SUARA UTAMA. Sorong — Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas meresmikan ribuan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung dan Kelurahan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Senin (18/05/2026), sebagai langkah memperluas akses keadilan hingga ke wilayah akar rumput di Tanah Papua.
Peresmian yang dipusatkan di Aston Sorong Hotel & Conference Center itu mencakup 970 Posbankum di Papua Barat dan 1.055 Posbankum di Papua Barat Daya.
Kehadiran Posbankum diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh layanan bantuan hukum, konsultasi, hingga penyelesaian sengketa secara cepat dan terjangkau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Supratman menegaskan bahwa pendekatan people centered justice atau keadilan yang berpusat pada masyarakat sangat relevan diterapkan di Papua yang masih kuat menjunjung nilai musyawarah dan adat istiadat.
Menurutnya, penyelesaian persoalan hukum tidak selalu harus berujung di meja hijau, melainkan dapat ditempuh melalui pendekatan damai dengan melibatkan tokoh adat, kepala suku, serta tokoh masyarakat setempat.
“Budaya musyawarah di Tanah Papua merupakan kekuatan sosial yang harus dijaga. Kehadiran Posbankum diharapkan menjadi ruang penyelesaian masalah hukum yang lebih humanis, cepat, dan berkeadilan,” ujar Supratman.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara paralegal, kepala kampung, lurah, dan organisasi pemberi bantuan hukum dalam memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan hukum secara merata, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses geografis.
Selain itu, Kementerian Hukum akan memperkuat kualitas layanan Posbankum melalui pelatihan berbasis digital bagi para pelaksana layanan hukum di daerah. Hingga saat ini, secara nasional telah terbentuk sekitar 83.980 Posbankum Desa dan Kelurahan di seluruh Indonesia.
Supratman turut meminta seluruh petugas Posbankum agar aktif melakukan pelaporan layanan melalui aplikasi yang disiapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai bentuk akuntabilitas dan kehadiran negara dalam pelayanan hukum masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menyampaikan dukungannya terhadap penguatan layanan bantuan hukum berbasis kampung dan kelurahan.
Menurutnya, keberadaan Posbankum menjadi langkah nyata negara dalam mendekatkan akses hukum kepada masyarakat, terutama bagi warga di wilayah terpencil yang selama ini kesulitan memperoleh informasi dan pendampingan hukum.
Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani yang menilai akses terhadap layanan hukum masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat akibat faktor jarak dan biaya.
“Kehadiran Posbankum diharapkan menjadi solusi agar masyarakat dapat memperoleh layanan hukum dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir menjelaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat kampung dan kelurahan, paralegal, serta organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi.
Ia berharap keberadaan Posbankum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus menjadi garda terdepan pelayanan bantuan hukum di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya
Penulis : Arman Pramana Sulu
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
