DJKI Sesuaikan Tarif Pendaftaran Merek Mulai 1 Agustus, UMK Tetap Nikmati Tarif Khusus Rp500 Ribu

Berita Terbaru