SUARA UTAMA, DKI Jakarta. Direktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) LOA yang dinaungi oleh Yayasan Lembaga Olah Pikir Indonesia yaitu Ir. Avifi Arka, M.M., Ph.D., menerima sertifikat bermitra dari perwakilan United Nations Economic and Social Comission for Asia and the Pacific (UNESCAP).
*/Dapatkan Kabar terbaru dan follow di Google News Berita SUARA UTAMA
Economic and Social Comission for Asia and the Pacific (ESCAP) adalah satu dari lima komisi regional yang beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ESCAP berfokus untuk bermitra pada pembangunan ekonomi dan sosial di Kawasan Asia-Pasifik.
Apresiasi diterima oleh Direktur LPK LOA yang juga merupakan Direktur LKP Indonesian Hypnosis Centre (IHC) yaitu Ir. Avifi Arka, M.M., Ph.D. ketika menerima PPP Awareness Certifcate dari Perwakilan UNESCAP di Jakarta pada Bulan Januari 2024. PPP Awareness Certifcate ESCAP adalah suatu program yang diselenggarakan oleh ESCAP untuk bermitra meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait Public-Private Partnership (PPP).
PPP (Public-Private Partnership) adalah kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam mendesain, membangun, membiayai mengoperasikan, dan/atau memelihara proyek/layanan. Bentuk kolaborasi atau kerja sama / bermitra ini bertujuan untuk memanfaatkan keahlian dan sumber masing-masing sector/layanan guna memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
BACA : Dahsyat KITA IHC: 1700-an Orang Peserta Seminar di Surabaya di-Hipnosis
Dalam menentukan bermitra kerja sama UNESCAP tentu punya pertimbangan yang mendalam, seperti halnya dengan Avifi. Masyarakat yang berkecimpung dengan urusan Kesehatan mental di Indonesia tentu sangat mengenal sosok Avifi. Sosok Ir. Avifi Arka, M.M., Ph.D. yang telah melanglang buana menyebarluaskan kebermanfaatan keilmuan hypnosis bagi masyarakat di Indonesia.
Tokoh hypnosis Indonesia yang menuntaskan desertasi dengan judul: Application of Sustainable Modern Management Principles in Improving the Quality Essence of Hypnosis Training at Indonesian Hypnosis Centre Training (IHC) Institut ini, selain merupakan ketua umum Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, beliau juga merupakan Direktur LPK LOA Indonesia.
Saat diwawancarai oleh Jurnalis Suara Utama ID yaitu Idewa Adiyadnya, Direktur LPK LOA yaitu Ir. Avifi Arka, M.M., Ph.D. didampingi oleh Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Kompeten Hipnotis Indonesia (LSP KHI) yaitu Riswan Ekananta, S.E.,M.B.A., bersama dengan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) KITA IHC yaitu I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya, S.E., M.Akt., M.M.
BACA : Kopdar KITA IHC Yogyakarta, Ungkap 3 Alasan Menarik Seseorang Mendatangi Hipnoterapis
Avifi mengatakan bahwa saat ini masyarakat yang membutuhkan layanan di bidang keilmuan hypnosis baik itu untuk penyembuhan/kesehatan maupun untuk pendidikan dan pelatihan berhak untuk memperoleh layanan yang legal.
“Layanan yang legal dimaksud adalah dilayani oleh hipnoterapis yang telah dinyatakan kompeten oleh negara. Serta oleh lembaga pelatihan hypnosis yang telah terakreditasi secara nasional”, sambung Avifi.
Sementara itu Ketua LSP KHI yaitu Riswan Ekananta berkomentar bahwa LSP KHI merupakan satu satunya Lembaga Sertifikasi Profesi yang ditunjuk bermitra oleh BNSP RI untuk dapat menguji dan menyatakan seseorang telah kompeten di bidang hypnosis dan hipnoterapi.
“Di era kompetensi saat ini, memiliki sertifikat kompetensi dengan logo garuda bagi para penyedia layanan dibidang hypnosis dan hypnoterapi adalah sebuah keniscayaan”, imbuh Riswan.
Dalam kesempatan yang sama saat dimintai komentar Sekretaris Umum DPN KITA IHC yaitu I Dewa Gede menyampaikan bahwa LPK LOA Indonesia yang dipimpin oleh Avifi Arka merupakan satu-satunya LPK di bidang hipnoterapi yang telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi LPK.
BACA : Membongkar Rahasia Menjadi Guru Unggul di Era Revolusi 5.0: “How To Be Great Teacher”
“Para alumni LKP IHC dan LPK LOA yang tergabung dalam kumpulan alumni KITA IHC, secara terorganisir bermitra untuk mengupgrade keilmuan dan menebar kebermanfaatan hypnosis bagi masyarakat. KITA IHC kini telah terbentuk di tingkat propinsi (DPD) hingga tingkat Kabupaten Kota (DPC)”, ujar Dewa.
