SUARA UTAMA — Surabaya, 13 November 2025 – Komisi XI DPR RI menegaskan pentingnya percepatan penyusunan Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai langkah memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kualitas profesi di tengah dinamika reformasi perpajakan nasional. Desakan ini menguat dalam rapat pembahasan fiskal bersama para pemangku kepentingan di Senayan.
Ketiadaan UU Dinilai Menjadi Celah Ketidakpastian
Saat ini profesi konsultan pajak hanya diatur melalui peraturan menteri dan keputusan Dirjen Pajak tanpa landasan undang-undang yang komprehensif. Komisi XI menilai kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, standar kompetensi yang tidak seragam, serta ruang bagi praktik jasa perpajakan yang tidak profesional.
“Kita bicara kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak. Profesi konsultan pajak memegang peran strategis. Tanpa UU khusus, fondasinya tidak akan kuat,” ujar salah satu anggota Komisi XI dalam rapat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Profesionalisme dan Integritas Perlu Dijaga
Menurut Komisi XI, keberadaan UU Konsultan Pajak sangat penting untuk menetapkan tata aturan yang jelas mengenai standar kompetensi, kode etik, sertifikasi, serta pengawasan profesi. Hal ini menjadi semakin mendesak di tengah percepatan digitalisasi perpajakan dan integrasi data nasional yang membutuhkan aktor profesional dengan integritas tinggi. Undang-undang tersebut juga diharapkan mampu menekan keberadaan “konsultan pajak abal-abal” yang selama ini merugikan wajib pajak dan mencoreng kepercayaan publik.
Pandangan Yulianto Kiswocahyono
Konsultan pajak senior Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, yang juga Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan payung hukum setingkat undang-undang untuk memastikan profesionalisme layanan perpajakan. Ia menyampaikan bahwa banyak negara telah menempatkan profesi konsultan pajak dalam regulasi undang-undang demi menjaga kualitas layanan dan integritas sistem perpajakan.
“UU ini bukan hanya untuk melindungi konsultan pajak, tetapi juga wajib pajak dan negara. Tanpa landasan hukum yang kuat, kita akan sulit mencegah praktik tidak profesional di tengah kompleksitas perpajakan modern,” ujarnya.
Dampak bagi Sistem Perpajakan Nasional
Komisi XI menilai bahwa kehadiran UU Konsultan Pajak akan memberikan kejelasan regulatif bagi para pelaku profesi dan wajib pajak, menciptakan standarisasi kompetensi, memperkuat pengawasan profesi, serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Seluruh aspek ini secara langsung akan berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara dan penguatan reformasi administrasi perpajakan, termasuk rencana integrasi pajak, bea cukai, dan PNBP dalam satu sistem terpadu.
Arah Pembahasan ke Depan
Komisi XI DPR RI membuka ruang dialog dengan organisasi profesi, akademisi, serta dunia usaha untuk menyusun fondasi regulasi yang tepat. Penyusunan Naskah Akademik UU Konsultan Pajak diperkirakan masuk dalam prioritas legislasi pada 2026 sebagai bagian dari agenda reformasi fiskal tahap berikutnya.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
