Polres Lampung Utara Beri Pelayanan Pengamanan Aksi Damai DPC Pospera

- Penulis

Kamis, 31 Oktober 2024 - 19:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana di lokasi saat aksi

Suasana di lokasi saat aksi

SUARA UTAMA,Lampung Utara – Kepolisian Resor (Polres) Lampung Utara mengamankan aksi damai DPC Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) Kabupaten Lampung Utara, Kamis (31/10/24).

Aksi damai yang di kawal oleh personel Polres Lampung Utara tersebut digelar di Kantor Pemda, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Kabupaten Lampung Utara.

Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna melalui Kasi Humas Iptu Budiarto menjelaskan, dalam pengamanan ini pihaknya mengedepankan pola preventif humanis dengan melakukan penjagaan, pengawalan dan pengaturan.

“Pengamanan ini sebagai bentuk pelayanan kami agar kegiatan bisa berjalan lancar dan rutinitas masyarakat juga tidak terganggu,” ujarnya.

Disamping itu, pihaknya juga mengerahkan tim negosiator yang terdiri dari personel Polwan Polres Lampung Utara ditambah pengamanan tertutup guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas maupun kriminalitas lainnya.

“Kita berikan pelayanan maksimal, kita bantu dan fasilitasi. Bagaimanapun juga menyuarakan pendapat dimuka umum adalah hak warga negara yang harus dilindungi,” tuturnya.

Dalam aksi damai tersebut DPC Pospera mendukung Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam memberantas KKN yang ada di Lampung Utara.

Meminta Kejaksaan Tinggi Lampung membuka kembali perkara Inspektorat Lampung Utara.

Indikasi bahwa Kejaksaan Negeri Lampung Utara tidak melakukan perlawanan pasca sidang prapid, sebab perlu diingat bahwa perkara tersebut tidak serta merta menggugurkan status tersangka apabila penyidik Kejaksaan Negeri LU bisa mencari dua alat bukti baru.

Meminta Kejaksaan Tinggi Lampung mengambil alih pemeriksaan terkait perkara pupuk di Lampung Utara, yang saat ini tidak jelas.

Meminta Kejaksaan Tinggi Lampung untuk menindaklanjuti penemuan BPKRI di beberapa satker di Lampung Utara.

Meminta Kejaksaan Tinggi Lampung untuk segera melakukan penyidikan kepada Dinas Pendidikan, Dinas BPBD, Dinas Kesehatan, atas dugaan korupsi tahun 2023 sesuai temuan audit dan investigasi BPKRI.

Meminta Kepala Pengadilan Tinggi Lampung memeriksa Hakim Persidangan Praperadilan Kepala Inspektorat Lampung Utara.(*)

BACA JUGA :  Yuk Ikutan Camp di Pantai Baros Bantul bersama Backpacker Indonesia Chapter Jogja

Penulis : Ahmat Kosasih

Sumber Berita : Polres Lampung Utara

Berita Terkait

Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan
Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang
Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi
Proyek Sumur Bor APBN di Dusun Baru Diduga Tidak Transparan, Warga Pertanyakan Tanpa Papan Informasi
Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan
Ironi Merangin: Jembatan Hampir Ambruk, Warga Terjatuh, Pemerintah Belum Juga Hadir
Proyek Drainase Tanpa Papan Informasi di Kelurahan Mampun Diduga Milik CV Masyarakat Merangin Mandiri: Warga Pertanyakan Transparansi
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 22:45 WIB

Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:32 WIB

Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:16 WIB

Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sabtu, 13 Desember 2025 - 05:56 WIB

Proyek Sumur Bor APBN di Dusun Baru Diduga Tidak Transparan, Warga Pertanyakan Tanpa Papan Informasi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 05:16 WIB

Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan

Jumat, 12 Desember 2025 - 22:12 WIB

Ironi Merangin: Jembatan Hampir Ambruk, Warga Terjatuh, Pemerintah Belum Juga Hadir

Jumat, 12 Desember 2025 - 21:53 WIB

Proyek Drainase Tanpa Papan Informasi di Kelurahan Mampun Diduga Milik CV Masyarakat Merangin Mandiri: Warga Pertanyakan Transparansi

Jumat, 12 Desember 2025 - 17:49 WIB

Memahami SP2DK dari Kacamata Wajib Pajak dan Fiskus

Berita Terbaru

Gambar Kegiatan Jambore Pos Yandu Kabupaten Subang 2025 – Sabtu, 13/12/2025.

Berita Utama

Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan

Sabtu, 13 Des 2025 - 22:45 WIB

Dr. Firman Tobing

Hukum

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Des 2025 - 15:21 WIB