SUARA UTAMA, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle ketiga dalam 11 bulan pemerintahannya pada Rabu (17/9/2025), melantik 11 pejabat baru yang didominasi kader Partai Gerindra dan tokoh dekat Istana. Pergantian ini mencakup posisi strategis seperti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah .
Mantan Menteri BUMN Erick Thohir resmi digeser ke jabatan Menpora, meninggalkan kursi Menteri BUMN yang kini lowong dan sementara diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dari Wakil Menteri BUMN . Sementara itu, Jenderal (Purn.) Djamari Chaniago—kakak tingkat Prabowo di Akademi Militer—diangkat sebagai Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan (yang dicopot pada 8 September 2025). Djamari dikenal sebagai politikus Gerindra dan simbol kedekatan dengan lingkaran dalam Prabowo .
Pemerintah mengubah Presidential Communication Office (PCO) menjadi Badan Komunikasi Pemerintah yang dikepalai Angga Raka Prabowo (kader Gerindra). Langkah ini disebut sebagai upaya memperbaiki citra pemerintah di tengah kritik komunikasi yang buruk . Selain itu, Ahmad Dofiri (mantan Wakapolri) diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Reformasi Kepolisian, menandai fokus pada penanganan isu keamanan pasca-demonstrasi Agustus 2025 .
Reshuffle ini memperkuat dominasi Partai Gerindra di kabinet. Sejak 2024, jumlah jabatan strategis yang dipegang kader Gerindra meningkat signifikan, termasuk Menteri Luar Negeri (Sugiono), Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas), dan Menteri Kebudayaan (Fadli Zon) . Sebaliknya, figur yang dekat dengan PDI-P seperti Hendrar Prihadi (eks-Kepala LKPP) dan Sulaiman Umar (eks-Wamen Kehutanan) tersingkir .
Kalangan pengusaha seperti HIPMI menyambut positif pengangkatan pejabat baru, terutama di bidang ketenagakerjaan dan koperasi, dengan harapan tercipta kebijakan yang pro-investasi dan penciptaan lapangan kerja . Namun, pengamat politik seperti Mochamad Nurhasim (BRIN) mempertanyakan apakah reshuffle ini benar-benar untuk kinerja atau sekadar “bagi-bagi jabatan” .
Langkah ini juga dipandang sebagai respons tidak langsung atas gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 yang menuntut transparansi pemerintah dan diwarnai insiden kekerasan aparat . Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan tidak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki kerusuhan, tetapi mengandalkan investigasi Komnas HAM .
Reshuffle ketiga Prabowo mencerminkan strategi konsolidasi kekuatan internal dan respons terhadap tekanan politik terkini. Namun, efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja pemerintahan masih perlu dibuktikan, terutama dalam menyikapi tuntutan reformasi dan transparansi yang mengemuka pasca-demonstrasi .
Penulis : Wahyu Widodo
