Membongkar Pungutan Pembelian Tanah dan Dana Perpisahan di SDN 41 Rantau Panjang 

- Publisher

Selasa, 20 Mei 2025 - 06:28 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

SUARA UTAMA, Merangin – Sejumlah wali murid SDN 41 Rantau Panjang, yang berada di Jln. Tanjung, Kelurahan Kampung Baruh, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi

keluhkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang berlangsung secara terus-menerus di lingkungan sekolah, khususnya terkait rencana acara perpisahan siswa yang dinilai bertentangan dengan larangan dari pemerintah daerah.

Menurut laporan yang diterima redaksi, para wali murid mengaku terbebani dengan berbagai pungutan yang tidak transparan sejak kepemimpinan Kepala Sekolah yang baru yang bernama Zainab.

Kepada Media ini salah satu wali murid menyebutkan bahwa baru-baru ini pihak sekolah memungut iuran kepada wali murid sebesar Rp 100 ribu dengan tujuan untuk membeli tanah seharga Rp 35 juta, namun menurutnya hingga kini tanah tersebut belum juga terbeli.

“Ya ini kan sekolah Negeri, kenapa banyak iuran, kemarin kita wali murid di minta membayar Rp 100 ribu yang katanya untuk membeli tanah seharga Rp 35 juta, tapi sampai sekarang belum juga terbeli tanah itu, adalagi bayar sampul Raport Rp 60 ribu, dan kalau dak bayar ancamannya murid dak boleh ikut ujian,” demikian kata salah satu wali murid yang namanya enggan di publish.

BACA JUGA :  Bansos Tak Kunjung Diterima, Imil Warga Dusun Bangko Minta Bupati Turun Tangan

Terpisah, salah satu wali murid lainnya juga merasa keberatan dengan Iuran perpisahan sebesar Rp 100 ribu di SDN 41 Rantau Panjang tersebut.

“Ya untuk perpisahan kami sudah membayar iuran sebesar Rp 100 ribu, sebetulnya kami merasa keberatan karena acara perpisahan itu kan sudah dilarang oleh dinas Pendidikan Kabupaten Merangin tapi sekolah tetap ngotot mau mengadakan,” demikian ungkap wali murid lainnya.

BACA JUGA :  Redaksi SUARA UTAMA Dorong Peningkatan Kompetensi Jurnalis melalui Uji Kompetensi Wartawan

Hingga berita ini di publish, pihak media ini belum bisa meminta tanggapan resmi dari pihak sekolah sekolah, Sementara itu, para wali murid berharap agar pihak Dinas Pendidikan maupun pemerintah Daerah turun tangan menyelidiki dugaan pungli dan memastikan aturan dari Dinas Pendidikan dan Bupati Merangin agar bisa dipatuhi oleh seluruh sekolah.

Penulis : Ady Lubis

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Redaksi SUARA UTAMA Dorong Peningkatan Kompetensi Jurnalis melalui Uji Kompetensi Wartawan
Pemkab Dogiyai Serahkan 16 Calon Mahasiswa untuk Kuliah di UNPAR Bandung
Bupati Yudas Tebai Tegaskan Beasiswa Dogiyai Harus Berkelanjutan
Kabut Asap Pekat Selimuti Padang Pariaman, Masyarakat Diimbau Waspadai Gangguan Pernapasan
Bupati Dogiyai Kukuhkan Pokja Bunda PAUD 2026
Kepsek Ancelina: HUT ke-63 Jadi Momentum Kemajuan Pendidikan SMP YPPK Fransiskus Moanemani
Siswa SDN 66 Jelatang I Diduga Dikeroyok Enam Teman di Dalam Kelas, Orang Tua Tempuh Jalur Hukum
Perkuat Kapasitas Epidemiolog, Indonesia Ikuti Training of Trainers FETP di Bangkok Thailand
Berita ini 339 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 14:37 WIB

Redaksi SUARA UTAMA Dorong Peningkatan Kompetensi Jurnalis melalui Uji Kompetensi Wartawan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 20:48 WIB

Pemkab Dogiyai Serahkan 16 Calon Mahasiswa untuk Kuliah di UNPAR Bandung

Rabu, 14 Oktober 2026 - 20:26 WIB

Bupati Yudas Tebai Tegaskan Beasiswa Dogiyai Harus Berkelanjutan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:08 WIB

Kabut Asap Pekat Selimuti Padang Pariaman, Masyarakat Diimbau Waspadai Gangguan Pernapasan

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 10:35 WIB

Bupati Dogiyai Kukuhkan Pokja Bunda PAUD 2026

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp