Koalisi Aktivis Nusantara Geruduk KPK RI, Desak Turun Usut Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa

- Publisher

Kamis, 9 Oktober 2025 - 10:15 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

Jakarta, 6 Oktober 2025 — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Nusantara menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Mereka mendesak lembaga antirasuah tersebut segera turun ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, guna mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Lalampu dalam proses pembebasan lahan.

Dalam orasinya, perwakilan koalisi menyampaikan bahwa terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan administrasi dan dugaan praktik korupsi yang merugikan masyarakat setempat. Aktivis menilai proses pembebasan lahan di Desa Lalampu tidak transparan dan berpotensi menguntungkan pihak tertentu.

“Kami mendesak KPK untuk segera menurunkan tim investigasi ke Morowali. Ada dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Lalampu dalam proses pembebasan lahan untuk kepentingan perusahaan,” tegas salah satu orator aksi.

Aksi damai tersebut juga diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sipil dan mahasiswa yang menuntut agar aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Mereka menyerukan agar proses hukum ditegakkan secara terbuka dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

BACA JUGA :  Kembali Raih Prestasi Nasional, Dinkes Kampar Sempurnakan 100% seluruh Indikator BIK 2026

Selain menyampaikan tuntutan kepada KPK, Koalisi Aktivis Nusantara juga menyerahkan berkas laporan resmi berisi bukti pendukung dan kronologi dugaan penyalahgunaan wewenang. Dokumen tersebut diterima langsung oleh petugas pengaduan masyarakat di Gedung KPK RI.

Para aktivis menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka berharap kehadiran KPK dapat memberikan rasa keadilan bagi warga Lalampu yang merasa dirugikan oleh kebijakan kepala desa dalam proses pembebasan lahan.

 

Penulis : Ziqro Fernando

Editor : Ziqro Fernando

Sumber Berita: Humas

Berita Terkait

Proyek Pusat Terindikasi Menjadi Proyek Siluman, Gentayangan di Sekitar 7 Titik Wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo
Nama Budi dan Hamzah Mencuat dalam Dugaan PETI Hutan Adat Guguk, Jangan Sampai Ada yang Kebal Hukum!
Ambigu, Kop Surat SMK Negeri 1 Dringu Isi Surat Pernyataan Wali Murid, Pakopak Geram dan Tidak Akan Tinggal Diam
Diduga Belum Terbit SPK, Proyek Irigasi Sekira 7 Titik di Kabupaten dan Kota Probolinggo Terindikasi Menabrak Aturan dan Undang-Undang 
Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura
Pangkal Pinang Ukir Sejarah, Resmi Keluar Sebagai Juara Umum PORPROV VII Babel 2026
Tiga Proyek Besar Diduga Tidak Terpasang Prasasti, Keterbukaan Informasi Publik Kalah Pada Pemerintah Desa
Sinergi Tiga Pilar dan RT/RW, Pemkot Pangkalpinang Genjot Validasi Data Perlinsos Pajak Daerah dan Keamanan Digital Warga
Berita ini 73 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:29 WIB

Proyek Pusat Terindikasi Menjadi Proyek Siluman, Gentayangan di Sekitar 7 Titik Wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo

Minggu, 15 November 2026 - 18:57 WIB

Nama Budi dan Hamzah Mencuat dalam Dugaan PETI Hutan Adat Guguk, Jangan Sampai Ada yang Kebal Hukum!

Minggu, 15 November 2026 - 14:13 WIB

Ambigu, Kop Surat SMK Negeri 1 Dringu Isi Surat Pernyataan Wali Murid, Pakopak Geram dan Tidak Akan Tinggal Diam

Sabtu, 14 November 2026 - 18:42 WIB

Diduga Belum Terbit SPK, Proyek Irigasi Sekira 7 Titik di Kabupaten dan Kota Probolinggo Terindikasi Menabrak Aturan dan Undang-Undang 

Sabtu, 14 November 2026 - 10:43 WIB

Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp