Sri Mulyani Diganti dalam Reshuffle, Publik Soroti Dugaan Korupsi Proyek Coretax

- Publisher

Senin, 8 September 2025 - 20:31 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang digantikan dalam reshuffle kabinet September 2025.

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang digantikan dalam reshuffle kabinet September 2025.

SUARA UTAMA – Jakarta, 8 September 2025 — Presiden Prabowo Subianto resmi merombak jajaran kabinet, termasuk mengganti Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan. Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ditunjuk sebagai penggantinya melalui Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025.

Pergantian ini menjadi bagian dari langkah penyegaran besar di sektor ekonomi. Namun, di tengah perubahan tersebut, muncul sorotan publik terkait dugaan korupsi pengadaan proyek sistem administrasi perpajakan Coretax, yang disebut menelan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun.

BACA JUGA :  SPBU Kalaserenna Diserbu Mobil Siluman, Warga Desak Polisi Turun Tangan

IWPI Laporkan ke KPK

Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menyatakan telah melaporkan dugaan penyimpangan dalam proyek Coretax ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sudah menyerahkan laporan resmi ke KPK terkait dugaan korupsi pengadaan Coretax. Uang pajak adalah amanah rakyat, sehingga harus digunakan secara tepat. Reshuffle adalah urusan politik, tetapi penegakan hukum tetap harus berjalan,” kata Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan.

Pergantian Menkeu dan Respons Publik

Sri Mulyani meninggalkan jabatan di tengah meningkatnya protes masyarakat atas kebijakan perpajakan. Bahkan, kediamannya sempat menjadi sasaran unjuk rasa.

BACA JUGA :  Diduga Milik Cuncun, Aktivitas PETI dan Galian C di Kecamatan Tabir Kembali Jadi Sorotan

Sementara itu, Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pernyataannya menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih mungkin dicapai dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta.

Jejak Coretax

Coretax awalnya digagas sebagai proyek modernisasi administrasi pajak. Namun, hingga kini, publik mempertanyakan efektivitas sistem tersebut setelah menghabiskan anggaran besar. IWPI menilai hal ini menjadi alasan penting agar penegak hukum mempercepat proses klarifikasi dan penyelidikan.

BACA JUGA :  Silatnas dan Milad 2026 Perkuat Ukhuwah, Komitmen, dan Kompetensi Anggota AR Learning Center serta Suara Utama

Harapan ke Depan

Reshuffle kabinet diharapkan membawa stabilitas baru bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, sejumlah kalangan menekankan pentingnya penyelesaian dugaan kasus Coretax agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Catatan: Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sri Mulyani maupun Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan resmi atas isu dugaan penyimpangan proyek Coretax. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga belum mengumumkan perkembangan terbaru terkait laporan IWPI.

 

Penulis : Odie Priambodo

Editor : Andre Hariyanto

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Kolaborasi KKN UMAHA dan Posyandu Karang Tanjung, Perkuat Kepedulian terhadap Kesehatan Warga
Kolaborasi KKN UMAHA dan Posyandu Karang Tanjung, Perkuat Kepedulian terhadap Kesehatan Warga
Koperasi Desa: Kesejahteraan atau Kontrol Negara?
Peneliti PBA FBS Universitas Negeri Jakarta Kembangkan Modul Digital Interaktif Berbasis AI untuk Pembelajaran Berbicara Bahasa Arab
Sengketa Tambang Barsel: Janji “Hibah” Alat Berat Berujung Penolakan di RDP
BEM STIKES Bina Bangsa Majene Bawa Aspirasi Sulawesi Barat di Pratemu Nasional XV BEM Nusantara 2026
Nitezen Ungkap Dugaan Pungli dan Mafia Tanah, Krisis Kepercayaan Terhadap ATR/BPN kabupaten Probolinggo Nampak Jelas
Warga Sapikerep Menunggu Keajaiban Keadilan, Dugaan Penganiayaan Tersangka Pelaku WNA Belum Ada Kepastian Hukum
Berita ini 389 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 19:30 WIB

Kolaborasi KKN UMAHA dan Posyandu Karang Tanjung, Perkuat Kepedulian terhadap Kesehatan Warga

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 19:17 WIB

Kolaborasi KKN UMAHA dan Posyandu Karang Tanjung, Perkuat Kepedulian terhadap Kesehatan Warga

Kamis, 6 Agustus 2026 - 12:09 WIB

Koperasi Desa: Kesejahteraan atau Kontrol Negara?

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:59 WIB

Peneliti PBA FBS Universitas Negeri Jakarta Kembangkan Modul Digital Interaktif Berbasis AI untuk Pembelajaran Berbicara Bahasa Arab

Rabu, 5 Agustus 2026 - 22:28 WIB

Sengketa Tambang Barsel: Janji “Hibah” Alat Berat Berujung Penolakan di RDP

Berita Terbaru

mancingjitu slot thailand slot thailand