Koalisi Aktivis Nusantara Geruduk KPK RI, Desak Turun Usut Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa

- Penulis

Kamis, 9 Oktober 2025 - 10:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IMG 20251009 WA0095 Koalisi Aktivis Nusantara Geruduk KPK RI, Desak Turun Usut Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

Jakarta, 6 Oktober 2025 — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Nusantara menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Mereka mendesak lembaga antirasuah tersebut segera turun ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, guna mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Lalampu dalam proses pembebasan lahan.

Dalam orasinya, perwakilan koalisi menyampaikan bahwa terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan administrasi dan dugaan praktik korupsi yang merugikan masyarakat setempat. Aktivis menilai proses pembebasan lahan di Desa Lalampu tidak transparan dan berpotensi menguntungkan pihak tertentu.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Koalisi Aktivis Nusantara Geruduk KPK RI, Desak Turun Usut Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mendesak KPK untuk segera menurunkan tim investigasi ke Morowali. Ada dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Lalampu dalam proses pembebasan lahan untuk kepentingan perusahaan,” tegas salah satu orator aksi.

BACA JUGA :  Pemdes Selango Terima Piagam Penghargaan PBB-P2 dari Bupati Merangin 

Aksi damai tersebut juga diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sipil dan mahasiswa yang menuntut agar aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Mereka menyerukan agar proses hukum ditegakkan secara terbuka dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Selain menyampaikan tuntutan kepada KPK, Koalisi Aktivis Nusantara juga menyerahkan berkas laporan resmi berisi bukti pendukung dan kronologi dugaan penyalahgunaan wewenang. Dokumen tersebut diterima langsung oleh petugas pengaduan masyarakat di Gedung KPK RI.

Para aktivis menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka berharap kehadiran KPK dapat memberikan rasa keadilan bagi warga Lalampu yang merasa dirugikan oleh kebijakan kepala desa dalam proses pembebasan lahan.

 

Penulis : Ziqro Fernando

Editor : Ziqro Fernando

Sumber Berita : Humas

Berita Terkait

Bumdes Desa Mudo Diduga Mangkrak, Kolam Lele Senilai Rp 85 Juta Tak Beroperasi Maksimal
Semakin Memanas, Terindikasi Dugaan Pesanan Dalam Rotasi/Mutasi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura 
Umat Stase Goodide Gelar Renungan Pendalaman Masa Adven: Keluarga dalam Terang Iman 
Warga Desa Tegalwatu di Dampingi Pakopak, Terduga Pelaku Penipuan Asli Kelahiran Dusun Klagin Desa Brabe
Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif
Polsek Tabir Bergerak Cepat Usai Viral Dugaan Penampungan Emas Ilegal Milik Badi
Program Rehabilitasi Lapas IIB Bangko Berakhir, 20 WBP Tunjukkan Hasil Positif Pemulihan
Penguatan HAM Dalam Wadah Negara Demokrasi Indonesia
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Desember 2025 - 21:28 WIB

Bumdes Desa Mudo Diduga Mangkrak, Kolam Lele Senilai Rp 85 Juta Tak Beroperasi Maksimal

Jumat, 5 Desember 2025 - 19:21 WIB

Semakin Memanas, Terindikasi Dugaan Pesanan Dalam Rotasi/Mutasi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura 

Jumat, 5 Desember 2025 - 18:08 WIB

Umat Stase Goodide Gelar Renungan Pendalaman Masa Adven: Keluarga dalam Terang Iman 

Jumat, 5 Desember 2025 - 12:32 WIB

Warga Desa Tegalwatu di Dampingi Pakopak, Terduga Pelaku Penipuan Asli Kelahiran Dusun Klagin Desa Brabe

Jumat, 5 Desember 2025 - 11:26 WIB

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif

Kamis, 4 Desember 2025 - 19:14 WIB

Program Rehabilitasi Lapas IIB Bangko Berakhir, 20 WBP Tunjukkan Hasil Positif Pemulihan

Kamis, 4 Desember 2025 - 16:12 WIB

Penguatan HAM Dalam Wadah Negara Demokrasi Indonesia

Kamis, 4 Desember 2025 - 14:37 WIB

Tinjau Proyek Jalan Rp1,3 Miliar di Pamanukan, Bupati Subang Tegaskan: Tidak Ada Anak Emas, Semua Wilayah Prioritas

Berita Terbaru