DP Dulu, Urusan Belakangan” — KPK Bongkar Suap Rp98 Miliar Seret Hasbi Hasan

- Publisher

Sabtu, 27 September 2025 - 23:13 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

 

Jakarta, 27/09/2025 –

Ungkapan “DP dulu, urusan belakangan” kini menjadi simbol betapa bobroknya praktik korupsi yang merajalela di lingkaran kekuasaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar kasus suap dengan nilai fantastis, mencapai Rp98 miliar, yang menyeret nama Hasbi Hasan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut hasil penyelidikan, pola transaksi suap ini dilakukan dengan sistem setoran awal (down payment/DP) sebelum proyek, perizinan, maupun kepentingan hukum diselesaikan. Praktik ini bukan hanya menggerus uang rakyat, tapi juga menegaskan adanya budaya transaksional dalam lembaga yang seharusnya menegakkan hukum.

KPK menilai, kasus ini menjadi bukti bahwa mafia hukum masih bercokol kuat, memanfaatkan jabatan dan kewenangan demi kepentingan kelompok tertentu. “Ini bukan sekadar tindak pidana korupsi, tapi persekongkolan sistematis untuk menggerogoti kepercayaan publik pada negara,” ungkap salah seorang penyidik.

Dampak pada Program Kerja Pemerintah

Skandal Rp98 miliar ini tidak bisa dipandang sebagai kasus individu semata. Korupsi semacam ini berdampak langsung pada tertundanya program kerja pemerintah. Proyek infrastruktur yang seharusnya untuk kepentingan rakyat kerap mandek, perizinan menjadi mahal dan lambat, serta kebijakan publik mudah dipelintir demi kepentingan segelintir orang.

BACA JUGA :  Warga Binaan Lapas Sarolangun Saksikan Film Mantagi: Air dan Manusia, Hadirkan Pesan Budaya dan Moral

Akibatnya, masyarakat luas menanggung beban ganda: uang negara bocor, pelayanan publik terhambat. Program kerja pemerintah yang seharusnya membawa kesejahteraan justru tersandera oleh praktik “DP dulu, urusan belakangan.”

Politik dan Jaringan Gelap

Kasus Hasbi Hasan sekaligus memperlihatkan bagaimana politik dan hukum sering dijadikan arena transaksi. Dukungan, perlindungan, bahkan keputusan penting bisa dibeli dengan suap. Hal ini merusak demokrasi dan melemahkan agenda reformasi hukum yang selama ini digembar-gemborkan.

Publik kini menanti langkah tegas KPK: tidak berhenti pada aktor lapangan, tetapi juga menelusuri siapa saja “pemain besar” di balik praktik suap berjamaah tersebut. Sebab, hanya dengan keberanian membongkar jaringan gelap hingga ke pucuk kekuasaan, keadilan dan integritas negara bisa dipulihkan.

Penulis : Ziqro fernando

Editor : Ziqro fernando

Sumber Berita: Tim wartawan

Berita Terkait

Nama Budi dan Hamzah Mencuat dalam Dugaan PETI Hutan Adat Guguk, Jangan Sampai Ada yang Kebal Hukum!
Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura
Pangkal Pinang Ukir Sejarah, Resmi Keluar Sebagai Juara Umum PORPROV VII Babel 2026
Sinergi Tiga Pilar dan RT/RW, Pemkot Pangkalpinang Genjot Validasi Data Perlinsos Pajak Daerah dan Keamanan Digital Warga
10.086 Titik Lampu Jalan Segera Terangi Lamongan, Pemkab Gandeng PT PII Lewat Skema KPBU
Pak YES Raih Memorandum Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Lamongan
Sinergi Pemanfaatan Lahan Tidur, Pemkot Pangkalpinang dan Polri Sulap Lahan Polsek Jadi Kebun Jagung
Sudarsono pimpin upacara Hari Pahlawan, Ajak jajaran melangkah bersama melanjutkan perjuangan
Berita ini 155 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 18:57 WIB

Nama Budi dan Hamzah Mencuat dalam Dugaan PETI Hutan Adat Guguk, Jangan Sampai Ada yang Kebal Hukum!

Sabtu, 14 November 2026 - 10:43 WIB

Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura

Sabtu, 14 November 2026 - 10:28 WIB

Pangkal Pinang Ukir Sejarah, Resmi Keluar Sebagai Juara Umum PORPROV VII Babel 2026

Kamis, 12 November 2026 - 13:06 WIB

Sinergi Tiga Pilar dan RT/RW, Pemkot Pangkalpinang Genjot Validasi Data Perlinsos Pajak Daerah dan Keamanan Digital Warga

Kamis, 12 November 2026 - 10:56 WIB

10.086 Titik Lampu Jalan Segera Terangi Lamongan, Pemkab Gandeng PT PII Lewat Skema KPBU

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp