SUARA UTAMA, BERAU – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di ruas Jalan Poros Labanan–Tumbit kembali menjadi sorotan. Di tengah upaya pemadaman yang berlangsung berjam-jam, petugas di lapangan justru menghadapi kendala serius, yakni minimnya jumlah personel untuk mengendalikan api yang terus meluas.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman karhutla yang hampir setiap tahun terjadi saat musim kemarau.
Sejumlah petugas harus berjibaku dengan keterbatasan tenaga, peralatan, dan medan yang sulit. Sementara api terus mengancam kawasan hutan dan berpotensi merembet ke area yang lebih luas. Jika kebakaran semakin membesar, bukan hanya lingkungan yang terdampak, tetapi juga kesehatan masyarakat akibat kabut asap serta potensi gangguan aktivitas ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang menjadi perhatian publik, mengapa hingga saat ini persoalan kekurangan personel masih terjadi? Apakah pemerintah daerah telah melakukan pemetaan risiko dan menyiapkan sumber daya yang memadai untuk menghadapi musim kemarau?
Kekurangan personel di lapangan bukan sekadar persoalan teknis. Hal ini menyangkut keselamatan petugas yang harus bekerja dalam kondisi berisiko tinggi. Beban kerja yang tidak seimbang dapat memperlambat proses pemadaman dan meningkatkan potensi kebakaran meluas.
Pemerintah daerah, instansi terkait, hingga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sebab penanggulangan karhutla bukan hanya tanggung jawab petugas pemadam, melainkan tanggung jawab bersama yang harus didukung dengan sumber daya yang memadai.
Publik kini menunggu langkah konkret. Apakah akan ada penambahan personel, dukungan peralatan, serta keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk membantu penanganan kebakaran?
Jangan sampai setiap kali kebakaran terjadi, alasan yang muncul selalu sama: kekurangan personel, keterbatasan sarana, dan minimnya dukungan. Sementara hutan terus terbakar dan masyarakat harus menanggung dampaknya. ” (Rudi, S) “
