Belanja Negara Naik, Defisit RAPBN 2026 Melebar ke 2,68% PDB

- Publisher

Jumat, 19 September 2025 - 12:15 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

Praktisi perpajakan Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP memberikan pandangan terkait usulan pemerintah atas pelebaran defisit RAPBN 2026 yang naik menjadi 2,68% PDB. Ia menekankan pentingnya alokasi belanja pada sektor produktif serta penguatan transparansi dan pengawasan fiskal.

Praktisi perpajakan Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP memberikan pandangan terkait usulan pemerintah atas pelebaran defisit RAPBN 2026 yang naik menjadi 2,68% PDB. Ia menekankan pentingnya alokasi belanja pada sektor produktif serta penguatan transparansi dan pengawasan fiskal.

SUARA UTAMA – Jakarta, 19 September 2025 – Pemerintah mengusulkan pelebaran defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menyusul meningkatnya rencana belanja negara.

Awalnya, target defisit dipatok Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, usulan terbaru menunjukkan defisit naik menjadi Rp689,1 triliun atau 2,68% PDB.

Perubahan ini disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam agenda penyampaian serta pengesahan laporan Panja RAPBN 2026 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/9).
“Persentase defisit terhadap PDB yang awalnya 2,48% kini menjadi 2,68%,” ujar Said.

Kenaikan defisit dipicu oleh meningkatnya belanja negara dari Rp3.792,4 triliun menjadi Rp3.842,7 triliun. Sementara itu, target pendapatan negara tetap Rp3.153,6 triliun. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan anggaran terkerek naik dari Rp638,8 triliun menjadi Rp689,1 triliun.

Penegasan Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pelebaran defisit ini masih dalam koridor aman.
“Meskipun ada perubahan atau revisi dalam usulan RAPBN, defisit tetap akan dijaga agar tidak melebihi batas maksimal 3% dari PDB sebagaimana ketentuan fiskal yang berlaku. Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam mengelola anggaran,” tegasnya.

BACA JUGA :  PP Barokatul Hasan Desa Tegalwatu Peringati HSN 2026, Payung Hias Mempunyai Filosofi dan Makna Yang Mendalam 

Pandangan Praktisi Pajak

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, praktisi perpajakan sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, menilai penyesuaian defisit ini perlu dicermati lebih jauh.
“Pemerintah memang punya ruang untuk memperbesar defisit selama masih di bawah 3% PDB sesuai aturan. Namun, tambahan belanja harus benar-benar diarahkan pada sektor produktif, seperti infrastruktur strategis, investasi jangka panjang, dan peningkatan daya saing,” jelasnya.

BACA JUGA :  Paroki Idakebo Sambut Bulan Maria dengan Perarakan Patung Bunda Maria, Doa Rosario, dan Perayaan Ekaristi

Yulianto mengingatkan bahwa pembiayaan defisit kerap bersumber dari utang, sehingga manajemen risiko fiskal menjadi penting. “Kalau pendapatan stagnan tetapi belanja terus naik, beban bunga dan keberlanjutan fiskal akan makin berat. Transparansi dan pengawasan publik sangat diperlukan agar pelebaran defisit tidak berubah menjadi beban generasi mendatang,” tambahnya.

 

Penulis : Odie Priambodo

Editor : Andre Hariyanto

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Oknum Mantan Pimpinan Bank Jatim Capem Maron Diduga Blokir Nomor Whatsap Media, Aparatur Desa Mendesak Bank Jatim Segera Melunasi Hutangnya 
Pelantikan Komnas Palestina Provinsi Lampung Sukses Digelar
Gubernur Hidayat: APBD 2027 Instrumen Kesejahteraan Rakyat, Bukan Sekadar Dokumen
Program Sapa Bansos Berpotensi Menyisakan Cemburu Sosial dan Konflik, Korlap PKL GMK Menyesalkan Permintaan Foto Kopi KTP
Terkesan Tidak Percaya Pemerintah, Aktivis Sebut Tidak Lazim dan Mendesak Bank Jatim Cabang Kraksaan Segera Penuhi Janjinya 
Andre Hariyanto Kantongi Sertifikat UKW Harian Kompas, Resmi Kompeten sebagai Wartawan Dewan Pers
Aparatur Desa Tagih Janji Bank Jatim Cabang Kraksaan, Pimpinan Sibuk Full Hingga 10 Hari Kerja Tidak Bisa Temui Media
Oknum Kepala SDN Sumberagung Memilih Diam, Ketua DPC Projamin Geram Atas Dugaan Praktek Pungli dan Penjualan LKS
Berita ini 60 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 08:54 WIB

Oknum Mantan Pimpinan Bank Jatim Capem Maron Diduga Blokir Nomor Whatsap Media, Aparatur Desa Mendesak Bank Jatim Segera Melunasi Hutangnya 

Senin, 9 November 2026 - 22:22 WIB

Pelantikan Komnas Palestina Provinsi Lampung Sukses Digelar

Senin, 9 November 2026 - 19:52 WIB

Gubernur Hidayat: APBD 2027 Instrumen Kesejahteraan Rakyat, Bukan Sekadar Dokumen

Senin, 9 November 2026 - 18:31 WIB

Program Sapa Bansos Berpotensi Menyisakan Cemburu Sosial dan Konflik, Korlap PKL GMK Menyesalkan Permintaan Foto Kopi KTP

Minggu, 8 November 2026 - 09:51 WIB

Terkesan Tidak Percaya Pemerintah, Aktivis Sebut Tidak Lazim dan Mendesak Bank Jatim Cabang Kraksaan Segera Penuhi Janjinya 

Berita Terbaru

FOTO: Suasana Pelantikan Komnas Palestina Provinsi Lampung (Akhmadi Sumaryanto/SUARA UTAMA)

Nasional

Pelantikan Komnas Palestina Provinsi Lampung Sukses Digelar

Senin, 9 Nov 2026 - 22:22 WIB

Chat via WhatsApp