Kritik menghantam Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Rp75 miliar untuk pengadaan, Kendaraan khusus. Sementara jalan dari Rantau Pulung ke Sangatta. gang-gang di pusat kota masih kupak-kapik

SUARA UTAMA, Sangatta, – Gelombang kritik tajam menghantam Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) setelah terungkapnya alokasi anggaran fantastis senilai Rp75 miliar untuk pengadaan dua unit kendaraan khusus (Ransus) berteknologi tinggi.

Kebijakan ini memicu polemik besar mengenai prioritas penggunaan uang rakyat di tengah hancurnya infrastruktur dasar di wilayah tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakra Kaltim secara terbuka menuding Bupati Kutai Timur telah kehilangan empati terhadap kebutuhan mendasar masyarakat.

 

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan Kode RUP 61496528, Dinas Kominfo Staper Kutim mengalokasikan pagu sebesar Rp75.022.893.747 melalui APBD Perubahan 2025.

 

Anggaran tersebut digunakan untuk membeli dua unit kendaraan khusus. Signal Jammer (Penghambat Sinyal Selektif) dan

Direction Finder (Pendeteksi/Penyadap Arah Komunikasi).

 

Ketua LSM Cakra Kaltim, Budi Untoro, menyebut langkah ini sebagai pemborosan anggaran yang nirmakna bagi kesejahteraan publik.

“Ini adalah kebijakan yang buta tuli. Bagaimana mungkin pemerintah lebih memprioritaskan alat penyadap senilai puluhan miliar sementara akses jalan dari Rantau Pulung ke Sangatta hingga gang-gang di pusat kota masih kupak-kapik?” ujar Budi dengan nada tajam saat dikonfirmasi, Minggu (10/5).Poin krusial yang disorot adalah dugaan salah alamat dalam pembiayaan. Budi menegaskan bahwa kendaraan canggih tersebut diduga diperuntukkan bagi lembaga vertikal (Kejaksaan), yang secara struktural seharusnya dibiayai oleh APBN, bukan membebani APBD daerah.

 

Tidak hanya soal kendaraan, Cakra Kaltim juga membongkar data akumulasi anggaran sejak 2022 yang mengalir ke fasilitas lembaga vertikal termasuk pembangunan gedung kantor baru dengan total mencapai Rp140 miliar.

 

“Bupati seolah menjadi donatur bagi lembaga pusat menggunakan uang rakyat Kutim. Ini melenceng jauh dari janji politik pro-rakyat. Ada indikasi kuat praktik KKN di balik skema hibah dan pengadaan melalui penunjukan langsung ini,” tegas Budi.

 

Cakra Kaltim juga menyoroti fenomena standar ganda publik dalam mengawasi anggaran. Ia membandingkan hiruk-pikuk kritik terhadap anggaran Rp8,5 miliar di tingkat Provinsi, sementara angka Rp75 miliar di Kutim seolah melenggang tanpa pengawasan ketat.

 

“Masyarakat harus bangun. Di saat warga pedalaman berjuang dengan jalan berlumpur, pemerintah justru sibuk belanja teknologi intelijen yang tidak ada hubungannya dengan urusan perut atau mobilitas rakyat,” tambahnya.

 

Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Bupati Kutim dinilai mulai menjauh dari realitas sosial di lapangan.

 

Pembangunan jalan alternatif menuju RSUD Kudungga dan perbaikan konektivitas antar-kecamatan yang stagnan menjadi bukti nyata kegagalan skala prioritas.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun Diskominfo Staper belum memberikan pernyataan resmi terkait urgensi pengadaan perangkat canggih tersebut di tengah defisit infrastruktur jalan.

Penulis : Rudi Salam

Editor : R'Salam

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama