Nelayan dan Pelaku Wisata Labuan Desak KLHK Tindak Pencemaran Batu Bara di Perairan Popole

- Penulis

Rabu, 12 Februari 2025 - 18:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, Pandeglang, 12/02/2025 – Ketua Forum Nelayan dan Penggerak Wisata Kecamatan Labuan, Azwar Alatas, kembali berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, terkait insiden karamnya kapal tongkang bermuatan batu bara yang mencemari perairan sekitar Pulau Popole, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.

Azwar Alatas menegaskan bahwa pencemaran ini telah berdampak serius terhadap ekosistem laut serta menyebabkan kerugian ekonomi bagi para nelayan dan pelaku usaha wisata di kawasan tersebut. Selain merusak sumber mata pencaharian nelayan, pencemaran ini juga menurunkan daya tarik wisata bahari yang menjadi sektor andalan masyarakat setempat.

“Insiden ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Pencemaran dari tongkang bermuatan batu bara ini telah mengancam kehidupan para nelayan yang bergantung pada laut, serta menurunkan potensi wisata bahari di daerah kami. Kami mendesak agar KLHK segera turun tangan dan menindak tegas pihak yang bertanggung jawab,” ujar Azwar Alatas.

Forum Nelayan dan Penggerak Wisata Kecamatan Labuan mendesak KLHK agar segera melakukan pemeriksaan di lapangan guna menilai dampak pencemaran serta segera mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, forum ini juga meminta KLHK untuk memfasilitasi mediasi antara nelayan serta pelaku wisata dengan perusahaan pemilik kapal dan muatan batu bara yang mencemari lingkungan.

“Kami tidak ingin kasus ini berlalu begitu saja tanpa ada penyelesaian yang adil. Pemerintah harus hadir dan bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” tegas Azwar.

Forum Nelayan dan Penggerak Wisata Kecamatan Labuan berharap KLHK segera mengambil tindakan konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini demi keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Penulis : Idgunadi Turtusi

Editor : Idgunadi Turtusi

Sumber Berita : Kementrian Lingkungan Hidup

Berita Terkait

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia
Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Pernah Berhadapan dengan Hukum, Eko Wahyu Pramono Kini Aktif di Advokasi Publik
Memahami SP2DK dari Kacamata Wajib Pajak dan Fiskus
Sapri Diduga Jadi Penampung Emas Ilegal Terbesar di Sungai Limau, Warga Pertanyakan Penegakan Hukum
Mediasi Gagal, Jamilah Desak Polres Merangin Lanjutkan Kasus KDRT hingga ke Meja Hijau
Penguatan HAM Dalam Wadah Negara Demokrasi Indonesia
Pelaku PETI AndraEG Diduga Ancam Wartawan, Ryan Hidayat Ambil Langkah Hukum
Berita ini 132 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:21 WIB

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:16 WIB

Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Jumat, 12 Desember 2025 - 18:30 WIB

Pernah Berhadapan dengan Hukum, Eko Wahyu Pramono Kini Aktif di Advokasi Publik

Jumat, 12 Desember 2025 - 17:49 WIB

Memahami SP2DK dari Kacamata Wajib Pajak dan Fiskus

Selasa, 9 Desember 2025 - 21:17 WIB

Sapri Diduga Jadi Penampung Emas Ilegal Terbesar di Sungai Limau, Warga Pertanyakan Penegakan Hukum

Senin, 8 Desember 2025 - 12:01 WIB

Mediasi Gagal, Jamilah Desak Polres Merangin Lanjutkan Kasus KDRT hingga ke Meja Hijau

Kamis, 4 Desember 2025 - 16:12 WIB

Penguatan HAM Dalam Wadah Negara Demokrasi Indonesia

Rabu, 3 Desember 2025 - 22:14 WIB

Pelaku PETI AndraEG Diduga Ancam Wartawan, Ryan Hidayat Ambil Langkah Hukum

Berita Terbaru

Gambar Kegiatan Jambore Pos Yandu Kabupaten Subang 2025 – Sabtu, 13/12/2025.

Berita Utama

Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan

Sabtu, 13 Des 2025 - 22:45 WIB

Dr. Firman Tobing

Hukum

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Des 2025 - 15:21 WIB