Suarautama.id | Makassar — Krisis pelayanan air bersih di Makassar kembali memicu gelombang kemarahan masyarakat. Kondisi yang dinilai semakin memburuk membuat LSM GEMPAK-HAM secara resmi menyerukan aksi demonstrasi besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 22 Mei 2026.
Aksi tersebut rencananya akan dipusatkan di Kantor Balaikota Makassar dan Kantor PDAM Makassar dengan estimasi jumlah peserta mencapai lebih dari 200 orang. Massa disebut akan membawa berbagai tuntutan keras kepada Pemerintah Kota Makassar dan jajaran direksi PDAM yang dinilai gagal menghadirkan pelayanan air bersih secara maksimal kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seruan aksi yang beredar luas di media sosial sejak Kamis (21/05/2026) langsung menyita perhatian publik. Dalam selebaran tersebut, GEMPAK-HAM menilai persoalan air bersih di Makassar bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan telah berubah menjadi krisis pelayanan publik yang merugikan masyarakat luas.
Warga di sejumlah wilayah Kota Makassar disebut mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih selama berhari-hari. Bahkan, beberapa pelanggan mengaku air tidak mengalir sama sekali, sementara tagihan PDAM tetap berjalan seperti biasa tanpa adanya pengurangan ataupun kebijakan kompensasi.
Kondisi inilah yang kemudian memicu kemarahan masyarakat. Banyak warga merasa diperlakukan tidak adil karena tetap dibebankan pembayaran penuh meskipun pelayanan yang diterima dinilai sangat buruk.
“Air tidak mengalir, tapi tagihan tetap datang setiap bulan. Ini sangat menyiksa masyarakat kecil yang setiap hari membutuhkan air untuk kebutuhan hidup,” demikian bunyi salah satu poin kritik dalam selebaran aksi tersebut.
Menurut GEMPAK-HAM, persoalan ini menunjukkan adanya kegagalan serius dalam tata kelola pelayanan PDAM Kota Makassar. Mereka menilai pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam melihat penderitaan masyarakat yang terus berlangsung akibat buruknya distribusi air bersih.
Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar untuk segera melakukan evaluasi total terhadap direksi PDAM Kota Makassar. Mereka menilai jajaran direksi telah gagal menjalankan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Tak hanya meminta evaluasi, GEMPAK-HAM juga mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pelayanan PDAM. Audit tersebut dinilai penting untuk mengungkap penyebab utama terganggunya pasokan air di berbagai wilayah Kota Makassar.
Mereka menduga terdapat persoalan serius dalam sistem distribusi air yang menyebabkan banyak kawasan mengalami kekeringan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.
“Ini bukan masalah kecil. Air adalah kebutuhan utama masyarakat. Ketika distribusi air bermasalah terus-menerus, maka pemerintah wajib hadir memberikan solusi nyata,” tulis pernyataan dalam selebaran aksi itu.
Selain itu, massa aksi juga meminta adanya pengurangan tagihan dan kompensasi kepada warga terdampak krisis air bersih. Mereka menilai pelanggan tidak semestinya membayar penuh apabila pelayanan yang diberikan tidak berjalan maksimal.
Desakan tersebut muncul karena banyak masyarakat mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih dari luar akibat pasokan PDAM yang tidak lancar. Situasi ini dinilai semakin membebani ekonomi warga, terutama di tengah kondisi kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Tak berhenti sampai di situ, dalam poin tuntutan yang paling keras, GEMPAK-HAM bahkan menantang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar untuk mundur dari jabatannya apabila dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan air bersih yang terus menjadi keluhan masyarakat.
Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai bentuk kekecewaan mendalam masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.
Sejumlah warga menilai persoalan air bersih di Makassar sudah berlangsung cukup lama namun belum menunjukkan penyelesaian yang benar-benar efektif. Keluhan demi keluhan terus bermunculan di media sosial, mulai dari air yang tidak mengalir, tekanan air yang sangat kecil, hingga distribusi yang tidak merata di beberapa kawasan permukiman warga.
Situasi ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PDAM semakin menurun. Banyak warga berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat sebelum kemarahan publik berubah menjadi gelombang protes yang lebih besar.
Aksi demonstrasi yang akan digelar tersebut diprediksi menjadi salah satu aksi massa terbesar terkait pelayanan publik di Makassar dalam beberapa waktu terakhir. Persoalan air bersih dinilai sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari.
Pengamat sosial menilai persoalan ini harus segera ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Makassar. Jika tidak, dampaknya tidak hanya memicu keresahan sosial, tetapi juga dapat memperburuk citra pelayanan publik di kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Makassar maupun jajaran PDAM terkait tuntutan yang disampaikan GEMPAK-HAM.
Sementara itu, masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam meredam kemarahan publik yang terus meluas akibat krisis air bersih yang tak kunjung terselesaikan.
“Jangan tunggu rakyat makin marah. Air adalah kebutuhan utama, bukan janji politik,” demikian bunyi penegasan penutup dalam seruan aksi yang kini ramai menjadi perbincangan masyarakat di berbagai platform media sosial.
