Soroti Penyimpangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan

- Penulis

Minggu, 21 September 2025 - 13:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Padang,suarautama.id–

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai masih jauh dari harapan. Program yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan memberdayakan UMKM ini justru rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu di lapangan.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Soroti Penyimpangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Sekretaris Gerindra Sumatera Barat, Zulkifli, menyatakan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.

> “Kami mendukung penuh cita-cita Presiden Prabowo untuk memberi gizi terbaik bagi anak-anak bangsa. Namun fakta di lapangan menunjukkan ada oknum yang menjadikan program ini ladang keuntungan pribadi. Masyarakat hanya dijadikan pekerja, bukan pelaku utama, dan banyak koperasi yang hanya menjadi formalitas,” ujar Zulkifli.

 

Beberapa temuan di lapangan yang disoroti antara lain:

Konflik Kepentingan: Banyak kepala dapur merangkap sebagai pemasok bahan pangan, memunculkan potensi manipulasi harga dan kualitas bahan.

Kualitas Bahan Rendah: Demi mengejar keuntungan, bahan pangan yang dipasok sering kali tidak memenuhi standar gizi, bahkan menimbulkan kasus keracunan di sejumlah sekolah.

BACA JUGA :  Saham Dianggap Undervalued, BRI Siapkan Rp 3 Triliun untuk Buyback

Peran Masyarakat Dilemahkan: Koperasi dan UMKM lokal hanya dijadikan formalitas, tanpa kuasa menentukan jalannya program.

Zulkifli meminta pemerintah pusat dan daerah untuk:

1. Melakukan Audit Lapangan – Meninjau keberadaan dapur-dapur dan kepala dapur yang terindikasi bermain dengan oknum aparat.

2. Mengembalikan Peran Koperasi & UMKM – Sesuai arahan Presiden, suplai bahan pangan harus benar-benar melibatkan masyarakat.

3. Memperketat Pengawasan & Standar Gizi – Melibatkan dinas kesehatan untuk menjamin makanan sesuai standar gizi nasional.

4. Menindak Tegas Pelanggar – Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang menyalahgunakan program dan mencabut kontrak jika perlu.

 

> “Program ini adalah janji Presiden untuk rakyat. Jangan sampai dikotori oleh oknum yang mencari untung di atas penderitaan anak-anak. Kita harus pastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Zulkifli.

 

Disampaikan oleh:
Zulkifli
Wakil Sekretaris
Gerindra Sumatera Barat

Penulis : Ziqro fernando

Editor : Ziqro fernando

Sumber Berita : Tim-Z

Berita Terkait

Bumdes Desa Mudo Diduga Mangkrak, Kolam Lele Senilai Rp 85 Juta Tak Beroperasi Maksimal
Semakin Memanas, Terindikasi Dugaan Pesanan Dalam Rotasi/Mutasi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura 
Umat Stase Goodide Gelar Renungan Pendalaman Masa Adven: Keluarga dalam Terang Iman 
Warga Desa Tegalwatu di Dampingi Pakopak, Terduga Pelaku Penipuan Asli Kelahiran Dusun Klagin Desa Brabe
Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif
Polsek Tabir Bergerak Cepat Usai Viral Dugaan Penampungan Emas Ilegal Milik Badi
Program Rehabilitasi Lapas IIB Bangko Berakhir, 20 WBP Tunjukkan Hasil Positif Pemulihan
Penguatan HAM Dalam Wadah Negara Demokrasi Indonesia
Berita ini 64 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Desember 2025 - 21:28 WIB

Bumdes Desa Mudo Diduga Mangkrak, Kolam Lele Senilai Rp 85 Juta Tak Beroperasi Maksimal

Jumat, 5 Desember 2025 - 19:21 WIB

Semakin Memanas, Terindikasi Dugaan Pesanan Dalam Rotasi/Mutasi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura 

Jumat, 5 Desember 2025 - 18:08 WIB

Umat Stase Goodide Gelar Renungan Pendalaman Masa Adven: Keluarga dalam Terang Iman 

Jumat, 5 Desember 2025 - 12:32 WIB

Warga Desa Tegalwatu di Dampingi Pakopak, Terduga Pelaku Penipuan Asli Kelahiran Dusun Klagin Desa Brabe

Jumat, 5 Desember 2025 - 11:26 WIB

Rakor Kecamatan Dorong Efektivitas Program Tata Kelola Pemerintahan Responsif

Kamis, 4 Desember 2025 - 19:14 WIB

Program Rehabilitasi Lapas IIB Bangko Berakhir, 20 WBP Tunjukkan Hasil Positif Pemulihan

Kamis, 4 Desember 2025 - 16:12 WIB

Penguatan HAM Dalam Wadah Negara Demokrasi Indonesia

Kamis, 4 Desember 2025 - 14:37 WIB

Tinjau Proyek Jalan Rp1,3 Miliar di Pamanukan, Bupati Subang Tegaskan: Tidak Ada Anak Emas, Semua Wilayah Prioritas

Berita Terbaru